Posts made by Ibnu Muhtar

PKN ILKOM D, Selasa 13.30-15.10 T.A Genap 2022/2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

by Ibnu Muhtar -
Nama : Ibnu Muhtar
NPM : 2217051140
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Analisis vidio tersebut yang berisi:
Geopolitik dapat dijelaskan sebagai studi mengenai cara sebuah negara mengorganisasikan kebijakan-kebijakannya dengan mempertimbangkan faktor geografi dan lokasi suatu wilayah. Beberapa teori geopolitik yang terkenal meliputi pemikiran dari Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, Karl Haushofer, Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan, Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller.

Di Indonesia, terdapat konsep Geopolitik Indonesia yang digunakan untuk menentukan kebijakan politik nasional, dengan Pancasila sebagai dasar pemikiran utama. Konsep ini diperkenalkan oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Prinsip Geopolitik Indonesia tidak hanya berfokus pada wilayah, tetapi juga pada pembangunan kesatuan bangsa di dalam wilayah tersebut.

Wawasan Nusantara merupakan bagian penting dari Geopolitik Indonesia, yang mengacu pada pandangan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Inti dari wawasan Nusantara adalah pemeliharaan kesatuan bangsa dan wilayah Indonesia. Cara pandang Indonesia meliputi: memandang kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Konsep negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD Negara RI 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik." Sebagai negara kesatuan, Indonesia mencakup kesatuan politik, hukum, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan. Wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta antara Benua Asia dan Australia. Keunggulan Indonesia terletak pada jumlah dan potensi penduduk yang besar, keanekaragaman aspek sosial budaya, serta letak wilayah yang strategis, dan masih banyak lagi.

PKN ILKOM D, Selasa 13.30-15.10 T.A Genap 2022/2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

by Ibnu Muhtar -
Nama : Ibnu Muhtar
NPM : 2217051140
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Analisis artikel:

Artikel tersebut membahas:
Situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan tantangan yang signifikan dan masih terdapat banyak masalah yang perlu diatasi. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, konflik terkait sumber daya alam, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta kegagalan dalam mencapai keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Meskipun begitu, terdapat harapan melalui upaya reformasi yang dilakukan oleh Indonesia, termasuk meratifikasi perjanjian HAM internasional sebagai tanda komitmen terhadap perlindungan HAM.

Selain itu, muncul juga harapan dari partisipasi aktif gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM di Indonesia. Gerakan tersebut tampak dalam penolakan reklamasi Teluk Benoa di Bali dan perjuangan komunitas masyarakat di Kendeng, Jawa Tengah, yang menghadapi tekanan dan ancaman kriminalisasi. Meskipun situasinya terbilang sulit, keberanian mereka memberikan harapan untuk perbaikan dan pengawasan sosial terhadap kebijakan negara yang dapat memengaruhi HAM.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai situasi HAM di Indonesia, penting untuk terus mengidentifikasi tantangan dan masalah yang masih ada, serta memberikan dukungan terhadap langkah-langkah reformasi dan perjuangan masyarakat dalam mencapai perlindungan HAM yang lebih baik di masa depan.

Analisis Soal

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Artikel tersebut mencerminkan situasi yang buruk dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Tantangan yang dihadapi mencakup pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban, serta pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Meskipun demikian, terdapat beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi yang diambil oleh Indonesia dan peran masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan negara.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Analisis mengenai demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia:

Demokrasi di Indonesia melibatkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek. Salah satu contohnya adalah musyawarah, yang merupakan tradisi penting dalam budaya Indonesia. Prinsip musyawarah mencerminkan semangat demokrasi dalam mengambil keputusan melalui diskusi dan konsensus bersama.Selain itu, gotong royong juga merupakan nilai yang kuat dalam budaya Indonesia. Konsep gotong royong menekankan pentingnya kerjasama dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah dan membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks demokrasi, ini mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa:

Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, dasar negara Indonesia. Pancasila menyatakan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mengakui eksistensi dan peran penting agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Prinsip ini menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya melibatkan dimensi politik, tetapi juga dimensi moral dan spiritual. Dalam praktiknya, ini berarti adanya keragaman agama diakui dan dihormati, serta kebebasan beragama dan beribadah dijamin oleh negara.Namun, penting untuk diingat bahwa prinsip ini juga harus dijalankan dengan memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan beragama bagi semua warga negara Indonesia tanpa diskriminasi. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa harus sejalan dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan kebebasan individu dalam konteks pluralitas agama di Indonesia.

Secara keseluruhan, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pengakuan terhadap peran agama dan spiritualitas dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi universal seperti partisipasi, kebebasan, dan keadilan.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia. Terdapat pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Diskriminasi berbasis gender masih ada, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia masih belum memadai. Meskipun demikian, pemerintah telah mengambil langkah-langkah reformasi positif untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia, termasuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional. Untuk meningkatkan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan HAM, diperlukan penegakan hukum yang adil, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, penghapusan diskriminasi gender, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukan mereka untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat prihatin. Sebagai wakil rakyat, seharusnya anggota parlemen mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka layani.Ketika anggota parlemen mengabaikan kepentingan masyarakat demi agenda politik pribadi, hal ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap tanggung jawab publik yang mereka emban. Tindakan seperti ini dapat merusak demokrasi dan merugikan masyarakat yang seharusnya diwakili oleh mereka.

Partisipasi politik seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moralitas yang mendorong kepentingan umum. Jika anggota parlemen mengambil langkah-langkah untuk kepentingan pribadi, ini melanggar kepercayaan publik dan melemahkan integritas sistem politik secara keseluruhan.Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk melayani kepentingan publik. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislatif juga harus ditegakkan agar masyarakat dapat memastikan bahwa suara mereka benar-benar didengar dan diwakili oleh anggota parlemen yang mereka pilih.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dapat memiliki pengaruh yang kuat. Namun, dalam era demokrasi dewasa saat ini, mereka harus tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemerintahan yang baik harus sejalan dengan prinsip demokrasi, memastikan kebebasan individu, kesetaraan, dan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi. Masyarakat dan lembaga-lembaga independen harus berperan aktif dalam mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan tanggung jawab terhadap hak asasi manusia.