གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Eric Sanjaya Sipayung

NAMA : Eric Sanjaya Sipayung
NPM : 2217051116
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
Analisis Kasus:
1.Artikel tentang Konflik Komunal di Perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Upaya Penyelesaiannya menunjukkan bahwa pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan negara untuk mencegah diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau etnis, sambil juga mencegah intoleransi atau kekerasan di negara tersebut. Hal positif yang dapat diambil adalah upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat, seperti dialog dan mediasi.

2.Menurut pendapat saya, jika Indonesia tidak memiliki konsepsi Wawasan Nusantara, maka negara ini akan kehilangan identitas nasional yang kuat, dan kemungkinan besar akan menghadapi masalah yang lebih besar dalam hal persatuan nasional dan integrasi regional. Konsep Wawasan Nusantara membantu untuk mempromosikan persatuan dan kesatuan nasional, sementara juga mengakui keanekaragaman budaya dan bahasa yang ada di Indonesia. Tanpa konsep ini, Indonesia mungkin akan mengalami konflik internal yang lebih serius, dan sulit untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, tanpa konsep Wawasan Nusantara, Indonesia juga mungkin akan kehilangan pengaruhnya di arena geopolitik regional maupun global.

3.Konsepsi Wawasan Nusantara sangat penting dalam mencegah konflik internal di Indonesia dan mempertahankan pengaruh geopolitik di tingkat regional dan global. Salah satu subtema geopolitik di Indonesia adalah ketahanan nasional, yang menekankan pentingnya mempertahankan kesatuan dan integritas nasional. Konsep Wawasan Nusantara juga menekankan pentingnya integrasi regional dan diplomasi luar negeri. Tanpa konsep ini, Indonesia berisiko menghadapi konflik internal yang serius dan kehilangan pengaruhnya di tingkat regional dan global. Dalam konteks artikel tentang konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste, menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan negara sangat penting untuk mencegah diskriminasi dan intoleransi . Oleh karena itu, konsep Wawasan Nusantara dapat membantu memperkuat kedaulatan negara dan mempromosikan kesatuan dalam keragaman .
NAMA : Eric Sanjaya Sipayung
NPM : 2217051116
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
Analisis Video:
Geopolitik Indonesia merupakan subjek analisis yang kompleks dan penting karena posisi Indonesia yang strategis di Asia Tenggara dan sumber daya alamnya yang melimpah.
Geopolitik memeiliki subtema yakni:
Geopolitik Indonesia memiliki beberapa subtema, salah satunya adalah Wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara adalah pandangan strategis bangsa Indonesia yang mengintegrasikan keanekaragaman wilayah, budaya, dan sumber daya alam Indonesia untuk mencapai tujuan nasional yang bersifat holistik dan berkelanjutan. 
Selain itu, subtema lain dalam geopolitik Indonesia meliputi ketahanan nasional, integrasi regional, dan diplomasi luar negeri. Semua subtema ini bertujuan untuk memastikan kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan nasional Indonesia, serta menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga dan dunia internasional secara umum.
NAMA : Eric Sanjaya Sipayung
NPM : 2217051116
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
Berikut analisis saya tentang jurnal tersebut:

Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua hal yang saling terkait. Penegakan hukum harus dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan melawan hukum tidak terjadi dan jika terjadi, maka harus ada perlindungan negara yang memastikan hak-hak warga negara terlindungi.

Dalam kasus penistaan agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta, penegakan hukum harus dilakukan secepat mungkin dan proses hukum harus dilakukan secara adil dan transparan. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan tidak ada yang dikecualikan dari proses hukum.

Namun, di sisi lain, perlindungan negara juga harus menjadi perhatian utama. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada tindakan intoleransi atau kekerasan yang dilakukan oleh pihak manapun, termasuk masyarakat yang merasa tersinggung oleh tindakan Patahana. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum dan ketertiban tetap terjaga dan tidak ada yang merasa terdiskriminasi karena agama, ras, atau etnis mereka.

Oleh karena itu, dalam kasus ini, pemerintah harus memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan, sementara itu, masyarakat juga harus diingatkan untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan intoleransi atau kekerasan yang dapat merugikan orang lain. Hal ini merupakan bagian dari upaya memastikan penegakan hukum dan perlindungan negara yang seimbang dan adil.