Kiriman dibuat oleh Intan Purnama Sari

Nama:Intan Purnama Sari
Npm:2217051050
Kelas: B
Prodi : Ilmu Komputer

maksud dari vidio tersebut yang berjudul "Supremasi Hukum bagian 1" membahas tentang pentingnya memperkuat sistem hukum dalam mendukung demokrasi, pluralisme, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Dimana dalam video ini mencatat bahwa tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap badan dan institusi semakin kuat dan bahwa infrastruktur hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan keberagaman dalam berhukum dan menjaga keamanan negara.

Selain itu, mengkritik masa lalu Indonesia yang ditandai dengan sentralisme otoriter yang menghalangi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan dan perlu ada upaya untuk memperkuat infrastruktur hukum dan keteraturan,juga menekankan pentingnya memosisikan hukum sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan sebagai,penghambat. Para investor akan lebih dulu menginginkan adanya kepastian dalam infrastruktur hukum sebelum mempertimbangkan faktor-faktor lain. Akhirnya, teks menambahkan kutipan dari Albert Einstein untuk menegaskan pentingnya hukum dan keteraturan sebagai dasar pertahanan suatu negara.

Secara keseluruhan, video tersebut menguraikan bahwa sistem hukum yang kuat dan adil sangat penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan untuk menjaga keamanan negara. Teks ini menekankan pentingnya demokrasi, pluralisme, dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat infrastruktur hukum, dan bahwa posisi hukum harus ditempatkan sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi dan bukan sebagai penghambatnya.
NAMA:INTAN PURNAMA SARI
NPM:2217051050
KELAS: B

Jurnal YANG BERJUDUL "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" ini bertujuan untuk menggali makna dan makna Pancasila dan kewarganegaraan dalam konteks Indonesia kontemporer, serta menganalisis perannya dalam membentuk identitas nasional dan kohesi sosial. Artikel-artikel dalam jurnal tersebut mencakup berbagai isu, termasuk peran Pancasila dalam membentuk identitas nasional, tantangan dalam mempromosikan pendidikan kewarganegaraan dan partisipasi, serta pentingnya kewarganegaraan dalam mempromosikan keadilan dan kesetaraan sosial. Jurnal ini memberikan wawasan berharga tentang perdebatan yang sedang berlangsung tentang makna dan pentingnya Pancasila dan kewarganegaraan di Indonesia kontemporer, dan menawarkan rekomendasi penting bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan.

selain itu dijurnal tersebut menjelaskan bahwa Pancasila sila keempat juga dianggap sebagai perwujudan dari demokrasi di Indonesia, yang memungkinkan partisipasi rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini, melindungi demokrasi juga berarti melindungi calon kepala daerah yang merupakan minoritas dalam konteks pemilihan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai Pancasila sila keempat yang mengedepankan keberagaman dan kesetaraan, sehingga tercipta pemilihan kepalaAL daerah yang berintegritas dan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara.
Nama:Intan Purnama Sari
Npm:2217051050
kelas:B

KESIMPULAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
1.PERKEMBANGAN DEMOKRASI MASA REVOLUSI
Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, perkembangan demokrasi sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh kondisi politik dan sosial yang belum stabil serta kekuasaan yang belum merdeka sepenuhnya dari penjajahan Belanda. Oleh karena itu, pembentukan sistem demokrasi pada masa itu masih sangat sulit dan terbatas.
2.2.PERKEMBANGAN DEMOKRASI PARLEMNETER(1945-1959)
Pada masa ini adalah asa kejayaan demokrasi di indonesia,karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di indonesia.TETAPI demokrasi parlementer gagal kaarena
-dominannya politik aliran sehinngga membawa konsekuesi terhadap pengelolaan konflik.
- basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah
-persamman kepentingan anatar presiden Soekarno dengan kalangan angkatan darat,yang sama-sama tidak senang dengan proses polotik yang berjalan.
3.PERKEMBANGAN DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)
Dimna politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang snagat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu,yaitu ABRI VS SOEKARNO VS PKI
Pada masa ini, terjadi penekanan pada sistem keamanan nasional, dan penggunaan propaganda sebagai alat kontrol terhadap masyarakat. Hal ini mengakibatkan kebebasan berbicara dan kebebasan pers sangat terbatas, serta terjadi tindakan represif dan kekerasan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pengkritik pemerintah.
4.PERKEMBANGAN DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN ORDE BARU
demokrasi pancasila (orba) 3 tahun awal kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakatnya.Setelah tiga tahun... dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi, ideologi negara, dan inkorporasi lembaga pemerintah.
5. PERKEMBANGAN DEMOKRASI PADA MASA REFORMASI (1998 sampai dengan sekarang).
Demokrasi yang di tetapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlemen tahun 1950-1959.
Karakteristik demokrasi era reformasi.
Pertama, pemilu yang di laksanakan (1999-2004)
Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa.
Ketiga, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
Keempat, sebagian hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat
Nama : Intan Purnama Sari
Npm:2217051050
Kelas: B

Analisa saya,Dari jurnal diatas menjealskan bahwa Artikel yang dibahas dalam jurnal penelitian politik ini berfokus pada isu-isu politik dan sosial terkait Pemilu Presiden 2019 di Indonesia. Beberapa penulis mencoba menganalisa transformasi persaingan populisme dalam dinamika kontestasi politik dan konsekuensinya dalam pemilu. Mereka juga menunjukkan bagaimana politik populis hanya diinstrumentalisasikan sebagai wahana kepentingan elit dan oligarki penyokong dengan mengesksploitasi berbagai aspek mulai dari identitas primordial, relasi klientalistik, prestasi dan personality kandidat secara pragmatis.

selain itu,Artikel lain membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Tulisan ini mencoba melihat demokrasi Indonesia melalui fenomena pilpres 2019 yang merupakan salah satu sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis. Selain itu, artikel tersebut juga membahas dampak pilpres terhadap upaya pendalaman dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, seperti budaya politik, perilaku aktor, dan kekuatan-kekuatan politik. Meskipun demikian, penulis jurnal ini berharap bahwa hadirnya artikel-artikel tersebut dapat memberikan manfaat bagi diskusi dan kajian mengenai isu-isu atau dinamika sosial politik yang terjadi menjelang pemilu 2019.