Posts made by Adilla Aulia Desriyanti

Nama : Adilla Aulia Desriyanti
NPM : 2217051018
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah suatu bangsa. Geopolitik memiliki beberapa teori yaitu, Frederich ratzel, Rudolf kjellen, Karl haushofer, halford mackinder, Alfred Thayer Mahan, guilio douhet, saversky, dan JFC Fuller. Teori geopolitik Indonesia menetapkan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan politik nasional.

Konsep wawasan nusantara adalah bagian dari geopolitik Indonesia dan merupakan pengetahuan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Penting untuk menjaga kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia melalui kebijakan geopolitik yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Kita harus memahami dan menjaga keutuhan wilayah negara bangsa Indonesia aman dan sejahtera.
ama : Adilla Aulia Desriyanti
NPM : 2217051018
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Berikut analasis saya terhadap artikel "PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analysis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)" oleh M. Husein Maruapey. Artikel ini membahas ini membahas kasus penistaan agama oleh Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Artikel tersebut menjelaskan bahwa penegakan hukum dan perlindungan negara sangat penting dalam menghadapi kasus penistaan agama.

Artikel ini juga enekankan pentingnya Negara melindungi warga negara dari tindakan yang dapat melanggar hukum dan memperlakukan semua warga negara dengan adil dan bijaksana sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27. Artikel ini menyoroti kurangnya tindakan yang tegas dari aparat hukum dalam menindak pelaku dan melindungi masyarakat. Hal tersebut yang menjadi alasan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat.
Nama : Adilla Aulia Desriyanti
NPM : 2217051018
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Hukum memiliki peran penting dalam mengatur negara dan masyarakat, serta merancang struktur negara. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari di kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sebagaimana tercantum dalam UUD NRI tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum yang harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyediakan tempat tinggal yang nyaman bagi warga negaranya.

Reformasi pada tahun 1998, membuka babak baru dalam aturan hukum di Indonesia, termasuk demokratisasi dan desentralisasi, serta munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
Nama : Adilla Aulia Desriyanti
NPM : 2217051018
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Berikut ini adalah analisis saya terhadap video yang berjudul Ketahanan Nasional - Pendidikan Kewarkanegaraan:
Ketahanan nasional adalah keuletan, kesanggupan, ketangguhan, dan kemampuan mengembangkan potensi nasional untuk merespon ancaman yang muncul. Ada beberapa sumber ancaman ini yaitu ancaman langsung, ancaman dari luar, ancaman dari dalam, dan ancaman tidak langsung. Ancaman tersebut mengancam integritas, identitas, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan bangsa. Kita harus mempertahankan ketahanan nasional, karena merupakan aspek penting dalam memastikan keberlangsungan negara dan masyarakat yang aman, stabil, dan sejahtera.

Ancaman terhadap ketahanan nasional dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ancaman unsur trigatra dan ancaman unsur pancagatra.
A) Ancaman Unsur Trigatra
-Geografis
-Sumber daya alam
-Sumber daya manusia

B) Ancaman Unsur Panca Gatra
-Ideologi
-Politik
-Ekonomi
-Sosial budaya
-Pertahanan dan keamanan

Berikut cara menghadapi ancaman tersebut:
A) Perwujudan aspek alamiah (trigatra):
-Memperkuat potensi laut dan darat serta memperbaiki posisi dengan negara tetangga.
-Mengelola sumber daya alam dengan kesadaran nasional.
-Meningkatkan kualitas pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penduduk.

B) Perwujudan aspek sosial (pancagatra):
-Menjunjung nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi.
-Mengedepankan demokrasi dalam politik.
-Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi.
-Melestarikan tradisi dan meningkatkan pendidikan serta kepemimpinan dalam aspek sosial budaya.
-Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pertahanan dan keamanan.
Nama : Adilla Aulia Desriyanti
NPM : 2217051018
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

A. Menurut saya, artikel ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019. Pelanggaran HAM yang terjadi, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi gender merupakan isu yang serius dan perlu mendapat perhatian. Namun, artikel juga memberikan harapan dengan menyebutkan langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan oleh Indonesia, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional. Kehadiran gerakan masyarakat yang aktif juga menjadi sumber harapan untuk penegakan HAM yang lebih baik di masa depan. Artikel ini juga menggarisbawahi peran penting masyarakat sipil dalam memantau dan memperjuangkan pemenuhan HAM. Keterlibatan masyarakat sipil dapat menjadi kekuatan untuk mengatasi pelanggaran HAM dan memperjuangkan keadilan. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel ini adalah kesadaran akan pentingnya penegakan HAM dan adanya upaya reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Meskipun masih banyak tantangan yang perlu diatasi, ada langkah-langkah positif yang diambil untuk meningkatkan perlindungan HAM dan menjaga supremasi hukum.

B. Pendekatan yang berke-Tuhanan dalam prinsip demokrasi Indonesia mencerminkan pentingnya harmoni sosial, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang juga mengedepankan nilai-nilai sosial, kebersamaan, dan saling menghormati. Dengan membangun sistem demokrasi yang inklusif, menghormati keberagaman budaya, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, Indonesia dapat terus memajukan demokrasi yang bermakna dan berkelanjutan.

C. Dalam beberapa aspek, praktik demokrasi Indonesia telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun, masih ada beberapa isu yang perlu diperhatikan dalam praktik demokrasi Indonesia. Beberapa tantangan termasuk penghindaran politik, korupsi, kekerasan politik, intoleransi, dan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. Demokrasi yang ideal juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Namun, masih terdapat isu pelanggaran hak asasi manusia yang perlu ditangani dengan lebih efektif. Beberapa isu termasuk kebebasan berekspresi, hak perempuan, hak minoritas, dan perlindungan hak asasi manusia di Papua dan wilayah lainnya. dapat disimpulkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan sistem demokrasi yang baik dan menjaga hak asasi manusia.

D. Hal tersebut dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mengedepankan representasi kehendak rakyat. Dalam sistem demokrasi yang sehat, anggota parlemen diharapkan untuk mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka perwakilkan. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan melemahkan kualitas demokrasi. Penting bagi masyarakat untuk terus memantau tindakan anggota parlemen dan memilih para wakil yang mampu mewakili kepentingan masyarakat dengan baik. Partisipasi aktif dalam proses politik, seperti memilih secara cerdas dan kritis serta melibatkan diri dalam diskusi publik, adalah cara yang penting untuk memperbaiki kondisi seperti itu.

E. Demokrasi dewasa dan hak asasi manusia seharusnya saling melengkapi dan saling mendukung. Demokrasi yang sehat harus mendasarkan diri pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, hak untuk memilih, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Pihak yang memiliki kekuasaan karismatik tetap harus bertanggung jawab terhadap tindakan mereka dan tidak boleh menggunakan pengaruh mereka untuk merusak prinsip-prinsip demokrasi atau melanggar hak asasi manusia. Penting bagi masyarakat dalam era demokrasi untuk mempertahankan kritisisme sehat, mempelajari tentang hak asasi manusia, dan memastikan bahwa pemimpin mereka terpilih berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia. uga penting untuk membangun lembaga-lembaga yang kuat.