NAMA : IRFAN MARCELLINO
NPM : 2257051024
NPM : 2257051024
Posts made by Irfan Marcellino
COM620303_24-25AB -> absensi
by Irfan Marcellino -
irfan marcellino
2257051024
Kota akses : Bandar Lampung
2257051024
Kota akses : Bandar Lampung
COM620303_24-25AB -> Absensi
by Irfan Marcellino -
Nama : Irfan Marcellino
NPM : 2257051024
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Berikut ini adalah analisis saya dari video yang berjudul “Supremasi Hukum bagian 1” yang disampaikan oleh Pak Dr. Didin Widyartono, M.Pd.
Demokrasi dan demokratisasi. Dijelaskan bahwa dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi, menghadirkan tantangan yang besar bagi masyarakat Indonesia. Baik lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif ketiganya dihadapkan dengan tantangan yang sama. Sentralisme yang otoriter mengakibatkan hilangnya penerapan semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga muncul pluralisme yang menjadi tantangan saat ini.
Hukum harus diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, berkurangnya kemiskinan, serta penganggguran dan masalah-masalah lainnya.
NPM : 2257051024
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Berikut ini adalah analisis saya dari video yang berjudul “Supremasi Hukum bagian 1” yang disampaikan oleh Pak Dr. Didin Widyartono, M.Pd.
Demokrasi dan demokratisasi. Dijelaskan bahwa dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi, menghadirkan tantangan yang besar bagi masyarakat Indonesia. Baik lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif ketiganya dihadapkan dengan tantangan yang sama. Sentralisme yang otoriter mengakibatkan hilangnya penerapan semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga muncul pluralisme yang menjadi tantangan saat ini.
Hukum harus diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, berkurangnya kemiskinan, serta penganggguran dan masalah-masalah lainnya.
Nama: Irfan Marcellino
NPM: 2257051024
Kelas: B
Prodi: ILMU KOMPUTER
Dalam video Supremasi Hukum Bagian 2, membahas tentang pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dalam setiap negara, dan bagaimana transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan tersebut. betapa pentingnya hukum sebagai pedoman dan pengatur dalam kehidupan modern yang semakin kompleks, dan bagaimana Indonesia sebagai negara hukum harus berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memastikan perlindungan hak-hak warga negara. Reformasi pada 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, dengan mendorong demokratisasi dan desentralisasi serta pembentukan lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan hukum. pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dalam negara dan bagaimana Indonesia harus menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Reformasi pada 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan mendorong demokratisasi dan desentralisasi serta pembentukan lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan hukum.
NPM: 2257051024
Kelas: B
Prodi: ILMU KOMPUTER
Dalam video Supremasi Hukum Bagian 2, membahas tentang pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dalam setiap negara, dan bagaimana transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan tersebut. betapa pentingnya hukum sebagai pedoman dan pengatur dalam kehidupan modern yang semakin kompleks, dan bagaimana Indonesia sebagai negara hukum harus berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memastikan perlindungan hak-hak warga negara. Reformasi pada 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, dengan mendorong demokratisasi dan desentralisasi serta pembentukan lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan hukum. pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dalam negara dan bagaimana Indonesia harus menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Reformasi pada 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan mendorong demokratisasi dan desentralisasi serta pembentukan lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan hukum.