Nama : Muhammad Hafiz Zidane
NPM : 2217051036
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Geopolitik Indonesia melibatkan pemahaman tentang hubungan antara geografi dan kebijakan negara. Konsep utama meliputi pandangan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang mencakup aspek politik, hukum, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara menjadi landasan penting dalam geopolitik Indonesia, dengan fokus pada kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah serta keunggulan Indonesia seperti jumlah penduduk yang besar, keanekaragaman sosial budaya, dan letak wilayah yang strategis.

Pemahaman dasar geopolitik Indonesia melibatkan teori-teori geopolitik yang relevan seperti Ratzel, Kjellen, Haushofer, Mackinder, Mahan, dan lainnya. Konsep geopolitik Indonesia mencakup prinsip membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah dengan Pancasila sebagai landasan kebijakan politik nasional. Wawasan Nusantara menjadi konsep kunci dalam geopolitik Indonesia, yang menekankan pada kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah. Dalam konteks NKRI, Indonesia dianggap sebagai negara kesatuan yang mencakup aspek politik, hukum, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Keunggulan Indonesia terletak pada jumlah penduduk yang besar, keanekaragaman sosial budaya, dan letak wilayah yang strategis.

Nama : Muhammad Hafiz Zidane
NPM : 2217051036
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Analisis keseluruhan artikel menyoroti beberapa permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Salah satu permasalahan yang diungkapkan adalah lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan aparat birokrasi, yang tercermin dalam rendahnya tingkat keamanahan dan kejujuran mereka dalam menjalankan tugas. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan negara terhadap penegakan hukum, serta meningkatnya kasus korupsi, kejahatan narkoba, dan permasalahan hukum lainnya. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh pencari keadilan. Proses penegakan hukum yang dipandang kurang transparan dan adil menjadi salah satu permasalahan yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Hal ini penting agar negara dapat membangun kewibawaan di mata rakyat dan memastikan hak-hak warga negara dilindungi sesuai dengan konstitusi.

Reformasi hukum yang dilakukan hingga saat ini belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Tingginya angka kriminalitas, korupsi, dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun pemerintah Jokowi telah memberikan prioritas pada bidang hukum dan melakukan upaya dalam memangkas praktik pungutan liar serta membentuk lembaga-lembaga hukum, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperbaiki sistem penegakan hukum secara menyeluruh. Penting bagi pemerintah untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, seperti pemahaman agama yang kurang, masalah ekonomi, dan proses rekruitmen yang tidak transparan. Dengan melakukan perbaikan dalam penegakan hukum, diharapkan kewibawaan negara dapat terwujud dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat pulih.

Nama : Muhammad Hafiz Zidane
NPM : 2217051036
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

dari video tersebut dapat kita analisis bahwa
hukum memiliki peran penting dalam mengatur negara dan masyarakat, serta merancang struktur negara. Dalam kehidupan modern yang kompleks, diperlukan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan menjadi dasar penting dalam aspek sosial dan politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pentingnya Indonesia sebagai negara hukum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kebahagiaan rakyatnya.

Reformasi tahun 1998 dianggap sebagai titik balik dalam sejarah hukum Indonesia, yang melibatkan aspek demokratisasi, desentralisasi, dan pembangunan masyarakat madani. Keberadaan lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) mencerminkan upaya pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam sistem hukum. Secara keseluruhan, penting untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang berbasis pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi korupsi, serta mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam sistem hukum.

Nama : Muhammad Hafiz Zidane
NPM : 2217051036
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Nama : Muhammad Hafiz Zidane
NPM : 2217051036
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Berdasarkan video "Supremasi Hukum bagian 1" yg diupload oleh GCED ISOLAedu, dijelaskan bahwa Supremasi hukum adalah prinsip yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi di atas segala hal, termasuk pemerintah dan individu. Prinsip ini mendorong semua orang untuk tunduk dan patuh pada hukum, sehingga keadilan dan kesetaraan dapat dijaga dalam masyarakat. Supremasi hukum juga menekankan perlunya penerapan hukum yang tidak berpihak dan konsisten untuk semua orang, untuk menjaga integritas sistem hukum dan membangun kepercayaan dalam masyarakat. Dengan menerapkan prinsip supremasi hukum, masyarakat dapat hidup dengan aman, tenang, dan merasa dihormati di bawah perlindungan hukum.