Nama : Rimba Jati Dwi Djatmiko
NPM : 2217051069
Kelas : B

Dalam Jurnal “Demokrasi Sebagai Wujud Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni dari Universitas Merdeka Malang membahas bagaimana demokrasi sebagai representasi implementasi nilai-nilai Sila IV Pancasila dapat diterapkan pada pemilihan kepala daerah di Indonesia
Indonesia mengikuti sistem demokrasi di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Dalam proses implementasinya, demokrasi Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dan penyesuaian dari Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Pemerintahan, Demokrasi Pancasila hingga pada tahap reformasi saat ini. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat berhak memilih wakil dan pemimpinnya. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat pancasila yaitu nilai kerakyatan dimana pemerintahan bersifat konsultatif dan representatif. Sebagai wujud dari sistem demokrasi kuartener, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum dimana rakyat dapat memilih langsung wakil dan pemimpinnya. Pemilihan parlemen Indonesia telah diselenggarakan sebanyak 12 kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Secara empiris, sistem pemerintahan demokrasi Indonesia masih relatif baru lahir. Akibatnya, demokrasi Indonesia, khususnya pemilu, terus dikotori oleh berbagai pelanggaran dan degradasi dalam pelaksanaannya serta tidak mencerminkan demokrasi berdasarkan aspek diskusi, diskusi, dan representasi. Dalam review mereka, penulis memilih manajer regional sebagai subjek penelitian. Penulis berpendapat bahwa pemilu tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam perintah keempat. Beberapa permasalahan muncul dalam proses pelaksanaannya, antara lain penunjukan kepala daerah sebagai boneka partai dan ketidakjelasan penafsiran undang-undang pemilu yang mengatur pengangkatan kepala daerah secara mandiri. Dengan menamai bonekanya, sebuah partai politik dapat dengan mudah mengubah posisinya di pemerintahan daerah. Di sisi lain, calon daerah merdeka harus membayar “es krim” kepada partai politik untuk mengikuti pilkada. Sebagai contoh adalah dari sisi internal partai politik, dimana pemilihan partai politik hanya berdasarkan arahan dari ketua partai politik melalui penunjukan langsung.

Akhirnya, semua bentuk pragmatisme kecil seperti ekspektasi investasi dan keuntungan, hutang, nepotisme, dll. harus disingkirkan dari sistem demokrasi, karena hak dan kedaulatan rakyat tidak diukur dengan uang. Partai peserta pemilu parlemen, khususnya pemilu provinsi, harus melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Agar Indonesia dapat berkembang menjadi demokrasi yang matang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang bernafaskan Pancasila.

Nama : Rimba Jati Dwi Djatmiko
NPM : 2217051069
Kelas : B

Analisis saya setelah menonton video tersebut adalah :

- Perkembangan demokrasi Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi sangat terbatas. Selain itu, pers pendukung revolusi kemerdekaan, yang salah satunya adalah Tempo.

- Perkembangan demokrasi parlementer. Masa ini merupakan masa kejayaan demokrasi Indonesia karena hampir semua unsur demokrasi terdapat dalam pembentukan kehidupan politik Indonesia. Namun, pelaksanaan demokrasi parlementer gagal karena beberapa faktor, yaitu dominasi aliran politik, basis sosial ekonomi yang sangat lemah, dan kesamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dan militer.

- Perkembangan demokrasi dan politik yang terkelola pada masa itu ditandai dengan perbandingan yang sangat kuat antara tiga kekuatan politik utama pada masa itu, yaitu ABRI, Soekarno dan PKI. - Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru, pada tiga tahun pertama kekuasaan pemerintahan ini tampak terbagi antara kekuatan-kekuatan masyarakat, namun setelah tiga tahun peran ABRI menjadi dominan, birokratisasi dan sentralisasi keputusan politik membuat . , membatasi peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam urusan partai dan publik, periode limbo, monolitisasi ideologi negara dan keterlibatan organisasi non-pemerintah.

- Perkembangan demokrasi pada masa reformasi agama, demokrasi yang digunakan saat itu adalah demokrasi pancasila. Tentu dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan agak mirip dengan demokrasi parlementer. Sistem ini memiliki empat ciri: pemilu diselenggarakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya, kekuasaan dialihkan dari pemerintah pusat ke tingkat desa, model rekrutmen politik untuk jabatan politik terbuka, dan hak-hak yang paling mendasar seperti kebebasan berekspresi dapat dijamin. .

Nama : Rimba Jati Dwi Djatmiko
NPM : 2217051069
Kelas : B

Nama : Rimba Jati Dwi Djatmiko
NPM : 2217051069
Kelas : B

Nama : Rimba Jati Dwi Djatmiko
NPM : 2217051069
Kelas : B

Dari jurnal tersebut yang dapat saya ambil adalah, bahwa penggabungan demokrasi di Indonesia masih menyebrangi berbagai tantangan, terutama tercantol tambah akar-akar demokrasi yang belum berfungsi tambah hormat. Dalam pengolahan raja 2019, ihwal ini maujud berpokok adanya ketidakpuasan dan ketidakpercayaan massa terhadap sambungan pemilu yang diumumkan oleh KPU, tempuh bentrokan yang datang detik kedua bakal mencurahkan sarira serupa pemenang. Sebagai hasilnya, Mahkamah Konstitusi harus menetapkan sambungan kesan pengolahan raja tersimpul.

Dari sini, bisa disimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia masih mempunyai bangsal kepada ditingkatkan bagian dalam ihwal penggabungan. Reformasi bagian dalam perubahan demokrasi Indonesia sangat penting kepada mempertinggi keimanan massa dan bersitegang hukuman-hukuman pokok demokrasi. Salah tunggal kebiasaan kepada menjemput ihwal ini adalah tambah mempertinggi kebeningan bagian dalam teknik demokrasi dan menguatkan bahwa akar-akar demokrasi bergerak tambah hormat.

Namun demikian, mesti diingat bahwa penggabungan demokrasi adalah teknik jarak panjang dan bertujuan sumbangsih dan keterlibatan berpokok semua pihak, terhitung pemerintah, peraturan-peraturan negara, dan masyarakat. Oleh karena itu, penting kepada melantas bersitegang demokrasi di Indonesia tambah mengerjakan modernisasi yang benar dan menguatkan bahwa hukuman-hukuman demokrasi dijalankan tambah hormat dan benar.