NAMA : DIAN PRINATAMA SILABAN
NPM : 2217051137
KELAS : D
NPM : 2217051137
KELAS : D
Posts made by Dian Prinatama Silaban
NAMA : DIAN PRINATAMA SILABAN
NPM : 2217051137
KELAS : D
NPM : 2217051137
KELAS : D
NAMA : DIAN PRINATAMA SILABAN
NPM : 2217051137
KELAS : D
Pemilu 1999, Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2005. Secara khusus pilpres yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif . Pilpres langsung menjadi langkah awal bagi penguatan peran masyarakat. Dengan cara itu, peran masyarakat akan senantiasa mewarnai implementasi program pemerintah, dan sebaliknya pemerintah akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Menurut Migdal, negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing. Dengan kapasitasnya tersebut negara diharapkan mampu melakukan penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur relasi sosial, mengambil sumber daya dan mengelolanya. Selain itu, negara juga harus mampu memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kontrol sosial. Negara yang kuat, menurut Migdal , adalah yang mampu melakukan ketiga fungsi dasar tersebut.
Argumen Smith dan Arghiros menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi telah mendasari perilaku, baik elite maupun masyarakat. Untuk itu, sebagian besar pemilih terlebih dulu perlu memiliki kesadaran dan kematangan politik yang cukup memadai. Dengan cara itu, masyarakat diasumsikan memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas pilihannya berdasarkan rasionalitas politik. Sulit dinafikan bahwa kompetisi dan kontestasi dalam pilpres melalui kampanye diwarnai oleh tingginya kegaduhan yang terjadi di media massa dan media sosial . Emosi masyarakat tak jarang ikut terlibat dan mengundang keprihatinan tersendiri karena tidak sedikit di antaranya yang akhirnya harus berurusan dengan hukum. 324 hate speech yang terjadi dan sebagian sudah diselesaikan secara hukum. 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Penggunaan politisasi agama dan character assassination dalam kampanye semakin mempertajam ketegangan sosial yang berdampak pada munculnya rasa saling tak percaya dan saling tak menghargai antarsesama anak bangsa. Dampaknya, demokrasi yang akan-laporkan-14843-dugaan-kecurangan-yang-untungkanpaslon-02, diakses pada 5 Mei 2019. pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya, di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislative
Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/ evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. Dalam proses konsolidasi tersebut, parpol sebagai pelaku utama pemilu idealnya dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyedia kader calon pemimpin. Namun, ketika fungsi parpol tidak maksimal, proses konsolidasi demokrasi terhambat. Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan atau platform politik nasional. Kampanye lebih merupakan pameran pernak-pernik demokrasi ketimbang untuk memetakan dan menjawab persoalan bangsa. Dalam perkembangannya aktivitas parpol mewarnai pemerintahan dan parlemen. Perannya cenderung menguat dan berpengaruh signifikan terhadap peta politik Indonesia, meskipun pengaruhnya tidak seluruhnya positif. Contohnya, fragmentasi parpol yang terjadi belakangan ini menyebabkan parpol tidak solid. Jumlah fraksi dari periode ke periode cenderung meningkat. Tapi parpol sebagai peserta pemilu belum mampu merespon dan memberi solusi konkrit. Harapan rakyat pasca pemilu, mereka bisa menyaksikan kinerja pemerintah/parlemen yang lebih berpihak pada nasib rakyat. Karena pemilu diharapkan berkorelasi positif terhadap kesejahteraan rakyat.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang adacenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness.Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/ konsolidasi demokratisasi. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.
NPM : 2217051137
KELAS : D
Pemilu 1999, Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2005. Secara khusus pilpres yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif . Pilpres langsung menjadi langkah awal bagi penguatan peran masyarakat. Dengan cara itu, peran masyarakat akan senantiasa mewarnai implementasi program pemerintah, dan sebaliknya pemerintah akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Menurut Migdal, negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing. Dengan kapasitasnya tersebut negara diharapkan mampu melakukan penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur relasi sosial, mengambil sumber daya dan mengelolanya. Selain itu, negara juga harus mampu memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kontrol sosial. Negara yang kuat, menurut Migdal , adalah yang mampu melakukan ketiga fungsi dasar tersebut.
Argumen Smith dan Arghiros menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi telah mendasari perilaku, baik elite maupun masyarakat. Untuk itu, sebagian besar pemilih terlebih dulu perlu memiliki kesadaran dan kematangan politik yang cukup memadai. Dengan cara itu, masyarakat diasumsikan memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas pilihannya berdasarkan rasionalitas politik. Sulit dinafikan bahwa kompetisi dan kontestasi dalam pilpres melalui kampanye diwarnai oleh tingginya kegaduhan yang terjadi di media massa dan media sosial . Emosi masyarakat tak jarang ikut terlibat dan mengundang keprihatinan tersendiri karena tidak sedikit di antaranya yang akhirnya harus berurusan dengan hukum. 324 hate speech yang terjadi dan sebagian sudah diselesaikan secara hukum. 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Penggunaan politisasi agama dan character assassination dalam kampanye semakin mempertajam ketegangan sosial yang berdampak pada munculnya rasa saling tak percaya dan saling tak menghargai antarsesama anak bangsa. Dampaknya, demokrasi yang akan-laporkan-14843-dugaan-kecurangan-yang-untungkanpaslon-02, diakses pada 5 Mei 2019. pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya, di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislative
Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/ evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. Dalam proses konsolidasi tersebut, parpol sebagai pelaku utama pemilu idealnya dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyedia kader calon pemimpin. Namun, ketika fungsi parpol tidak maksimal, proses konsolidasi demokrasi terhambat. Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan atau platform politik nasional. Kampanye lebih merupakan pameran pernak-pernik demokrasi ketimbang untuk memetakan dan menjawab persoalan bangsa. Dalam perkembangannya aktivitas parpol mewarnai pemerintahan dan parlemen. Perannya cenderung menguat dan berpengaruh signifikan terhadap peta politik Indonesia, meskipun pengaruhnya tidak seluruhnya positif. Contohnya, fragmentasi parpol yang terjadi belakangan ini menyebabkan parpol tidak solid. Jumlah fraksi dari periode ke periode cenderung meningkat. Tapi parpol sebagai peserta pemilu belum mampu merespon dan memberi solusi konkrit. Harapan rakyat pasca pemilu, mereka bisa menyaksikan kinerja pemerintah/parlemen yang lebih berpihak pada nasib rakyat. Karena pemilu diharapkan berkorelasi positif terhadap kesejahteraan rakyat.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang adacenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness.Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/ konsolidasi demokratisasi. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.
NAMA : DIAN PRINATAMA SILABAN
NPM : 2217051137
KELAS : D
Demokrasi itu gaduh tapi kenapa bertahan dan dianut banyak negara ?
Alasan utamanya adalah neggara yang yang sistem demokrasinya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Demokrasi juga dipandang sebagai alat paling efektif dalam mewujudkan kesataraan konflik dan meningkatkan partisipasi publik. Misalnya dari segi penegekan HAM, negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi. Warga di negara penganut demokrasi juga cenderung mempunyai angka harapan hidup yang tinggi. Secara umum negara demokrasi lebih kaya karena memiliki angka korupsi yang lebih rendah dan warga negara demokrasi lebih bahagia dan sehat karna lebih menikmati jaminan atas HAM. Di sisi lain, pemerintahan rezim adalah bentuk pemerintahan otoriter yang biasanya didominasi oleh satu kelompok atau individu yang memegang kekuasaan tanpa pertanggungjawaban kepada rakyat. Pemerintah rezim seringkali membatasi hak-hak dan kebebasan masyarakat sipil, menghambat media, mengontrol pemilihan dan memaksakan kehendak mereka kepada rakyat tanpa konsultasi atau persetujuan mereka.
Kini demokrasi berada dalam faase krisis a\penyebabnya adalah kepercayaan publik kepada pemerintah dan politikus mulai berkurang, penurunan jumlah keanggotaan partai politik hingga regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan.
Jadi apakah demokrasi akan mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan global?
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling buruk namun tidak ada yang lebih baik dari itu(Winston Churchill).
Meskipun tidak sempurna, demokrasi masih dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling baik dan paling cocok dengan nilai-nilai dan aspirasi yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat sehingga demokrasi akan tetap menjadi sistem pemerintahan yang relevan dan mampu bertahan dalam menghadapi perubahan global yang terus berlangsung..
NPM : 2217051137
KELAS : D
Demokrasi itu gaduh tapi kenapa bertahan dan dianut banyak negara ?
Alasan utamanya adalah neggara yang yang sistem demokrasinya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Demokrasi juga dipandang sebagai alat paling efektif dalam mewujudkan kesataraan konflik dan meningkatkan partisipasi publik. Misalnya dari segi penegekan HAM, negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi. Warga di negara penganut demokrasi juga cenderung mempunyai angka harapan hidup yang tinggi. Secara umum negara demokrasi lebih kaya karena memiliki angka korupsi yang lebih rendah dan warga negara demokrasi lebih bahagia dan sehat karna lebih menikmati jaminan atas HAM. Di sisi lain, pemerintahan rezim adalah bentuk pemerintahan otoriter yang biasanya didominasi oleh satu kelompok atau individu yang memegang kekuasaan tanpa pertanggungjawaban kepada rakyat. Pemerintah rezim seringkali membatasi hak-hak dan kebebasan masyarakat sipil, menghambat media, mengontrol pemilihan dan memaksakan kehendak mereka kepada rakyat tanpa konsultasi atau persetujuan mereka.
Kini demokrasi berada dalam faase krisis a\penyebabnya adalah kepercayaan publik kepada pemerintah dan politikus mulai berkurang, penurunan jumlah keanggotaan partai politik hingga regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan.
Jadi apakah demokrasi akan mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan global?
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling buruk namun tidak ada yang lebih baik dari itu(Winston Churchill).
Meskipun tidak sempurna, demokrasi masih dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling baik dan paling cocok dengan nilai-nilai dan aspirasi yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat sehingga demokrasi akan tetap menjadi sistem pemerintahan yang relevan dan mampu bertahan dalam menghadapi perubahan global yang terus berlangsung..
NAMA : DIAN PRINATAMA SILABAN
NPM : 2217051137
KELAS : D
NPM : 2217051137
KELAS : D