Nama : M. ABDUL ADHIM
NPM : 2217051030
Kelas : B
Prodi: Ilmu Komputer

Demokrasi dan demokratisasi, dengan momentum yg memuncak, seiring dengan masa reformasi, memberikan pekerjaan yang menumpuk bagi masyarakat Indonesia.

Semua permasalahan negara harus di atasi oleh lembaga-lembaga negara, baik Legislatif, Eksekutif, maupun Yudikatif, secara bekerja sama demi kesejahteraan bangsa. Hilangnya penerapan semboyan negara (Bhinneka Tunggal Ika) dalam masa pemerintahan yang otoriter, membuat sebagian budaya masyarakat menghilang. Sehingga pada masa refolusi ini, pluralisme dalam berhukum menjadi suatu tantangan bagi negara Indonesia.

Sebagai penggerak roda perekonomian negara, para investor yang ingin menanamkan sahamnya di Indonesia harus selalu dijaga kerjasamanya. Untuk itu, diperlukannya penguatan dan pematangan hukum-hukum yang mengatur tentang para investor yang dapat di andalkan, supaya mereka mau untuk menamkan sahamnya di Indonesia lebih lama.

Maka semua itu benar dengan apa yang dikatakan oleh fisikawan Jerman, Albert Einstein, yaitu "Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan."

Nama : M. ABDUL ADHIM
NPM : 2217051030
Kelas : B
Jawaban Posttest PKN
April 22th, 2023

Pemilihan umum di Indonesia dipandang sebagai cerminan dari sistem demokrasi. Namun, pada kenyataannya, pemilihan umum di Indonesia belum mencerminkan filosofi yang telah diterima oleh masyarakat Indonesia. Sangat penting untuk mengevaluasi kembali apakah prinsip-prinsip demokrasi ada dalam pemilihan umum di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan sila keempat Pancasila, yang menginginkan demokrasi diatur dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Indonesia diharapkan dapat mempertahankan nilai-nilai supremasi hukum dan demokrasi dalam pelaksanaan prosedur berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pengaturan sistem pemilihan umum, karena Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi.

Selain itu, sila keempat dari Pancasila belum sepenuhnya tercermin dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Diperlukan upaya untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia, termasuk meningkatkan partisipasi pemilih, memastikan kebebasan pers dan akses terhadap informasi, dan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dalam menegakkan keadilan dan transparansi pemilihan umum. Itu semua dimaksudkan supaya pemilihan umum lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila.

Kita sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum dan menginginkan kestabilan kepemerintahan Indonesia, tentu perlu suatu aksi. Aksi tersebut seperti melakukan pemilihan saat pemilihan umum berlangsung, dan mendukung calon yang dipilih secara adil dan sewajarnya, namun tidak juga menjelekan calon yang lain. Karena hal tersebut dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Jika kita telah melakukan aksi tersebut, maka kita telah membantu perkembangan demokrasi di Indonesia khususnya dalam pemilihan umum.

Nama : M. ABDUL ADHIM
NPM : 2217051030
Kelas : B
Jawaban Pretest PKN
April 22th, 2023

Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang, sistem pemerintahan demokrasinya telah mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut dapat dibagi menjadi 5 masa yang berbeda yaitu,

1. Masa Revolusi Kemerdekaan
Pada saat itu demokrasi yang terjadi sangat terbatas. Media pers yang mendukungnya pun hanya berupa majalah dan koran yang diterbitkan pada masa itu.

2. Masa Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Merupakan golden age demokrasi di Indonesia, karena semakin banyaknya elemen demokrasi yang diterapkan dalam politik di Indonesia. Namun, terdapat sisi negatifnya yaitu Dominannya politik aliran, sehingga konsekuensinya yaitu pengelolaan konflik. Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Proses politik yang sedang berjalan tidak disukai oleh presiden Soekarno dan para Angkatan Darat.

3. Masa Demokrasi Terpimpin(1959-1965)
Diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik utama waktu itu, yaitu ABRI, Presiden Soekarno, dan PKI.

4. Pemerintahan Masa Orde Baru
Diberlakukannya Demokrasi Pancasila, dimana kekuasaan berada ditangan rakyat. Namun hal tersebut tidaklah permanen, karena setelah 3 tahun berlalu, terjadi banyak polemik seperti peranan ABRI lebih dominan, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, campur tangan pemerintah dalam parpol, terjadinya krisis ekonomi, terjadinya tragedi trisakti, kerusuhan dan penjarahan massal.

5. Masa Reformasi (1998 - sekarang)
Sistem demokrasi yang diterapkan masih sama yaitu Demokrasi Pancasila, namun dengan perubahan-perubahan yang disesuaikan. Pengunduran Soeharto sebagai presiden dan dipilihnya B.J. Habibie sebagai presiden selanjutnya, merupakan awal masa reformasi di Indonesia. Pada masa ini, pemilu dilakasanakan secara demokratis, rotasi kekuasaan lebih merata, sistem pemerintahan yang lebih transparan, dan meningkatnya penegakkan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Nama : M. ABDUL ADHIM
NPM : 2217051030
Kelas : B
Jawaban Postest PKN
April 13th, 2023

Jurnal Penelitian Politik vol.16, No.1 Juni 2019 berjudul “Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019” membahas tentang tantangan konsolidasi demokrasi pada pemilihan presiden 2019 di Indonesia. Menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia saat ini sedang mengalami kemunduran yang signifikan, terutama pada pilar-pilar demokrasi yang merupakan pilar penting untuk konsolidasi, namun terbukti tidak efektif. Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rangkuman Pilpres, tampilan sosial Pilpres 2019 terungkap gagal memberikan suksesi kepemimpinan yang kuat dan menumbuhkan kepercayaan publik. Karena dua calon dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden, salah satu calon menolak hasil pemilihan, menunjukkan bahwa pemilihan presiden masih berlangsung. Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan penetapan akhir hasil pemilihan presiden.

Jelas tertulis bahwa konsolidasi demokrasi Indonesia yang sedang berlangsung menghadapi kesulitan dengan pemilihan presiden yang akan datang. Masalah ini sebagian besar disebabkan oleh pilar-pilar demokrasi yang belum berjalan dengan baik, sehingga sulit untuk mencapai transisi kepemimpinan yang efektif dan pembangunan kepercayaan publik. Selain itu, maraknya sosialisasi secara terselubung setelah terungkapnya hasil rekapitulasi pemilihan presiden menunjukkan adanya ketidakjelasan dan transparansi dalam proses demokrasi sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan publik, diperlukan reformasi dalam pertumbuhan demokrasi Indonesia, terutama dalam memperkuat prinsip-prinsip dasarnya dan meningkatkan tingkat transparansinya.

Nama : M. ABDUL ADHIM
NPM : 2217051030
Kelas : B
Jawaban Pretest PKN
April 13th, 2023

Setidaknya, terdapat 6 sistem pemerintahan negara yang ada di dunia ini, salah satunya adalah sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi menjadi salah satu sistem pemerintahan yang banyak di terapkan pada negara-negara di dunia dan terus meningkat sejak akhir 1980-an. Mengapa demikian? Karena menurut para pakar politik, sistem pemerintahan demokrasi memiliki lebih banyak keunggulan dibanding yang lain, seperti tingkat keamanan dan kemakmuran jangka panjang suatu negara terjamin, terwujudnya kesetaraan masyrakat suatu negara, minimnya konflik, dan meningkatnya partisipasi publik. Selain itu, tingginya skor penegakan HAM dan angka harapan hidup yang tinggi. hal itu dikarenakan, masyarakat yang hidup di suatu negara yang sistem pemerintahannya demokrasi, lebih merasakan kebebasan dalam segala aspek kehidupan, sehingga membuat mereka bahagia dan sehat. Selain itu, angka kasus korupsi yang bisa dibilang lebih kecil dari pada sistem pemerintahan yang lain.

Namun, semenjak 2013 lalu, hal postif tersebut seakan sirna secara perlahan. Semua itu dikarenakan telah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah negara karena sebagian besar pemerintah negara yang sudah tidak dapat dipercaya. Disebabkan dari perilakunya yang diam-diam mengkorupsi keuangan negara, memonopoli sesuatu yang berkaitan dengan negara, dan lain hal. Semua itu benar adanya sesuai dengan perkataan Mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill yang menyatakan bahwa Demokrasi adalah sistem pemerintahan paling buruk, namun tidak ada yang lebih baik dari itu.