Nama: Ikhtiar Adli Wicaksono
NPM: 2217051060
Kelas: B

Analisis jurnal ini menyoroti pentingnya hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Sebagai negara demokrasi dan hukum, Indonesia harus memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Dalam konteks ini, perlu adanya upaya-upaya untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti peningkatan partisipasi publik dalam proses politik dan pemilihan umum, pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pemilihan umum, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Dengan menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum, Indonesia dapat mencapai tujuan utamanya sebagai negara hukum dan demokrasi yang berdaulat dan sejahtera.

Nama: Ikhtiar Adli Wicaksono
NPM: 2217051060
Kelas: B

Berikut analisis saya dari video tersebut:
1. Masa Revolusi Kemerdekaan
Masa revolusi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 diwarnai oleh perjuangan melawan penjajahan Belanda dan berbagai tantangan dalam membangun negara yang baru merdeka. Para pahlawan seperti Soekarno, Hatta, dan Sudirman memimpin perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan membangun bangsa yang lebih baik. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan konflik, perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil dan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

2. Masa Demokrasi Parlementer(1945-1959)
Masa Demokrasi Parlementer merupakan periode awal Indonesia setelah merdeka. Pada masa ini, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan parlementer yang diambil dari sistem politik negara-negara Barat. Sistem ini memungkinkan pemerintahan dilakukan secara demokratis, dengan peran parlemen sebagai badan legislatif dan pemerintah sebagai badan eksekutif.

3. Masa Demokrasi Terpimpin(1959-1965)
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) adalah periode politik di Indonesia yang ditandai dengan adopsi konsep demokrasi yang dipimpin oleh presiden. Sistem ini memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden Sukarno, tetapi juga memicu krisis politik dan konflik yang berujung pada pemberontakan militer pada tahun 1965.

4. Masa Orde Baru
Masa Orde Baru adalah periode di Indonesia yang berlangsung selama 32 tahun dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa ini, pemerintah melakukan tindakan represif untuk mempertahankan kekuasaannya dan memperkuat ekonomi nasional melalui program pembangunan yang dikenal dengan sebutan "Pembangunan Semesta Berencana".

5. Masa Reformasi (1998 - sekarang)
Masa reformasi hingga saat ini adalah periode penting dalam sejarah Indonesia yang ditandai dengan adanya perubahan besar dalam sistem politik dan sosial. Reformasi politik pada tahun 1998 membuka jalan bagi kemajuan demokrasi dan pemilihan umum yang bebas dan adil, serta reformasi ekonomi yang memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Nama: Ikhtiar Adli Wicaksono
NPM: 2217051060
Kelas: B

Nama: Ikhtiar Adli Wicaksono
NPM: 2217051060
Kelas: B

Nama: Ikhtiar Adli Wicaksono
NPM: 2217051060
Kelas: B

Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) di Indonesia pada tahun 2019 adalah yang pertama kali di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg). Ada enam artikel yang membahas isu-isu elektoral dalam Jurnal Penelitian Politik yang mengeksplorasi dinamika sosial politik yang terjadi pra-pemilu 2019. Artikel pertama membahas penguatan sistem presidensial dalam pemilu serentak 2019, yang mencoba menjelaskan dinamika koalisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan upaya koalisi dalam pemilu serentak 2019. Sementara artikel lain membahas upaya mobilisasi perempuan dalam politik, dimana penyematan label 'emak-emak' dan 'ibu bangsa' digunakan oleh kedua kubu capres-cawapres untuk memobilisasi suara perempuan yang mencapai lebih separuh jumlah pemilih. Tidak ada yang lebih konkret dari yang lain, kedua istilah tersebut sama-sama mendomestikasi peran perempuan dan mengikuti budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat.

Artikel berikutnya membahas netralitas Polri dalam proses pemilu 2019. Karena Polri mengemban fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini menjaga keamanan pemilu 2019, maka Polri juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya menjelang pemilu. Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas. Ada juga artikel yang membahas fenomena populisme di Indonesia kontemporer dan transformasi persaingan populisme dan konsekuensinya dalam dinamika kontestasi politik menjelang pemilu 2019.