Nama : Muhammad Haris Setiawan
Npm : 2217051039
Kelas : A
Prodi : Ilmu Komputer
Npm : 2217051039
Kelas : A
Prodi : Ilmu Komputer
Posts made by Muhammad Haris Setiawan
Nama : Muhammad Haris Setiawan
Npm : 2217051039
Kelas : A
Npm : 2217051039
Kelas : A
Nama : Muhammad Haris Setiawan
Npm : 2217051039
Kelas : A
Npm : 2217051039
Kelas : A
Nama : Muhammad Haris Setiawan
Npm : 2217051039
kelas : A
Npm : 2217051039
kelas : A
Nama : Muhammad Haris Setiawan
Npm : 2217051039
Kelas : A
Prodi : Ilmu Komputer
1. Artikel tersebut membahas tentang kondisi perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 dan menyoroti beberapa permasalahan yang sedang berlangsung. Artikel tersebut menyoroti beberapa poin penting, termasuk:
- Kejahatan serius sebelumnya terhadap hak asasi manusia dan konflik sumber daya alam (SDA).
- Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama.
- Diskriminasi gender.
- Keadilan, kebenaran dan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. - Pelanggaran HAM di Papua.
- Penerapan hukuman yang kejam.
Meskipun tahun 2019 merupakan tahun yang suram bagi implementasi HAM, namun terdapat beberapa perkembangan positif yang memberikan harapan untuk masa depan, seperti reformasi pemerintahan di bidang HAM, ratifikasi perjanjian HAM internasional dan peran penting gerakan masyarakat sipil.
2. Jika dilihat dari sudut adat dan budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia diasosiasikan dengan seperangkat nilai yang saling berkaitan. Kekayaan budaya Indonesia yang meliputi keragaman suku, agama, dan adat menjadi landasan bagi prinsip demokrasi yang diterapkan di negara ini.
- Pertimbangan dan persetujuan:
Adat istiadat Indonesia mendorong musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan.
- Kehormatan dan kesopanan:
Budaya Indonesia juga menghargai kehormatan dan kesopanan.
- Gotong royong:
Dalam konteks demokrasi, gotong royong tercermin sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik, termasuk pemilihan parlemen dan kegiatan sosial yang mengedepankan kepentingan bersama. Pendapat tentang prinsip demokrasi Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan keyakinan dan penghormatan terhadap pluralisme agama di Indonesia, yang menuntut pengakuan keragaman keyakinan dan keadilan bagi semua warga negara. Dogma demokrasi Indonesia untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghormati dan mengakomodasi keragaman agama di negara ini dengan menghormati prinsip persamaan, kebebasan beragama dan perlindungan hak asasi manusia universal.
3. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam praktik demokrasi saat ini untuk memastikan praktik tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menghormati hak asasi manusia. Contohnya adalah isu kebebasan beragama dan perlindungan minoritas agama, di mana intoleransi dan diskriminasi sering terjadi. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini, antara lain pemantauan terhadap pelanggaran HAM, kebebasan pers, serta intoleransi dan diskriminasi terhadap agama minoritas.
4. Menurut saya sikap yang bisa diambil adalah kita bisa menggunakan media sosial atau platform online lainnya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mengekspos perilaku buruk anggota parlemen. Dalam hal ini, kita harus tetap memperhatikan etika dan kejujuran dalam menggunakan media sosial untuk menghindari konflik atau masalah sosial lainnya.
5. Menurut pendapat saya adalah tidak etis dan bertentangan dengan prinsip umum hak asasi manusia jika seseorang menggunakan kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama untuk memanipulasi kesetiaan dan emosi orang dengan mengorbankan diri untuk tujuan yang tidak jelas. . Era demokrasi saat ini. Dalam demokrasi yang matang, hak asasi manusia merupakan landasan penting yang melindungi martabat manusia, kebebasan dan keadilan semua orang. Penggunaan kekuatan karismatik yang memanipulasi dan mengeksploitasi emosi orang untuk keuntungan pribadi atau kelompok tanpa memperhatikan hak asasi manusia melanggar nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan egaliter. Di era demokrasi saat ini, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, melawan manipulasi yang merugikan, dan mempromosikan perlindungan hak individu dan kebebasan dasar setiap warga negara.
Npm : 2217051039
Kelas : A
Prodi : Ilmu Komputer
1. Artikel tersebut membahas tentang kondisi perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 dan menyoroti beberapa permasalahan yang sedang berlangsung. Artikel tersebut menyoroti beberapa poin penting, termasuk:
- Kejahatan serius sebelumnya terhadap hak asasi manusia dan konflik sumber daya alam (SDA).
- Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama.
- Diskriminasi gender.
- Keadilan, kebenaran dan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. - Pelanggaran HAM di Papua.
- Penerapan hukuman yang kejam.
Meskipun tahun 2019 merupakan tahun yang suram bagi implementasi HAM, namun terdapat beberapa perkembangan positif yang memberikan harapan untuk masa depan, seperti reformasi pemerintahan di bidang HAM, ratifikasi perjanjian HAM internasional dan peran penting gerakan masyarakat sipil.
2. Jika dilihat dari sudut adat dan budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia diasosiasikan dengan seperangkat nilai yang saling berkaitan. Kekayaan budaya Indonesia yang meliputi keragaman suku, agama, dan adat menjadi landasan bagi prinsip demokrasi yang diterapkan di negara ini.
- Pertimbangan dan persetujuan:
Adat istiadat Indonesia mendorong musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan.
- Kehormatan dan kesopanan:
Budaya Indonesia juga menghargai kehormatan dan kesopanan.
- Gotong royong:
Dalam konteks demokrasi, gotong royong tercermin sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik, termasuk pemilihan parlemen dan kegiatan sosial yang mengedepankan kepentingan bersama. Pendapat tentang prinsip demokrasi Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan keyakinan dan penghormatan terhadap pluralisme agama di Indonesia, yang menuntut pengakuan keragaman keyakinan dan keadilan bagi semua warga negara. Dogma demokrasi Indonesia untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghormati dan mengakomodasi keragaman agama di negara ini dengan menghormati prinsip persamaan, kebebasan beragama dan perlindungan hak asasi manusia universal.
3. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam praktik demokrasi saat ini untuk memastikan praktik tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menghormati hak asasi manusia. Contohnya adalah isu kebebasan beragama dan perlindungan minoritas agama, di mana intoleransi dan diskriminasi sering terjadi. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini, antara lain pemantauan terhadap pelanggaran HAM, kebebasan pers, serta intoleransi dan diskriminasi terhadap agama minoritas.
4. Menurut saya sikap yang bisa diambil adalah kita bisa menggunakan media sosial atau platform online lainnya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mengekspos perilaku buruk anggota parlemen. Dalam hal ini, kita harus tetap memperhatikan etika dan kejujuran dalam menggunakan media sosial untuk menghindari konflik atau masalah sosial lainnya.
5. Menurut pendapat saya adalah tidak etis dan bertentangan dengan prinsip umum hak asasi manusia jika seseorang menggunakan kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama untuk memanipulasi kesetiaan dan emosi orang dengan mengorbankan diri untuk tujuan yang tidak jelas. . Era demokrasi saat ini. Dalam demokrasi yang matang, hak asasi manusia merupakan landasan penting yang melindungi martabat manusia, kebebasan dan keadilan semua orang. Penggunaan kekuatan karismatik yang memanipulasi dan mengeksploitasi emosi orang untuk keuntungan pribadi atau kelompok tanpa memperhatikan hak asasi manusia melanggar nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan egaliter. Di era demokrasi saat ini, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, melawan manipulasi yang merugikan, dan mempromosikan perlindungan hak individu dan kebebasan dasar setiap warga negara.