Posts made by Suntan Jundi Khalid

Nama : Suntan Jundi Khalid
NPM : 2217051021
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa penegakan hukum dan perlindungan negara sangat penting dalam menghadapi kasus penistaan agama. Kurangnya tindakan tegas dari aparat hukum untuk menindak pelaku penistaan agama masihlah kurang. Selain itu, ada juga kelemahan hukum karena kurangnya transparansi. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.

Proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Nama : Suntan Jundi Khalid
NPM : 2217051021
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Hukum sangatlah berperan dalam berkembangnya suatu negara. Hukum dipercaya sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara. Seiring berkembangnya kehidupan menjadi kehiudpan yang lebih modern, kita membutuhkan hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum yang kita butuhkan adalah hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga masyarakat akan merasa nyaman dan aman. Jika tidak, Indonesia akan menjadi negara para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa para pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.

Reformasi yang terjadi sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan mendorong demokratisasi dan desentralisasi. Selain itu, munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch, Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dapat membantu penjagaan stabilitas Indonesia dengan melakukan pemantauan pada tindakan pemerintah.