Nama : Muhammad Arif Rizki Pohan
NPM : 2217051085
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

A. Artikel tersebut menggambarkan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih buruk. Komisi Nasional HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan dalam menangani pelanggaran HAM berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan HAM di Indonesia masih belum memadai. Namun, terdapat upaya reformasi untuk meningkatkan perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Indonesia juga telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional dan gerakan mahasiswa dan masyarakat memainkan peran penting dalam menolak pembatasan kebebasan sipil.
.

B. Demokrasi Indonesia mencerminkan keterkaitan antara nilai-nilai agama dan demokrasi, menunjukkan kearifan lokal dan toleransi. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa memainkan peran penting dalam membentuk tata nilai dan etika dalam kehidupan berdemokrasi. Namun, penting untuk menjaga kebebasan beragama dan berekspresi semua warga negara.
Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia menunjukkan adanya pengaruh nilai-nilai agama dalam sistem politik. Prinsip ini dapat memainkan peran penting dalam membentuk tata nilai dan etika dalam kehidupan berdemokrasi. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dan berekspresi semua warga negara dihormati dan dilindungi. Dalam konteks pluralitas dan keberagaman masyarakat Indonesia, prinsip ini perlu diterapkan dengan memastikan tidak ada diskriminasi atau penindasan terhadap minoritas agama atau kelompok tertentu.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia. Korupsi, pelanggaran HAM, dan kurangnya transparansi dalam praktik politik menjadi hambatan utama. Untuk mencapai praktik demokrasi yang sesuai dengan landasan konstitusi dan hak asasi manusia, diperlukan upaya untuk memperkuat lembaga demokrasi, meningkatkan kesadaran akan HAM, dan memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.

Dapat diketahui bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk korupsi, pelanggaran HAM, dan kurangnya transparansi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme Pancasila, UUD NRI 1945, dan praktik politik sehari-hari. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat lembaga demokrasi, meningkatkan kesadaran akan HAM, serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam praktik politik. Hanya dengan melakukan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memastikan bahwa praktik demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia.

D. Sikap terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi adalah bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dan tugas utama seorang wakil rakyat. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan dapat mengancam stabilitas politik serta kesejahteraan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja para anggota parlemen.

Sebagai perwakilan rakyat, mereka diharapkan mewakili kepentingan masyarakat dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat yang mereka wakili. Tindakan seperti itu merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja para anggota parlemen, serta memastikan mereka bertindak sesuai dengan kepentingan publik.

E. Kekuasaan kharismatik dalam era demokrasi dewasa dapat memiliki implikasi kompleks. Di satu sisi, dapat memobilisasi massa untuk perubahan positif dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, jika dimanipulasi atau disalahgunakan, dapat mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Penting untuk memastikan kekuasaan kharismatik tidak melanggar hak asasi manusia atau prinsip-prinsip demokrasi. Diperlukan sistem demokrasi yang kuat dengan pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang efektif serta peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia dan pentingnya menghormati pluralisme dalam masyarakat.
Kekuasaan kharismatik dalam era demokrasi dapat menjadi kekuatan yang kuat dalam memobilisasi massa dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, jika tidak diawasi atau disalahgunakan, kekuasaan tersebut dapat mengancam

Nama : M. Arif Rizki Pohan
Npm : 2217051090
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer



Supremasi hukum merupakan upaya untuk menempatkan hukum pada tingkat paling tinggi. Dalam menjaga kestabilan sosial dan politik serta melindungi hak dan kebebasan individu. supremasi hukum mengimplikasikan dua hal yaitu untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga masyarakat agar bisa menjalankan haknya yang sesuai dan tidak terjerumus ke dalam tindakan di luar batas hukum.
Dalam penegakannya negara memnuat lembaga negara yang terdiri dari Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dengan tugas yang telah di sebutkan oleh UUD dengan tatanan yangs sama.
Supremasi hukum menuntut adanya ketidakberpihakan dalam penerapan hukum untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan konsisten untuk semua orang dalam berbagai aspek khusus nya perekomian yaitu mengatur tentang investasi, sehingga para investor dapat percaya untuk menamnamkan sahamnya di Indonesia.

Nama : M. Arif Rizki Pohan
Npm : 2217051090
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer


Jurnal tersebut yang berjudul “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" membahas mengenai kasus yang dahulu menjadi hal yang sangat fenomenal yang melibatkan Basuki Tjahja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Karena ketika ahok menjadi tokoh politik di jakarta memimpin dengan cara yang cuku keras sehingga menimbulkan pro dan kontra oleh berbagai elemen masyarakat. Karena tersebut lah terjadi aksi penolakan yang dilakukan oleh Fpi dan didukung banyak pihak lainnya.

Penegakan hukum di indonesia sendiri masih kurang baik ,kerena masih lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama,ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Oleh karena itu masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sanagt serius karena dapat menganggu kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut aspek hukum.

Nama : M. Arif Rizki Pohan
Npm : 2217051090
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Dari video tersbeut menjelaskan bahwa hukum merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk mengatur masyarakat, karena apabila dalam suatu masyarakat tidak adanya hukum maka akan dipastikan masyarakat tersebut akan kacau. seiring perkembangan zaman masyarkat semakin kompleks maka di perlukanlah hukum modern untuk mengatur dan menata masyarakat dalam berkehidpuan negara.

Indonesia merupakan negara hukum yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum mendukung penuh untuk tegas dalam mengintegarasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan negara dan rakyatnya.

Peristiwa reformasi 1998 membawa perkembangan baru dalam pelaksanaan hukum di indonesia. Pada saat itu ada berabagai macam slogan yang diterapkan yaitu Demokratisasi (Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan Desentralisasi (Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi).

Nama : M. Arif Rizki Pohan
Npm : 2217051090
Kelas : B

Prodi : Ilmu Komputer


Pengertian
geopolitik merupakan suatu ilmu penyelenggara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa

Teori-Teori Geopolitik
- Teori Geopolitik Frederich Ratzel
- Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
- Teori Geopolitik Karl Haushofer
- Teori Geopolitik Halford Mackinder
- Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
- Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller.

Konsep teori geopolitik di Indonesi sendiri menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi nasional yang diperuntukan sebagai dasar pertimbangan dasar dalam mengambil keputusan.
Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional yang bersumber dari pancasila dan UUD merupakan kesatuan dan keutuhan bangsa. oleh karena itu indonesia merupakan negara kesatuan republik yang berasal dari berbagai kesatuan yang terhampar berabagai ribuan pulau.