Posts made by Diki Darmawan

PSTI A dan B Tahun 2023 -> PRETEST

by Diki Darmawan -
Nama : Diki Darmawan
NPM : 2255061006
Kelas : PSTI A

1. Hal positif yang saya dapat ambil yaitu dari adanya perubahan-perubahan yang menunjukan bahwa ada usaha dari DPR dan Pemerintah untuk melakukan 'court-packing' terhadap MK. MK dilemahkan secara kelembagaan melalui UU itu sehingga merusak demokrasi, karena akan mengurangi kekuatan putusan mereka untuk memengaruhi politik hukum Indonesia. Yang artiya ini akan membuat pengaruh untuk kelembagaan itu sendiri sehingga mengurangi efektifitas checks dan balances antara cabang-cabang kekuasaan.
Dari hal tersebut, terdapat pula beberapa hal yang perlu dibenahi sesuai dengan artikel diatas, yaitu keharusan menjaga prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Revisi UU yang mengancam konstitusi di Indonesia dapat merusak prinsip-prinsip dasar negara seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menjaga prinsip-prinsip tersebut dalam setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

2. Hakikat dari konstitusi adalah sebagai pedoman bagi negara dalam menjalankan kekuasaannya, menentukan batas kekuasaan pemerintah, dan melindungi hak asasi manusia serta menjamin kebebasan individu. Pentingnya konstitusi bagi suatu negara seperti Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945 antara lain adalah:
- Sebagai landasan hukum: UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia menjadi landasan hukum yang menentukan aturan dasar dan kekuasaan negara, serta menjadi pijakan dalam pembuatan peraturan dan kebijakan lainnya.
- Sebagai acuan dalam proses pemilihan umum: Konstitusi juga menentukan tata cara pemilihan umum dan pengaturan mengenai hak suara bagi rakyat.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah pejabat negara yang melakukan korupsi dengan melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara dengan cara memperkaya diri sendiri atau pihak lain. Lalu contoh lainnya adalah pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Tentunya, perilaku-perilaku tersebut tidak dapat dibiarkan dan harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap pejabat negara yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab atas tindakannya dan harus diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, selain memberikan sanksi, diperlukan juga upaya untuk memperbaiki sistem dan memberikan edukasi yang tepat kepada para pejabat negara agar mereka dapat memahami dan menghargai konstitusi dan aturan-aturan yang berlaku.

PSTI A dan B Tahun 2023 -> PRETEST

by Diki Darmawan -
NAMA : DIKI DARMAWAN
NPM : 2255061006
KELAS : PSTI A

1. Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut salah satunya adalah pemerintah dapat cepat tanggap meminimalisir penyebarluasan pandemi COVID-19 sehingga masyarakat patut mendukung upaya yang dilakukan. Berkat itu, upaya pemerintah di sejumlah daerah telah banyak disoroti oleh khalayak dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan bertujuan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Disorotinya PSBB oleh sejumlah kalangan akibat penerapan yang cenderung otoritatif sehingga masyarakat ikut mendorong upaya itu bersama dan tentunya ini adalah hal yang positif bagi rakyat Indonesia. Dan di artikel tersebut tidak terdapat konstitusi yang dilanggar atau penjelasan yang salah berdasarkan informasi yang telah saya gali sebelumnya.

2. Konstitusi sangat penting karena berfungsi sebagai landasan hukum yang memastikan bahwa negara memiliki sistem yang adil, transparan, dan demokratis. Konstitusi memuat aturan-aturan dasar yang mengatur kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negara, serta mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan atau ketidaksepakatan. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka akan sulit untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan aturan yang jelas dan transparan. Tanpa konstitusi, tidak akan ada garansi hukum yang jelas, dan mungkin terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak asasi manusia tanpa adanya sistem hukum yang efektif untuk menangani hal tersebut. Konstitusi juga dapat membantu menciptakan stabilitas politik dan sosial dalam suatu negara. Dengan adanya konstitusi, setiap warga negara tahu apa yang diharapkan dari pemerintah dan apa yang diharapkan dari dirinya sendiri. Konstitusi juga dapat membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga mengurangi risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, efektivitas konstitusi tergantung pada bagaimana konstitusi tersebut diterapkan dalam praktiknya. Jika konstitusi hanya menjadi dokumen formal tanpa dilaksanakan secara konsisten, maka tidak akan memberikan manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk memiliki konstitusi yang baik dan kuat, serta meyakinkan bahwa konstitusi tersebut diterapkan secara efektif dalam praktiknya.

3. Mengenai tantangan dalam kehidupan bernegara saya akan ambil contoh pada peristiwa Covid-19 yang melanda pada tahun lalu tersebut dan ini juga ada kaitannya dengan artikel diatas mengenai covid-19. Kita semua tahu bahwa covid-19 adalah peristiwa mengerikan yang melanda dan menggemparkan di seluruh dunia. Pandemi covid-19 telah menyebabkan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan dan ekonomi. Tantangan ini memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, maupun dunia untuk menanggulangi penyebarannya dan meminimalkan dampaknya pada masyarakat dan ekonomi. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 seperti Pasal 27 ayat (2) yang menjamin hak atas kesehatan bagi setiap warga negara dan Pasal 33 ayat (2) yang menetapkan kewajiban negara untuk melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan umum dapat menjadi pedoman dalam menangani tantangan ini. Dengan hal ini, menurut saya pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut.

4. Konsep persatuan dan kesatuan dalam suatu negara adalah ide bahwa semua warga negara harus merasa memiliki keterikatan dengan negara mereka dan bahwa mereka harus bersatu dalam tujuan bersama untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan bersama. Konsep ini adalah aspek penting dari banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia untuk mencapai persatuan dan kesatuan sering kali tidak mudah dan menghadapi banyak tantangan. Dan menurut saya ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki yaitu :

a). Menjaga kesetaraan sosial, persatuan dan kesatuan dapat sulit dicapai ketika terdapat ketidakadilan sosial, ketimpangan, dan perbedaan pandangan yang signifikan antara berbagai kelompok sosial. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dan diakui sebagai bagian dari masyarakat yang sama.

b). Mendorong dialog dan diskusi yang terbuka, persatuan dan kesatuan dapat diperkuat melalui dialog dan diskusi yang terbuka di antara semua warga negara. Namun, hal ini hanya dapat terjadi jika terdapat kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat yang diakui dan dihargai.

c). Meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya: Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa, tetapi terkadang hal ini bisa menjadi sumber konflik, oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap budaya yang berbeda-beda dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya tersebut ke dalam konsep persatuan dan kesatuan.

d). Menjaga integritas negara, persatuan dan kesatuan tidak dapat tercapai jika terdapat tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia terus diperbaiki dan dijaga agar berjalan dengan baik dan transparan.

Dengan itu, kita dapat simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah konsep penting dalam sebuah negara, termasuk Indonesia. Namun, untuk mencapainya diperlukan upaya yang nyata dan berkelanjutan dari semua warga negara untuk memperbaiki dan memperkuat fondasi persatuan dan kesatuan tersebut.