NPM: 2215061111
KELAS: PSTI-C
Posts made by Cindy Mustika Weny
NAMA: Cindy Mustika Weny
NPM: 2215061111
KELAS: PSTI-C
Analisis Jurnal “INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI PENANGKAL ETNOSENTRISME DI INDONESIA”
Oleh: Agus Maladi Irianto
Identitas adalah representasi diri seseorang atau masyarakat melihat dirinya sendiri dan bagaimana orang lain melihat mereka sebagai sebuah entitas sosial-budaya. Dengan demikian, identitas adalah produk kebudayaan yang berlangsung demikian kompleks. Identitas dilihat dari aspek waktu bukanlah suatu wujud yang sudah ada sejak semula dan tetap bertahan dalam suatu esensi yang abadi. Sedangkan dilihat dari aspek ruang juga bukan hanya satu atau tunggal, tetapi terdiri dari berbagai lapisan identitas. Lapis-lapis identitas itu tergantung pada peran-peran yang dijalankan, keadaan objektif yang dihadapi, serta ditentukan pula dari cara menyikapi keadaan dan peran tersebut.
Identitas sebagai sarana pembentukan pola pikir masyarakat diperlukan adanya suatu kesadaran nasional yang dipupuk dengan menanamkan gagasan nasionalisme dan pluralisme. Kesadaran nasional selanjutnya menjadi dasar dari keyakinan adanya integrasi nasional yang mampu memelihara dan mengembangkan harga diri bangsa, harkat dan martabat bangsa sebagai upaya melepaskan bangsa dari subordinasi (ketergantungan, ketertundudukan, keterhinaan) terhadap bangsa asing. Dengan demikian, integrasi nasional sebagai suatu kesadaran dan bentuk pergaulan yang menyebabkan berbagai kelompok dengan identitas masing-masing merasa dirinya sebagai satu kesatuan: bangsa Indonesia. Untuk menciptakan pergaulan dalam pembentukan integrasi nasional tersebut identitas justru berfungsi secara ganda.
Pada suatu sisi integrasi terbentuk kalau ada identitas yang mendukungnya seperti kesamaan bahasa, kesamaan dalam nilai sistem budaya, kesamaan cita-cita politik, atau kesamaan dalam pandangan hidup atau orientasi keagamaan. Integrasi nasional terjadi juga akibat terbentuknya kelompok-kelompok yang dipersatukan oleh suatu isu bersama, baik yang bersifat ideologis, ekonomis, maupun sosial. Misalnya, kelompok pedangang kaki lima (PKL) membentuk jaringan mereka ketika menghadapi Perda yang dikeluarkan Pemda atau ketika mereka harus menghadapai operasi Satpol PP. Demi kepentingan tersebut, seorang PKL yang beretnik Minang akan bersatu dengan PKL PKL beretnik lain. Singkat kata, integrasi pada dasarnya menyatukan lintas identitas untuk satu kepentingan bersama
NPM: 2215061111
KELAS: PSTI-C
Analisis Jurnal “INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI PENANGKAL ETNOSENTRISME DI INDONESIA”
Oleh: Agus Maladi Irianto
Identitas adalah representasi diri seseorang atau masyarakat melihat dirinya sendiri dan bagaimana orang lain melihat mereka sebagai sebuah entitas sosial-budaya. Dengan demikian, identitas adalah produk kebudayaan yang berlangsung demikian kompleks. Identitas dilihat dari aspek waktu bukanlah suatu wujud yang sudah ada sejak semula dan tetap bertahan dalam suatu esensi yang abadi. Sedangkan dilihat dari aspek ruang juga bukan hanya satu atau tunggal, tetapi terdiri dari berbagai lapisan identitas. Lapis-lapis identitas itu tergantung pada peran-peran yang dijalankan, keadaan objektif yang dihadapi, serta ditentukan pula dari cara menyikapi keadaan dan peran tersebut.
Identitas sebagai sarana pembentukan pola pikir masyarakat diperlukan adanya suatu kesadaran nasional yang dipupuk dengan menanamkan gagasan nasionalisme dan pluralisme. Kesadaran nasional selanjutnya menjadi dasar dari keyakinan adanya integrasi nasional yang mampu memelihara dan mengembangkan harga diri bangsa, harkat dan martabat bangsa sebagai upaya melepaskan bangsa dari subordinasi (ketergantungan, ketertundudukan, keterhinaan) terhadap bangsa asing. Dengan demikian, integrasi nasional sebagai suatu kesadaran dan bentuk pergaulan yang menyebabkan berbagai kelompok dengan identitas masing-masing merasa dirinya sebagai satu kesatuan: bangsa Indonesia. Untuk menciptakan pergaulan dalam pembentukan integrasi nasional tersebut identitas justru berfungsi secara ganda.
Pada suatu sisi integrasi terbentuk kalau ada identitas yang mendukungnya seperti kesamaan bahasa, kesamaan dalam nilai sistem budaya, kesamaan cita-cita politik, atau kesamaan dalam pandangan hidup atau orientasi keagamaan. Integrasi nasional terjadi juga akibat terbentuknya kelompok-kelompok yang dipersatukan oleh suatu isu bersama, baik yang bersifat ideologis, ekonomis, maupun sosial. Misalnya, kelompok pedangang kaki lima (PKL) membentuk jaringan mereka ketika menghadapi Perda yang dikeluarkan Pemda atau ketika mereka harus menghadapai operasi Satpol PP. Demi kepentingan tersebut, seorang PKL yang beretnik Minang akan bersatu dengan PKL PKL beretnik lain. Singkat kata, integrasi pada dasarnya menyatukan lintas identitas untuk satu kepentingan bersama
NAMA: Cindy Mustika Weny
NPM: 2215061111
KELAS: PSTI-C
Analisis Video “Kewarganegaraan 1- Identitas dan Integrasi Nasional”
Identitas Nasional merupakan sutau kumpulan nilai budaya yang tumbuh serta berkembang dalam bermacam-macam aspek kehidupan. Hakikat identitas nasional dalam kehidupan berbangsan dan berbangsa adalah Pancasila.
Unsur-unsur identitas nasional yaitu suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Berdasarkan unsur-unsur identitas nasional tersebut, dibagi menjadi identitas fundamental (Pancasila), identitas instrumental (UUD 1945), identitas alamiah (kepulauan serta pluralisme).
Sedangkan Integrasi Nasional merupakan penyesuaian unsur-unsur yang berbeda.
Faktor Pendorong Integrasi Nasional:
1. Sejarah
2. Keinginan untuk Bersatu
3. Cinta Tanah Air
4. Rela Berkorban
5. Konsesus Nasional.
Faktor Penghambat Integrasi Nasional:
1. Heterogen
2. Etnosentrisme (Kecenderungan terhadap suku)
3. Ketimpangan (ketidakadilan)
4. Gangguan dari Luar
Bentuk Integrasi Nasional
1. Asimilasi (Pembauran kebudayaan yang disertai ciri khas kebudayaan nasional)
2. Akulturasi (Penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya)
Adapun 5 Jenis Pengertian Integrasi Nasional menurut Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti (2010)
1. Integrasi Bangsa: penyatuan kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah untuk membentuk identitas nasional.
2. Integrasi Wilayah: menyangkut wewenang kekuasaan nasional pusat yang membawahi unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.
3. Integrasi Nilai: kesepakatan (konsensus) terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial.
4. Integrasi Elit-Massa: upaya menyatukan perbedaan-perbedaan menyangkut aspirasi dan nilai antara kelompok elit dengan Massa (hubungan pemerintah dengan yang diperintah).
5. Integrasi Tingkah Laku (Perilaku Integratif): menyangkut tingkah laku yang terintegrasi dan diterima demi mencapai sebuah tujuan bersama.
NPM: 2215061111
KELAS: PSTI-C
Analisis Video “Kewarganegaraan 1- Identitas dan Integrasi Nasional”
Identitas Nasional merupakan sutau kumpulan nilai budaya yang tumbuh serta berkembang dalam bermacam-macam aspek kehidupan. Hakikat identitas nasional dalam kehidupan berbangsan dan berbangsa adalah Pancasila.
Unsur-unsur identitas nasional yaitu suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Berdasarkan unsur-unsur identitas nasional tersebut, dibagi menjadi identitas fundamental (Pancasila), identitas instrumental (UUD 1945), identitas alamiah (kepulauan serta pluralisme).
Sedangkan Integrasi Nasional merupakan penyesuaian unsur-unsur yang berbeda.
Faktor Pendorong Integrasi Nasional:
1. Sejarah
2. Keinginan untuk Bersatu
3. Cinta Tanah Air
4. Rela Berkorban
5. Konsesus Nasional.
Faktor Penghambat Integrasi Nasional:
1. Heterogen
2. Etnosentrisme (Kecenderungan terhadap suku)
3. Ketimpangan (ketidakadilan)
4. Gangguan dari Luar
Bentuk Integrasi Nasional
1. Asimilasi (Pembauran kebudayaan yang disertai ciri khas kebudayaan nasional)
2. Akulturasi (Penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya)
Adapun 5 Jenis Pengertian Integrasi Nasional menurut Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti (2010)
1. Integrasi Bangsa: penyatuan kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah untuk membentuk identitas nasional.
2. Integrasi Wilayah: menyangkut wewenang kekuasaan nasional pusat yang membawahi unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.
3. Integrasi Nilai: kesepakatan (konsensus) terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial.
4. Integrasi Elit-Massa: upaya menyatukan perbedaan-perbedaan menyangkut aspirasi dan nilai antara kelompok elit dengan Massa (hubungan pemerintah dengan yang diperintah).
5. Integrasi Tingkah Laku (Perilaku Integratif): menyangkut tingkah laku yang terintegrasi dan diterima demi mencapai sebuah tujuan bersama.
NAMA: Cindy Mustika Weny
NPM: 2215061111
KELAS: PSTI-C
NPM: 2215061111
KELAS: PSTI-C
NAMA: Cindy Mustika Weny
NPM: 2215061111
KELAS: PSTI-C
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) atau Civics memiliki banyak pengertian dan istilah. Menurut Muhammad Numan Soemantri pengertian Civics dapat dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicaraan hubungan manusia dengan;
(a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik);
b) individu-individu dengan negara. Menurut Edmonson (1958), makna Civics selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak hak istimewa warganegara. Pengertian ini menunjukkan Civics sebagai cabang dari ilmu politik (Ubaedillah, 2008: 5).
Menurut sejarahnya pendidikan kewarganegaraan (Civics) berasal dari pendidikan tentang kewarganegaraan (Citizenship). Stanley E. Dimond menjelaskan bahwa Citizenship sebagaimana keterhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian dalam arti sempit, citizenship hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak hak hukum dan tanggung jawab. Hal yang menarik dari pendapat Dimond bahwa adanya keterkaitan Citizenship dengan kegiatan belajar di sekolah mengingat pentingnya disiplin pengetahuan ini bagi kehidupan warga negara dengan sesamanya maupun dengan negara di mana mereka berada. Pada perkembangan selanjutnya makna penting citizenship telah melahirkan gerakan warga negara (civic community) yang sadar akan pentingnya pendidikan kewarganegaraan (Ubaedillah, 2008: 4).
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain:
a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa;
c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.
Dengan demikian, setelah mahasiswa mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan dengan baik dan benar diharapkan mereka akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat melakukan transfer of learning (proses pembelajaran), transfer of values (proses pengejawantahan nilai-nilai) dan transfer of principles (proses pengalihan prinsip-prinsip) demokrasi, HAM dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata (Ubaedillah, 2008: 10).
NPM: 2215061111
KELAS: PSTI-C
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) atau Civics memiliki banyak pengertian dan istilah. Menurut Muhammad Numan Soemantri pengertian Civics dapat dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicaraan hubungan manusia dengan;
(a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik);
b) individu-individu dengan negara. Menurut Edmonson (1958), makna Civics selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak hak istimewa warganegara. Pengertian ini menunjukkan Civics sebagai cabang dari ilmu politik (Ubaedillah, 2008: 5).
Menurut sejarahnya pendidikan kewarganegaraan (Civics) berasal dari pendidikan tentang kewarganegaraan (Citizenship). Stanley E. Dimond menjelaskan bahwa Citizenship sebagaimana keterhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian dalam arti sempit, citizenship hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak hak hukum dan tanggung jawab. Hal yang menarik dari pendapat Dimond bahwa adanya keterkaitan Citizenship dengan kegiatan belajar di sekolah mengingat pentingnya disiplin pengetahuan ini bagi kehidupan warga negara dengan sesamanya maupun dengan negara di mana mereka berada. Pada perkembangan selanjutnya makna penting citizenship telah melahirkan gerakan warga negara (civic community) yang sadar akan pentingnya pendidikan kewarganegaraan (Ubaedillah, 2008: 4).
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain:
a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa;
c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.
Dengan demikian, setelah mahasiswa mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan dengan baik dan benar diharapkan mereka akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat melakukan transfer of learning (proses pembelajaran), transfer of values (proses pengejawantahan nilai-nilai) dan transfer of principles (proses pengalihan prinsip-prinsip) demokrasi, HAM dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata (Ubaedillah, 2008: 10).