Kiriman dibuat oleh ALIEF PRATAMA

Sipil B MKU PKN Genap 2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

oleh ALIEF PRATAMA -
Nama: Alief Pratama
NPM: 2215011102
Kelas: Sipil B
Prodi: S1 Teknik Sipil

Menurut analisis saya dari video "Geopolitik Indonesia" menjelaskan tentang masalah masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa.

Teori geopolitik
1. Frederich ratzel
2. Rudolf kjellen
3. Karl haushofer
4. Halford mackinder
5. Guilio douhet, William mitchael, saversky, dan jfc fuller

Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI 1 juni 1945.

Jadi kesimpulan nya negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik yang wilayah nya merupakan kesatuan dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke.
Keunggulan bangsa Indonesia:
1. Jumlah dan potensi penduduknya cukup besar
2. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek
3. Letak wilayah yang sangat strategis.
4. Dll.

Sipil B MKU PKN Genap 2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

oleh ALIEF PRATAMA -
NAMA : ALIEF PRATAMA
NPM : 2215011102
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : S1-TEKNIK SIPIL

PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
(Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang
dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

Masalah penegakan hukum di Indonesia
merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan bahwa tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan
Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya.
Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.
 
Reformasi hukum yang digadang gadang
hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, narkoba, korupsi, asusila dan
permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya.