NAMA : M.Dzakwan Ulhaq A
NPM : 2255011016
KELAS : Sipil B
PRODI : Teknik Sipil
NPM : 2255011016
KELAS : Sipil B
PRODI : Teknik Sipil
Posts made by M.Dzakwan Ulhaq Agnastha
NAMA : M.Dzakwan Ulhaq A
NPM : 2255011016
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
NPM : 2255011016
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
NAMA : M.Dzakwan Ulhaq A
NPM : 2255011016
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
ANALISIS JURNAL
Perpolisian di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan sulit untuk segera diselesaikan. Meskipun pemerintahan Jokowi telah melakukan beberapa reformasi hukum dan kebijakan untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk menerapkan penegakan hukum yang efektif di Indonesia.
Salah satu masalah kepolisian terbesar di Indonesia adalah korupsi, yang mempengaruhi efektivitas dan integritas sistem hukum. Korupsi menggerogoti kepercayaan publik terhadap peradilan dan menciptakan ketidakadilan di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat kemandirian lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan kepolisian. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan kualitas pelatihan bagi aparat kepolisian seperti hakim, jaksa, dan aparat kepolisian agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang kompleks. Hal ini juga harus didukung dengan pemberian gaji dan fasilitas yang layak bagi aparat kepolisian agar mereka dapat bekerja dengan baik dan meminimalkan risiko korupsi dan praktik-praktik tidak etis lainnya.
Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat sistem kontrol dan akuntabilitas aparat penegak hukum agar dapat bekerja secara efektif dan transparan. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan peran media dalam memantau kegiatan kepolisian.
Singkatnya, dapat dikatakan bahwa penuntutan pidana yang efektif dan andal merupakan prasyarat penting bagi negara hukum yang demokratis dan stabil. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem hukum Indonesia dengan memperkuat kemandirian dan integritas aparat penegak hukum, meningkatkan kualitas pelatihan penegakan hukum, serta memperkuat pengawasan dan akuntabilitas
Penegakan hukum dan perlindungan negara saling terkait dan penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara untuk menegakkan aturan hukum agar semua pihak di dalam masyarakat dapat hidup dalam ketertiban dan keadilan. Penegakan hukum yang baik dan efektif akan membawa rasa aman dan menjamin hak-hak individu serta kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, perlindungan negara merupakan tugas negara untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini termasuk melindungi hak asasi manusia, mengatasi bencana alam, menjaga stabilitas keamanan nasional, dan memerangi kejahatan transnasional seperti terorisme, perdagangan manusia, dan narkoba.
Dalam melaksanakan tugasnya, penegakan hukum dan perlindungan negara harus dilakukan dengan cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Penegakan hukum yang buruk atau perlindungan negara yang tidak efektif dapat menyebabkan kekacauan, pelanggaran hak asasi manusia, dan bahkan konflik bersenjata. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa penegakan hukum dan perlindungan negara dijalankan secara efektif dan adil untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
NPM : 2255011016
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
ANALISIS JURNAL
Perpolisian di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan sulit untuk segera diselesaikan. Meskipun pemerintahan Jokowi telah melakukan beberapa reformasi hukum dan kebijakan untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk menerapkan penegakan hukum yang efektif di Indonesia.
Salah satu masalah kepolisian terbesar di Indonesia adalah korupsi, yang mempengaruhi efektivitas dan integritas sistem hukum. Korupsi menggerogoti kepercayaan publik terhadap peradilan dan menciptakan ketidakadilan di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat kemandirian lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan kepolisian. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan kualitas pelatihan bagi aparat kepolisian seperti hakim, jaksa, dan aparat kepolisian agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang kompleks. Hal ini juga harus didukung dengan pemberian gaji dan fasilitas yang layak bagi aparat kepolisian agar mereka dapat bekerja dengan baik dan meminimalkan risiko korupsi dan praktik-praktik tidak etis lainnya.
Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat sistem kontrol dan akuntabilitas aparat penegak hukum agar dapat bekerja secara efektif dan transparan. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan peran media dalam memantau kegiatan kepolisian.
Singkatnya, dapat dikatakan bahwa penuntutan pidana yang efektif dan andal merupakan prasyarat penting bagi negara hukum yang demokratis dan stabil. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem hukum Indonesia dengan memperkuat kemandirian dan integritas aparat penegak hukum, meningkatkan kualitas pelatihan penegakan hukum, serta memperkuat pengawasan dan akuntabilitas
Penegakan hukum dan perlindungan negara saling terkait dan penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara untuk menegakkan aturan hukum agar semua pihak di dalam masyarakat dapat hidup dalam ketertiban dan keadilan. Penegakan hukum yang baik dan efektif akan membawa rasa aman dan menjamin hak-hak individu serta kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, perlindungan negara merupakan tugas negara untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini termasuk melindungi hak asasi manusia, mengatasi bencana alam, menjaga stabilitas keamanan nasional, dan memerangi kejahatan transnasional seperti terorisme, perdagangan manusia, dan narkoba.
Dalam melaksanakan tugasnya, penegakan hukum dan perlindungan negara harus dilakukan dengan cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Penegakan hukum yang buruk atau perlindungan negara yang tidak efektif dapat menyebabkan kekacauan, pelanggaran hak asasi manusia, dan bahkan konflik bersenjata. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa penegakan hukum dan perlindungan negara dijalankan secara efektif dan adil untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
NAMA : M.Dzakwan Ulhaq A
NPM : 2255011016
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
Dalam video tersebut dengan konteks kehidupan modern yang kompleks, supremasi hukum menjadi semakin penting karena memungkinkan terciptanya suatu tatanan hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, banyak persoalan hukum yang muncul dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem hukum yang kuat dan dapat menangani persoalan hukum yang semakin kompleks tersebut.
Supremasi hukum juga menjadi penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di tengah kehidupan modern yang kompleks ini. Dalam kehidupan modern yang semakin terintegrasi dan saling terkait, terdapat berbagai isu terkait hak asasi manusia yang perlu diatasi secara efektif. Prinsip supremasi hukum dapat membantu dalam menjamin hak asasi manusia di tengah kompleksitas kehidupan modern ini.
Negara hukum sangat penting bagi Indonesia sebagai negara hukum. Karena negara hukum merupakan asas fundamental dari sistem peradilan dan hukum, yang menjamin bahwa hukum harus menjadi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau masyarakat.
Untuk menegakkan supremasi hukum, Indonesia harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, konsisten dan transparan. Negara juga harus memastikan bahwa semua individu dan institusi memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan sipil dihormati dan dilindungi oleh hukum. Dengan terjaminnya supremasi hukum, Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat.
Karena Indonesia tidak akan menjadi kandang bagi pemerintah yang bisa main-main hukum dengan bantuan oknum pengacara.
elain karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat mendorong penyebaran berbagai informasi, banyaknya informasi yang tersebar dapat menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berita bohong dan juga menggunakan berita sensasional untuk menyembunyikan berita penting. itu benar-benar berdampak pada masyarakat luas. Masalah ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan serta pengawasan agar tuntas dan supremasi hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.
NPM : 2255011016
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
Dalam video tersebut dengan konteks kehidupan modern yang kompleks, supremasi hukum menjadi semakin penting karena memungkinkan terciptanya suatu tatanan hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, banyak persoalan hukum yang muncul dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem hukum yang kuat dan dapat menangani persoalan hukum yang semakin kompleks tersebut.
Supremasi hukum juga menjadi penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di tengah kehidupan modern yang kompleks ini. Dalam kehidupan modern yang semakin terintegrasi dan saling terkait, terdapat berbagai isu terkait hak asasi manusia yang perlu diatasi secara efektif. Prinsip supremasi hukum dapat membantu dalam menjamin hak asasi manusia di tengah kompleksitas kehidupan modern ini.
Negara hukum sangat penting bagi Indonesia sebagai negara hukum. Karena negara hukum merupakan asas fundamental dari sistem peradilan dan hukum, yang menjamin bahwa hukum harus menjadi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau masyarakat.
Untuk menegakkan supremasi hukum, Indonesia harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, konsisten dan transparan. Negara juga harus memastikan bahwa semua individu dan institusi memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan sipil dihormati dan dilindungi oleh hukum. Dengan terjaminnya supremasi hukum, Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat.
Karena Indonesia tidak akan menjadi kandang bagi pemerintah yang bisa main-main hukum dengan bantuan oknum pengacara.
elain karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat mendorong penyebaran berbagai informasi, banyaknya informasi yang tersebar dapat menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berita bohong dan juga menggunakan berita sensasional untuk menyembunyikan berita penting. itu benar-benar berdampak pada masyarakat luas. Masalah ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan serta pengawasan agar tuntas dan supremasi hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.
NAMA : M.Dzakwan Ulhaq A
NPM : 2255011016
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
supremasi hukum menyatakan bahwa hukum harus menjadi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau masyarakat, dan setiap orang harus tunduk pada hukum yang sama. Hal ini merupakan dasar bagi negara hukum, di mana hukum digunakan untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta antara masyarakat itu sendiri. Prinsip ini juga menjadi dasar bagi keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia.Demokrasi memberikan pekerjaan rumah yang besar bagi hukum. demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara berhukum masalalu dibawah kekuasaan yang otoriter. tuntutan partisipasi dan kontrol dari masyarakat terhadap sekalian badan dan institut semakin menguat baik Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.
erdapat 2 prinsip penegakan hukum, yaitu:
1. Negara Hukum
Perinsip negara hukum akan mengajarkan jika komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai macam elemen komunitas berinteraksi dan bertransaksi untuk bisa mencapai tujuan serta cita-cita secara bersama.
2. Konstitusi
Prinsip konstitusi dalam suatu negara hukum akan mengajarkan bahwa landasan serta referensi yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah konstitusi. Jadi, hak warga negara dan hak asasi manusia masing-masing warga negara bisa lebih terjamin, terayomi dan juga terlindungi oleh konstitusi.
Prinsip supremasi hukum adalah salah satu dasar penting dari negara hukum. Hal ini penting karena menjamin bahwa negara bertindak sesuai dengan hukum dan bukan kehendak penguasa semata. Selain itu, prinsip ini juga membantu memelihara hak asasi manusia dan keadilan dalam masyarakat.
NPM : 2255011016
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
supremasi hukum menyatakan bahwa hukum harus menjadi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau masyarakat, dan setiap orang harus tunduk pada hukum yang sama. Hal ini merupakan dasar bagi negara hukum, di mana hukum digunakan untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta antara masyarakat itu sendiri. Prinsip ini juga menjadi dasar bagi keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia.Demokrasi memberikan pekerjaan rumah yang besar bagi hukum. demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara berhukum masalalu dibawah kekuasaan yang otoriter. tuntutan partisipasi dan kontrol dari masyarakat terhadap sekalian badan dan institut semakin menguat baik Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.
erdapat 2 prinsip penegakan hukum, yaitu:
1. Negara Hukum
Perinsip negara hukum akan mengajarkan jika komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai macam elemen komunitas berinteraksi dan bertransaksi untuk bisa mencapai tujuan serta cita-cita secara bersama.
2. Konstitusi
Prinsip konstitusi dalam suatu negara hukum akan mengajarkan bahwa landasan serta referensi yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah konstitusi. Jadi, hak warga negara dan hak asasi manusia masing-masing warga negara bisa lebih terjamin, terayomi dan juga terlindungi oleh konstitusi.
Prinsip supremasi hukum adalah salah satu dasar penting dari negara hukum. Hal ini penting karena menjamin bahwa negara bertindak sesuai dengan hukum dan bukan kehendak penguasa semata. Selain itu, prinsip ini juga membantu memelihara hak asasi manusia dan keadilan dalam masyarakat.