NAMA : Gaby Apulina Haloho
NPM: 2217011110
NPM: 2217011110
KELAS : B
Berdasarkan hasil analisis yang saya dapatkan jurnal ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, terutama dalam konteks sejarah dan politik. Penjelasan mengenai dua periode utama, yaitu sebelum dan sesudah kemerdekaan, menunjukkan bagaimana perjuangan untuk HAM telah menjadi bagian integral dari sejarah bangsa. Sebelum kemerdekaan, organisasi pergerakan nasional berjuang melawan pelanggaran HAM oleh penjajah, sedangkan setelah kemerdekaan, meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada, terutama selama masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Penolakan pemerintah Orde Baru terhadap konsep universal HAM menunjukkan ketegangan antara nilai-nilai lokal dan tuntutan global, yang masih relevan hingga saat ini.
Selain itu, penekanan pada Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) sebagai alat untuk membangun karakter bangsa yang demokratis sangat penting. Dalam konteks Indonesia yang sedang bertransisi menuju demokrasi, pendidikan ini diharapkan dapat mengatasi masalah ketidakpedulian politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi, Civic Education dapat membantu menciptakan warga negara yang kritis dan aktif. Hal ini sangat relevan mengingat tantangan yang dihadapi dalam proses demokrasi, seperti konflik non-demokratis dan praktik politik uang. Oleh karena itu, pembaruan dalam pendidikan kewarganegaraan menjadi kunci untuk membangun masyarakat madani yang beradab dan menghormati HAM.
Berdasarkan hasil analisis yang saya dapatkan jurnal ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, terutama dalam konteks sejarah dan politik. Penjelasan mengenai dua periode utama, yaitu sebelum dan sesudah kemerdekaan, menunjukkan bagaimana perjuangan untuk HAM telah menjadi bagian integral dari sejarah bangsa. Sebelum kemerdekaan, organisasi pergerakan nasional berjuang melawan pelanggaran HAM oleh penjajah, sedangkan setelah kemerdekaan, meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada, terutama selama masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Penolakan pemerintah Orde Baru terhadap konsep universal HAM menunjukkan ketegangan antara nilai-nilai lokal dan tuntutan global, yang masih relevan hingga saat ini.
Selain itu, penekanan pada Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) sebagai alat untuk membangun karakter bangsa yang demokratis sangat penting. Dalam konteks Indonesia yang sedang bertransisi menuju demokrasi, pendidikan ini diharapkan dapat mengatasi masalah ketidakpedulian politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi, Civic Education dapat membantu menciptakan warga negara yang kritis dan aktif. Hal ini sangat relevan mengingat tantangan yang dihadapi dalam proses demokrasi, seperti konflik non-demokratis dan praktik politik uang. Oleh karena itu, pembaruan dalam pendidikan kewarganegaraan menjadi kunci untuk membangun masyarakat madani yang beradab dan menghormati HAM.