Nama: Gaby Apulina Haloho
NPM: 2217011110
Kelas: Kimia-B


Video ini membahas tentang analisis historis perkembangan sistem demokrasi di Indonesia, mengidentifikasi lima fase temporal yang berbeda. Fase pertama, periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1949), dicirikan oleh implementasi demokrasi yang bersifat restriktif akibat prioritas perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya, periode Demokrasi Parlementer (1949-1959) dipandang sebagai zenit perkembangan demokrasi liberal di Indonesia, meskipun pada akhirnya mengalami instabilitas yang signifikan. Transisi menuju Demokrasi Terpimpin (1959-1965) menandai sentralisasi kekuasaan eksekutif dan peningkatan polarisasi politik. Rezim Orde Baru (1966-1998) pada awalnya memperlihatkan tendensi distribusi kekuasaan, namun kemudian berevolusi menjadi sistem otoritarian dengan dominasi militer, sentralisasi administratif, dan pembatasan pluralisme politik. Era Reformasi (1998-sekarang) mengadopsi model Demokrasi Pancasila, yang menunjukkan karakteristik unik yang membedakannya dari rezim sebelumnya, namun memiliki kemiripan struktural dengan periode Demokrasi Parlementer. Video ini menyimpulkan bahwa konfigurasi demokrasi pada era Reformasi masih berada dalam tahap evolusi dan pencarian identitas yang definitif.

Nama: Gaby Apulina Haloho
NPM: 2217011110
Kelas: Kimia-B


Jurnal yang berjudul "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019"

Jurnal ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui pemilu presiden 2019. Penyelenggaraan pemilu serentak yang pertama kali diadakan ini menghadirkan dinamika sosial politik yang signifikan, terutama terkait dengan polaritas politik dan isu-isu identitas.

Pemilu 2019 melibatkan pemilihan presiden dan anggota legislatif secara bersamaan, menciptakan tantangan dalam penguatan sistem presidensial dan pelembagaan partai politik. Penulis mencatat bahwa meskipun ada kemajuan dalam proses demokratisasi, masih terdapat kelemahan dalam praktik politik dan respon terhadap tuntutan masyarakat.

Analisis Dinamika Politik
1. Penguatan Sistem Presidensial: Artikel oleh Efriza menekankan bahwa meskipun pemilu serentak diharapkan dapat memperkuat sistem presidensial, kenyataannya menunjukkan bahwa masih ada kelemahan, seperti penerapan presidential threshold yang menghambat perubahan substantif.

2. Mobilisasi Suara Perempuan: Luky Sandra Amalia mengkaji penggunaan narasi simbolik untuk memobilisasi suara perempuan, menunjukkan bagaimana label sosial seperti 'emak-emak' digunakan untuk mendomestikasi peran perempuan dalam politik.

3. Netralitas Polri: Sarah Nuraini Siregar menganalisis peran Polri dalam menjaga netralitas menjelang pemilu. Penulis menyoroti pentingnya fungsi preventif Polri dalam menjaga keamanan selama pemilu.

4. Populisme Kontemporer: Defbry Margiansyah membahas fenomena populisme dalam kontestasi politik, menunjukkan bagaimana elit politik menginstrumentalisasi populisme untuk kepentingan mereka.

5. Demokrasi dan Pemilu: R. Siti Zuhro menilai tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden yang menghadapi keraguan publik dan ketidakpuasan, dicontohkan dengan kerusuhan yang terjadi pasca pengumuman hasil pemilu.

6. Tradisi Sastra dan Politik: Dhuroruddin Mashad mengkaji Shalawat Badar sebagai sarana mobilisasi politik dalam konteks pesantren, menunjukkan interaksi antara sastra, agama, dan politik.

Nama: Gaby Apulina Haloho
NPM: 2217011110
Kelas: Kimia-B

Nama: Gaby Apulina Haloho
NPM: 2217011110
Kelas: Kimia-B

Nama: Gaby Apulina Haloho
NPM: 2217011110
Kelas: Kimia-B


Jurnal yang membahas tentang “Demokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Nilai Pancasila”

Jurnal ini membahas berbagai tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Penulis menyoroti bahwa meskipun Indonesia secara konstitusional adalah negara hukum dan demokratis, praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan Pancasila, terutama sila keempat yang menekankan kerakyatan dan musyawarah mufakat.

Beberapa negara seperti Kroasia, Italia, Jerman, Spanyol, dan Prancis melakukan pelarangan terhadap partai politik yang anti-demokrasi berdasarkan pengadilan hak asasi manusia Eropa (ECtHR) dan Komisi Venesia. Penentuan apakah sebuah partai tidak demokratis didasarkan pada tujuan dan praktiknya, baik secara eksternal maupun internal. Partai yang tampak demokratis dari luar belum tentu internalnya demokratis, sehingga penilaian harus dilakukan secara menyeluruh.

Demokrasi Internal dan Eksternal
Terdapat perdebatan mengenai apakah pihak eksternal yang mengklaim demokratis harus dilarang jika internal partainya tidak demokratis, dan sebaliknya. Keputusan membubarkan partai harus mempertimbangkan perilaku demokrasi internalnya, karena hal ini penting dalam konteks demokrasi liberal modern.

Di Indonesia, banyak partai politik menunjukkan ketidakadilan internal, seperti pemimpin yang tidak diganti dan penunjukan kepala daerah secara sepihak, yang bertentangan dengan nilai demokrasi dan Pancasila sila keempat. Praktik ini menunjukkan perlunya reformasi dalam mekanisme partai politik agar sesuai dengan prinsip demokrasi yang berkeadaban.

Maka dari itu, bahwa pemilihan langsung tidak sepenuhnya mencerminkan nilai Pancasila sila keempat. Praktik pemilihan sering menimbulkan konflik, hoaks, dan disintegrasi bangsa. Pengaturan pemilihan kepala daerah dalam undang-undang masih ambigu dan membutuhkan penegasan agar tidak menimbulkan kekacauan.

## Demokrasi sebagai Implementasi Nilai Pancasila
Demokrasi harus melibatkan partisipasi aktif rakyat dan melindungi hak minoritas, termasuk calon kepala daerah yang bersaing secara adil. Demokrasi sebagai bagian dari sila keempat Pancasila harus mampu memperkuat sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan berkeadaban.

Tantangan dalam Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Artikel ini menyoroti bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik kampanye tidak jujur, penyebaran ujaran kebencian di media sosial, dan ketidakmampuan sistem dalam mengontrol proses demokrasi secara efektif. Peran partai politik sering