Nama : Utari Rosaliani
NPM : 2217011140
Kelas : B
Jurnal berjudul "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" mengulas berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat proses konsolidasi demokrasi, sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Meskipun pemilu telah menjadi bagian dari praktik demokrasi yang rutin, pendalaman demokrasi di Indonesia masih mengalami hambatan serius. Pilpres 2019 belum berhasil menghadirkan proses suksesi kepemimpinan yang mampu meraih kepercayaan masyarakat, yang terlihat dari terjadinya kerusuhan pasca pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU serta adanya klaim kemenangan dari kedua pasangan calon sehingga menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penentu akhir. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya peran pilar-pilar utama demokrasi seperti pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa. Pelaksanaan demokrasi yang seharusnya mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas masih belum sepenuhnya terwujud. Permasalahan semakin kompleks dengan adanya polarisasi masyarakat, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta politisasi identitas dan birokrasi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan institusi hukum. Selain itu, berbagai persoalan dalam tahapan pemilu tidak diselesaikan secara tuntas, termasuk lemahnya tata kelola pemilu dalam mengakomodasi keragaman masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan kepercayaan publik menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas, yang hanya dapat tercapai melalui profesionalitas, independensi, dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah, dan aparat hukum. Dukungan dari kekuatan sosial seperti masyarakat sipil, media, elite politik, dan lembaga survei juga diperlukan untuk menjaga demokrasi tetap berada pada jalur yang sehat dan obyektif. Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan bahwa semakin dalam penerapan nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilu, maka semakin besar pula kemungkinan terbentuknya kepercayaan masyarakat dan terciptanya pemilu yang damai. Sebaliknya, jika demokrasi hanya dijalankan secara prosedural tanpa substansi, maka ketidakpercayaan dan potensi konflik akan semakin besar. Pengalaman Pilpres 2019 menjadi pembelajaran penting bahwa demokrasi Indonesia masih membutuhkan penguatan dalam berbagai aspek agar mampu berjalan secara matang dan berkualitas.
NPM : 2217011140
Kelas : B
Jurnal berjudul "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" mengulas berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat proses konsolidasi demokrasi, sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Meskipun pemilu telah menjadi bagian dari praktik demokrasi yang rutin, pendalaman demokrasi di Indonesia masih mengalami hambatan serius. Pilpres 2019 belum berhasil menghadirkan proses suksesi kepemimpinan yang mampu meraih kepercayaan masyarakat, yang terlihat dari terjadinya kerusuhan pasca pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU serta adanya klaim kemenangan dari kedua pasangan calon sehingga menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penentu akhir. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya peran pilar-pilar utama demokrasi seperti pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa. Pelaksanaan demokrasi yang seharusnya mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas masih belum sepenuhnya terwujud. Permasalahan semakin kompleks dengan adanya polarisasi masyarakat, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta politisasi identitas dan birokrasi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan institusi hukum. Selain itu, berbagai persoalan dalam tahapan pemilu tidak diselesaikan secara tuntas, termasuk lemahnya tata kelola pemilu dalam mengakomodasi keragaman masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan kepercayaan publik menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas, yang hanya dapat tercapai melalui profesionalitas, independensi, dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah, dan aparat hukum. Dukungan dari kekuatan sosial seperti masyarakat sipil, media, elite politik, dan lembaga survei juga diperlukan untuk menjaga demokrasi tetap berada pada jalur yang sehat dan obyektif. Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan bahwa semakin dalam penerapan nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilu, maka semakin besar pula kemungkinan terbentuknya kepercayaan masyarakat dan terciptanya pemilu yang damai. Sebaliknya, jika demokrasi hanya dijalankan secara prosedural tanpa substansi, maka ketidakpercayaan dan potensi konflik akan semakin besar. Pengalaman Pilpres 2019 menjadi pembelajaran penting bahwa demokrasi Indonesia masih membutuhkan penguatan dalam berbagai aspek agar mampu berjalan secara matang dan berkualitas.