Posts made by M. Nashirul Haqq Cayaputra

M. Nashirul Haqq Cayaputra
2217011123
Kelas B KImia 2022

Berdasarkan analisis jurnal yang saya baca pemilu 2019 memang jadi ajang politik yang gak bisa dianggap biasa-biasa aja. Selain karena ini adalah pemilu serentak pertama yang menyatukan pileg dan pilpres, atmosfernya juga panas banget. Tapi di balik kemeriahan lima tahunan itu, ternyata banyak catatan kritis soal bagaimana demokrasi kita dijalankan. Tulisan ini menyoroti bahwa konsolidasi demokrasi belum berhasil sepenuhnya. Pilar-pilar penting seperti partai politik dan civil society belum bekerja optimal. Bahkan hasil pilpres yang harusnya menyatukan, malah memecah karena konflik sosial dan saling klaim kemenangan yang bikin Mahkamah Konstitusi jadi penentu akhir.

Di sisi lain, tulisan ini juga menyinggung soal politisasi identitas dan birokrasi yang makin mengakar. Isu agama dan simbol-simbol keislaman dimanfaatkan untuk tarik suara, tapi tanpa dampak positif terhadap kualitas demokrasi itu sendiri. Birokrasi yang seharusnya netral justru ikut terseret dalam pusaran politik praktis. Camat, menteri, bahkan kepala daerah terlibat sebagai tim sukses, seolah menunjukkan bahwa demokrasi kita masih jauh dari independen dan profesional. Parpol juga disorot tajam karena lebih sibuk cari suara lewat figur populer seperti artis, daripada kaderisasi politik yang serius. Ujung-ujungnya, rakyat cuma dijadikan alat legitimasi kekuasaan, bukan subjek utama demokrasi.

Tapi nggak semuanya suram. Hanya saja, semua ini butuh ditopang oleh trust building yang kuat, sinergi antarpemangku kepentingan, dan tentu saja pembenahan serius dari akar. Kalau demokrasi cuma dijalankan secara prosedural tanpa substansi, maka pemilu hanya akan jadi rutinitas tanpa arah yang jelas. Jadi, PR kita sekarang bukan sekadar menggelar pemilu, tapi memastikan demokrasi benar-benar jadi milik rakyat.
Nama : M. Nashirul Haqq Cayaputra
Kelas : B Kimia 2022
NPM : 2217011123

Demokrasi kerap dianggap sebagai sistem yang gaduh. Namun di balik semua itu, demokrasi justru memberikan ruang paling luas bagi partisipasi masyarakat. Rakyat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terlibat dalam proses politik, dan memengaruhi kebijakan publik. Sistem ini memampukan suara-suara yang berbeda untuk saling bertemu dalam satu arena, menyelesaikan konflik secara damai, dan mendorong pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan rakyatnya.

Meski demikian, demokrasi tidak selalu berjalan mulus, apalagi jika dijalankan oleh masyarakat yang pola pikirnya masih feodal. Dalam masyarakat seperti ini, suara rakyat tidak lahir dari kesadaran kritis, melainkan dari rasa segan terhadap hierarki dan pengagungan berlebihan terhadap tokoh. Demokrasi jadi bising tapi dangkal, ramai tapi tanpa kedalaman. Pemilu jadi seremonial, bukan momentum perubahan. Sistem yang ideal pun kehilangan maknanya jika dijalankan tanpa nalar yang setara.

Maka tak heran jika demokrasi kita sering disorot, baik oleh lembaga internasional maupun rakyatnya sendiri. Penurunan indeks demokrasi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan kebijakan yang tak transparan menjadi gejala yang terus berulang. Demokrasi memang bertahan, tetapi hanya akan tumbuh sehat bila rakyatnya tidak hanya diberikan hak untuk memilih, melainkan juga dibentuk untuk berpikir. Demokrasi bukan sekadar sistem politik, tapi juga cerminan watak kolektif masyarakatnya.