Nama: Ulfi Mira Sasmita
NPM: 2217011057
Kelas: Kimia B
NPM: 2217011057
Kelas: Kimia B
Posts made by Ulfi Mira Sasmita 2217011057
Nama: Ulfi Mira Sasmita
NPM: 2217011057
Kelas :Kimia B
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut?
Jawab:
Berita tersebut menunjukkan bagaimana aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi Covid-19 berpotensi meningkatkan risiko penyebaran virus. Fakta bahwa 123 mahasiswa positif Covid-19 setelah mengikuti demo menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab menjaga kesehatan masyarakat. Di satu sisi, unjuk rasa adalah hak konstitusional yang dijamin undang-undang, namun di sisi lain, situasi pandemi menuntut adanya kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan untuk melindungi kesehatan bersama.
Hal positif yang dapat diambil dari kejadian ini adalah:
Kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan dalam setiap aktivitas masyarakat, termasuk aksi demonstrasi.
Pentingnya peran edukasi dari pemerintah dan lembaga pendidikan dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai bahaya penyebaran virus.
Keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan data dan fakta terkait dampak aksi demo terhadap penyebaran Covid-19 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bertindak lebih hati-hati.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19?
Jawab:
Mengemukakan pendapat adalah hak asasi manusia yang diakui dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945 Pasal 28E). Namun, kebebasan ini harus dijalankan dengan tanggung jawab dan menghormati ketertiban umum.
Demonstrasi yang merusak fasilitas umum jelas melanggar hukum dan dapat merugikan masyarakat secara luas. Merusak fasilitas umum menunjukkan ketidakdewasaan dalam menyampaikan pendapat dan dapat memperburuk citra gerakan tersebut.
Demonstrasi seharusnya tetap berjalan damai dan tertib dengan mengikuti prosedur hukum, misalnya dengan memberikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, menghindari tindakan anarkis, dan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Solusi menyalurkan aspirasi di tengah pandemi:
Diskusi daring dan webinar – Salurkan aspirasi melalui forum diskusi virtual yang memungkinkan partisipasi luas tanpa risiko penularan.
Petisi online – Gunakan platform seperti Change.org atau kanal pemerintah untuk menyampaikan pendapat secara kolektif.
Audiensi dengan lembaga resmi – Menyampaikan pendapat langsung kepada DPR, pemerintah daerah, atau instansi terkait melalui jalur resmi.
Aksi simbolis – Melakukan aksi dengan simbol seperti poster atau pakaian sebagai bentuk protes tanpa harus berkumpul secara fisik.
3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang?
Jawab:
Konflik antara pengusaha dan buruh dalam konteks UU Cipta Kerja mencerminkan ketidakselarasan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja. Untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua pihak, beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah:
Dialog terbuka dan transparan – Pemerintah perlu memfasilitasi forum dialog antara perwakilan buruh dan pengusaha untuk mencari titik temu terkait peraturan ketenagakerjaan.
Perlindungan terhadap hak-hak pekerja – Jaminan upah minimum, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan jam kerja perlu diatur secara adil dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja.
Insentif bagi pengusaha – Pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau kemudahan dalam regulasi untuk pengusaha yang menerapkan kebijakan ramah pekerja.
Keterlibatan serikat pekerja dalam perumusan kebijakan – Perwakilan buruh harus dilibatkan dalam proses penyusunan aturan ketenagakerjaan agar tercipta peraturan yang adil bagi semua pihak.
Pengawasan ketat – Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja.
4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?
Jawab:
Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan penegakan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah:
a. Peningkatan transparansi dan partisipasi publik
• Pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan dalam proses penyusunan kebijakan publik dan memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
• Partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan akan menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan legitimasi kebijakan.
b. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif
• Negara harus menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik.
• Tindakan represif dalam merespons aksi damai harus dihindari.
c. Peningkatan pendidikan politik dan kesadaran hukum
• Edukasi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara harus dimulai sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal.
• Kampus dan lembaga pendidikan harus menjadi ruang intelektual untuk mengkritisi kebijakan publik dengan pendekatan akademis.
d.Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah
• Peningkatan peran lembaga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat secara kolektif.
• Penguatan fungsi lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memastikan pelaksanaan kebijakan publik yang adil.
e. Penerapan teknologi dalam menyampaikan aspirasi
• Penggunaan teknologi (misalnya melalui platform media sosial atau aplikasi khusus) untuk menyampaikan masukan dan keluhan kepada pemerintah secara langsung dan transparan.
NPM: 2217011057
Kelas :Kimia B
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut?
Jawab:
Berita tersebut menunjukkan bagaimana aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi Covid-19 berpotensi meningkatkan risiko penyebaran virus. Fakta bahwa 123 mahasiswa positif Covid-19 setelah mengikuti demo menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab menjaga kesehatan masyarakat. Di satu sisi, unjuk rasa adalah hak konstitusional yang dijamin undang-undang, namun di sisi lain, situasi pandemi menuntut adanya kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan untuk melindungi kesehatan bersama.
Hal positif yang dapat diambil dari kejadian ini adalah:
Kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan dalam setiap aktivitas masyarakat, termasuk aksi demonstrasi.
Pentingnya peran edukasi dari pemerintah dan lembaga pendidikan dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai bahaya penyebaran virus.
Keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan data dan fakta terkait dampak aksi demo terhadap penyebaran Covid-19 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bertindak lebih hati-hati.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19?
Jawab:
Mengemukakan pendapat adalah hak asasi manusia yang diakui dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945 Pasal 28E). Namun, kebebasan ini harus dijalankan dengan tanggung jawab dan menghormati ketertiban umum.
Demonstrasi yang merusak fasilitas umum jelas melanggar hukum dan dapat merugikan masyarakat secara luas. Merusak fasilitas umum menunjukkan ketidakdewasaan dalam menyampaikan pendapat dan dapat memperburuk citra gerakan tersebut.
Demonstrasi seharusnya tetap berjalan damai dan tertib dengan mengikuti prosedur hukum, misalnya dengan memberikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, menghindari tindakan anarkis, dan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Solusi menyalurkan aspirasi di tengah pandemi:
Diskusi daring dan webinar – Salurkan aspirasi melalui forum diskusi virtual yang memungkinkan partisipasi luas tanpa risiko penularan.
Petisi online – Gunakan platform seperti Change.org atau kanal pemerintah untuk menyampaikan pendapat secara kolektif.
Audiensi dengan lembaga resmi – Menyampaikan pendapat langsung kepada DPR, pemerintah daerah, atau instansi terkait melalui jalur resmi.
Aksi simbolis – Melakukan aksi dengan simbol seperti poster atau pakaian sebagai bentuk protes tanpa harus berkumpul secara fisik.
3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang?
Jawab:
Konflik antara pengusaha dan buruh dalam konteks UU Cipta Kerja mencerminkan ketidakselarasan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja. Untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua pihak, beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah:
Dialog terbuka dan transparan – Pemerintah perlu memfasilitasi forum dialog antara perwakilan buruh dan pengusaha untuk mencari titik temu terkait peraturan ketenagakerjaan.
Perlindungan terhadap hak-hak pekerja – Jaminan upah minimum, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan jam kerja perlu diatur secara adil dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja.
Insentif bagi pengusaha – Pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau kemudahan dalam regulasi untuk pengusaha yang menerapkan kebijakan ramah pekerja.
Keterlibatan serikat pekerja dalam perumusan kebijakan – Perwakilan buruh harus dilibatkan dalam proses penyusunan aturan ketenagakerjaan agar tercipta peraturan yang adil bagi semua pihak.
Pengawasan ketat – Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja.
4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?
Jawab:
Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan penegakan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah:
a. Peningkatan transparansi dan partisipasi publik
• Pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan dalam proses penyusunan kebijakan publik dan memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
• Partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan akan menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan legitimasi kebijakan.
b. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif
• Negara harus menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik.
• Tindakan represif dalam merespons aksi damai harus dihindari.
c. Peningkatan pendidikan politik dan kesadaran hukum
• Edukasi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara harus dimulai sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal.
• Kampus dan lembaga pendidikan harus menjadi ruang intelektual untuk mengkritisi kebijakan publik dengan pendekatan akademis.
d.Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah
• Peningkatan peran lembaga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat secara kolektif.
• Penguatan fungsi lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memastikan pelaksanaan kebijakan publik yang adil.
e. Penerapan teknologi dalam menyampaikan aspirasi
• Penggunaan teknologi (misalnya melalui platform media sosial atau aplikasi khusus) untuk menyampaikan masukan dan keluhan kepada pemerintah secara langsung dan transparan.
Nama: Ulfi Mira Sasmita
NPM : 2217011057
Kelas: Kimia B
NPM : 2217011057
Kelas: Kimia B
Nama: Ulfi Mira Sasmita
NPM: 2217011057
Kelas: Kimia B
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Jawab:
Berita mengenai pernyataan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, tentang larangan melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan anak. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa pernyataan Risma sangat relevan dan penting, terutama dalam konteks perlindungan anak dari eksploitasi. Anak-anak seharusnya tidak dilibatkan dalam situasi yang mereka tidak pahami sepenuhnya, seperti demonstrasi yang bisa berujung pada kekacauan.
Hal positif yang bisa diambil dari berita ini adalah kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak dari situasi yang berpotensi membahayakan mereka. Ini juga menunjukkan bahwa pemimpin daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan warganya, terutama anak-anak.
2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Jawab:
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, beberapa langkah yang bisa diambil adalah:
• Edukasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyampaikan pendapat dengan cara yang damai dan teratur. Edukasi ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye sosial.
• Pengaturan Aksi Demonstrasi: Mengatur dan memberikan izin untuk aksi demonstrasi dengan syarat tertentu, seperti tidak melibatkan anak-anak dan menjaga ketertiban umum.
• Pengawasan dan Penegakan Hukum: Melibatkan aparat keamanan untuk mengawasi jalannya demonstrasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi kerusuhan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk melakukan tindakan anarkis.
• Dialog Terbuka: Mendorong dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus melakukan demonstrasi. Ini bisa dilakukan melalui forum-forum diskusi atau audiensi.
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Jawab:
• Kewajiban dasar manusia merujuk pada tanggung jawab yang dimiliki setiap individu untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kewajiban ini mencakup:
• Menghormati Hak Orang Lain: Setiap individu harus menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
• Berpartisipasi dalam Masyarakat: Setiap orang memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam masyarakat, baik melalui partisipasi dalam kegiatan sosial, politik, maupun ekonomi.
• Menjaga Lingkungan: Kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap bersih dan sehat, demi kepentingan generasi mendatang.
• Mendidik Diri Sendiri dan Orang Lain: Kewajiban untuk terus belajar dan mendidik orang lain tentang hak asasi manusia dan pentingnya perlindungan hak tersebut.
Apakah Kewajiban Dasar Manusia Membatasi Hak?
Kewajiban dasar manusia tidak serta merta membatasi hak, tetapi lebih kepada menciptakan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak yang dimiliki individu juga disertai dengan kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain. Misalnya, hak untuk berbicara bebas harus diimbangi dengan kewajiban untuk tidak menyebarkan kebencian atau informasi yang menyesatkan.
Dengan demikian, kewajiban dasar manusia berfungsi sebagai pengingat bahwa hak-hak individu harus dihormati dalam kerangka tanggung jawab sosial, sehingga tercipta harmoni dalam masyarakat.
NPM: 2217011057
Kelas: Kimia B
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Jawab:
Berita mengenai pernyataan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, tentang larangan melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan anak. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa pernyataan Risma sangat relevan dan penting, terutama dalam konteks perlindungan anak dari eksploitasi. Anak-anak seharusnya tidak dilibatkan dalam situasi yang mereka tidak pahami sepenuhnya, seperti demonstrasi yang bisa berujung pada kekacauan.
Hal positif yang bisa diambil dari berita ini adalah kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak dari situasi yang berpotensi membahayakan mereka. Ini juga menunjukkan bahwa pemimpin daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan warganya, terutama anak-anak.
2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Jawab:
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, beberapa langkah yang bisa diambil adalah:
• Edukasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyampaikan pendapat dengan cara yang damai dan teratur. Edukasi ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye sosial.
• Pengaturan Aksi Demonstrasi: Mengatur dan memberikan izin untuk aksi demonstrasi dengan syarat tertentu, seperti tidak melibatkan anak-anak dan menjaga ketertiban umum.
• Pengawasan dan Penegakan Hukum: Melibatkan aparat keamanan untuk mengawasi jalannya demonstrasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi kerusuhan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk melakukan tindakan anarkis.
• Dialog Terbuka: Mendorong dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus melakukan demonstrasi. Ini bisa dilakukan melalui forum-forum diskusi atau audiensi.
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Jawab:
• Kewajiban dasar manusia merujuk pada tanggung jawab yang dimiliki setiap individu untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kewajiban ini mencakup:
• Menghormati Hak Orang Lain: Setiap individu harus menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
• Berpartisipasi dalam Masyarakat: Setiap orang memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam masyarakat, baik melalui partisipasi dalam kegiatan sosial, politik, maupun ekonomi.
• Menjaga Lingkungan: Kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap bersih dan sehat, demi kepentingan generasi mendatang.
• Mendidik Diri Sendiri dan Orang Lain: Kewajiban untuk terus belajar dan mendidik orang lain tentang hak asasi manusia dan pentingnya perlindungan hak tersebut.
Apakah Kewajiban Dasar Manusia Membatasi Hak?
Kewajiban dasar manusia tidak serta merta membatasi hak, tetapi lebih kepada menciptakan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak yang dimiliki individu juga disertai dengan kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain. Misalnya, hak untuk berbicara bebas harus diimbangi dengan kewajiban untuk tidak menyebarkan kebencian atau informasi yang menyesatkan.
Dengan demikian, kewajiban dasar manusia berfungsi sebagai pengingat bahwa hak-hak individu harus dihormati dalam kerangka tanggung jawab sosial, sehingga tercipta harmoni dalam masyarakat.