NAMA : 2217011138
NPM : Irham Maulana
KELAS : B
NPM : Irham Maulana
KELAS : B
Posts made by Irham Maulana 2217011138
Nama : Irham Maulana
NPM : 2217011138
Kelas : B
Makna Demokrasi Pancasila dalam Pilkada
Jurnal ini mengulas secara kritis bagaimana sila keempat Pancasila—yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan berlandaskan musyawarah—seharusnya menjadi jiwa dari pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak hanya berfungsi secara hukum, tetapi juga harus menjadi pedoman etis dalam pelaksanaan politik.
Walaupun Pilkada sudah dilaksanakan secara langsung dan terbuka, banyak pelaksanaannya yang tidak mencerminkan prinsip demokrasi substantif. Mekanisme demokrasi terlihat berjalan, namun sering kehilangan makna sejatinya karena:
-Partai politik lebih mengedepankan popularitas dibanding kualitas calon
-Musyawarah dan keterwakilan tergantikan oleh keputusan sepihak elit
-Politik uang, ujaran kebencian, dan konflik horizontal marak selama kampanye
Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara cita-cita Pancasila dengan praktik demokrasi yang berlangsung. Demokrasi deliberatif yang ideal seharusnya memberi ruang untuk partisipasi aktif masyarakat, penghormatan terhadap perbedaan, serta pencapaian keputusan bersama berdasarkan hikmat kebijaksanaan.
Jurnal ini juga menekankan bahwa internalisasi nilai Pancasila dalam demokrasi bukan sekadar soal prosedur pemilu, melainkan pembentukan kesadaran politik yang matang, lembaga penyelenggara yang bersih, serta partai politik yang benar-benar menjalankan prinsip musyawarah secara nyata. Untuk itu, dibutuhkan evaluasi mendalam dan penguatan pengawasan terhadap pelanggaran yang merusak demokrasi.
NPM : 2217011138
Kelas : B
Makna Demokrasi Pancasila dalam Pilkada
Jurnal ini mengulas secara kritis bagaimana sila keempat Pancasila—yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan berlandaskan musyawarah—seharusnya menjadi jiwa dari pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak hanya berfungsi secara hukum, tetapi juga harus menjadi pedoman etis dalam pelaksanaan politik.
Walaupun Pilkada sudah dilaksanakan secara langsung dan terbuka, banyak pelaksanaannya yang tidak mencerminkan prinsip demokrasi substantif. Mekanisme demokrasi terlihat berjalan, namun sering kehilangan makna sejatinya karena:
-Partai politik lebih mengedepankan popularitas dibanding kualitas calon
-Musyawarah dan keterwakilan tergantikan oleh keputusan sepihak elit
-Politik uang, ujaran kebencian, dan konflik horizontal marak selama kampanye
Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara cita-cita Pancasila dengan praktik demokrasi yang berlangsung. Demokrasi deliberatif yang ideal seharusnya memberi ruang untuk partisipasi aktif masyarakat, penghormatan terhadap perbedaan, serta pencapaian keputusan bersama berdasarkan hikmat kebijaksanaan.
Jurnal ini juga menekankan bahwa internalisasi nilai Pancasila dalam demokrasi bukan sekadar soal prosedur pemilu, melainkan pembentukan kesadaran politik yang matang, lembaga penyelenggara yang bersih, serta partai politik yang benar-benar menjalankan prinsip musyawarah secara nyata. Untuk itu, dibutuhkan evaluasi mendalam dan penguatan pengawasan terhadap pelanggaran yang merusak demokrasi.
Nama : Irham Maulana
NPM : 2217011138
Kelas : B
Perjalanan demokrasi Indonesia telah melewati berbagai fase sejak merdeka. Awalnya, sistem parlementer diterapkan dalam periode Demokrasi Liberal, di mana banyak partai politik muncul dan pemilu dilaksanakan. Namun, sistem ini tidak berjalan efektif karena konflik ideologis dan ketidakstabilan politik, sehingga Presiden Soekarno akhirnya mengembalikan sistem ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden.
Setelah itu, dimulailah era Demokrasi Terpimpin, di mana kekuasaan terpusat pada presiden dan lembaga-lembaga negara kehilangan independensinya. Dominasi kekuasaan berada di tangan Presiden, militer (ABRI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang saling bersaing dalam pemerintahan. Masa ini ditandai dengan penyempitan ruang demokrasi dan pembungkaman oposisi.
Kemudian, kekuasaan beralih ke Soeharto dan dimulailah masa Orde Baru. Di awal masa ini, pemerintah tampak memberikan ruang demokrasi, namun kemudian berubah menjadi sistem otoriter yang memanfaatkan "Demokrasi Pancasila" sebagai alat pelanggeng kekuasaan. Pemilu dilaksanakan tapi tidak benar-benar bebas, pers dibatasi, dan oposisi ditekan. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi memang tercapai, tapi mengorbankan hak-hak demokratis warga negara.
Setelah keruntuhan Orde Baru, Indonesia memasuki masa Reformasi, di mana sistem demokrasi kembali dibuka. Pemilu dilakukan secara langsung dan adil, pers lebih bebas, serta partisipasi masyarakat meningkat. Meski begitu, demokrasi belum sepenuhnya ideal karena masih dihadapkan pada persoalan seperti korupsi, politik uang, dan perpecahan sosial berbasis identitas.
NPM : 2217011138
Kelas : B
Perjalanan demokrasi Indonesia telah melewati berbagai fase sejak merdeka. Awalnya, sistem parlementer diterapkan dalam periode Demokrasi Liberal, di mana banyak partai politik muncul dan pemilu dilaksanakan. Namun, sistem ini tidak berjalan efektif karena konflik ideologis dan ketidakstabilan politik, sehingga Presiden Soekarno akhirnya mengembalikan sistem ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden.
Setelah itu, dimulailah era Demokrasi Terpimpin, di mana kekuasaan terpusat pada presiden dan lembaga-lembaga negara kehilangan independensinya. Dominasi kekuasaan berada di tangan Presiden, militer (ABRI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang saling bersaing dalam pemerintahan. Masa ini ditandai dengan penyempitan ruang demokrasi dan pembungkaman oposisi.
Kemudian, kekuasaan beralih ke Soeharto dan dimulailah masa Orde Baru. Di awal masa ini, pemerintah tampak memberikan ruang demokrasi, namun kemudian berubah menjadi sistem otoriter yang memanfaatkan "Demokrasi Pancasila" sebagai alat pelanggeng kekuasaan. Pemilu dilaksanakan tapi tidak benar-benar bebas, pers dibatasi, dan oposisi ditekan. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi memang tercapai, tapi mengorbankan hak-hak demokratis warga negara.
Setelah keruntuhan Orde Baru, Indonesia memasuki masa Reformasi, di mana sistem demokrasi kembali dibuka. Pemilu dilakukan secara langsung dan adil, pers lebih bebas, serta partisipasi masyarakat meningkat. Meski begitu, demokrasi belum sepenuhnya ideal karena masih dihadapkan pada persoalan seperti korupsi, politik uang, dan perpecahan sosial berbasis identitas.
Nama : Irham Maulana
NPM : 2217011138
Kelas : B
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut?
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19?
3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang?
4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?
JAWAB:
1. Tanggapan mengenai isi berita dan hal positif dari kejadian tersebut
Berita ini menunjukkan kompleksitas situasi sosial-politik di tengah pandemi. Di satu sisi, mahasiswa dan masyarakat ingin menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap UU Cipta Kerja. Namun di sisi lain, aksi tersebut justru berkontribusi pada penyebaran Covid-19. Ini menjadi ironi besar: memperjuangkan masa depan tetapi membahayakan kesehatan hari ini. Hal positifnya, kita bisa melihat bahwa semangat kritis mahasiswa masih hidup dan kesadaran kolektif untuk mengawal kebijakan negara tetap kuat. Di luar itu, kejadian ini juga menjadi refleksi penting bahwa cara penyampaian aspirasi harus mempertimbangkan konteks situasi, terutama jika menyangkut kesehatan publik.
2. Tata cara mengemukakan pendapat dan solusi di tengah pandemi. Aksi demonstrasi adalah hak demokratis, namun tidak boleh mengorbankan kepentingan umum seperti merusak fasilitas negara atau membahayakan kesehatan orang lain. Merusak fasilitas justru memperburuk citra perjuangan itu sendiri dan membuka celah untuk dipolitisasi atau ditunggangi. Alternatif di tengah pandemi:
a. Aksi digital: kampanye di media sosial, petisi online, diskusi publik daring.
b. Kajian akademik dan opini ilmiah yang dipublikasikan dan dikirimkan ke pembuat kebijakan.
c. Aliansi strategis antara mahasiswa, buruh, dan akademisi yang menyampaikan tuntutan melalui dialog formal dengan pemerintah.
Demonstrasi bukan satu-satunya bentuk aspirasi; suara bisa terdengar nyaring lewat pemikiran yang rapi dan solusi yang bisa diimplementasikan.
3. Solusi benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh
Benturan kepentingan itu wajar, karena pengusaha ingin efisiensi, sementara buruh butuh perlindungan. Kuncinya ada di regulasi yang adil dan transparan, yang mengatur:
a. Upah minimum yang layak, tapi fleksibel berdasarkan sektor dan wilayah.
b. Sistem kerja yang manusiawi, seperti jam kerja, cuti, dan jaminan sosial.
c. Insentif untuk pengusaha kecil dan menengah, agar bisa memenuhi hak buruh tanpa bangkrut.
Solusinya adalah forum dialog tripartit (pemerintah, pengusaha, buruh) yang bersifat berkala dan mengikat, agar keputusan tidak sepihak dan semua pihak merasa didengar.
4. Perbaikan dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban negara dan warga
Agar tercipta harmoni:
a. Pemerintah harus transparan dan partisipatif dalam membuat kebijakan.
b. Warga negara harus kritis, tapi juga bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat.
c. Pendidikan kewarganegaraan harus lebih ditekankan di sekolah dan kampus, supaya masyarakat tahu hak dan kewajibannya secara seimbang.
Kita juga perlu membangun budaya diskusi, bukan provokasi. Dengan begitu, negara tak dianggap sebagai lawan, dan warga tak dianggap sebagai ancaman.
NPM : 2217011138
Kelas : B
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut?
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19?
3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang?
4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?
JAWAB:
1. Tanggapan mengenai isi berita dan hal positif dari kejadian tersebut
Berita ini menunjukkan kompleksitas situasi sosial-politik di tengah pandemi. Di satu sisi, mahasiswa dan masyarakat ingin menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap UU Cipta Kerja. Namun di sisi lain, aksi tersebut justru berkontribusi pada penyebaran Covid-19. Ini menjadi ironi besar: memperjuangkan masa depan tetapi membahayakan kesehatan hari ini. Hal positifnya, kita bisa melihat bahwa semangat kritis mahasiswa masih hidup dan kesadaran kolektif untuk mengawal kebijakan negara tetap kuat. Di luar itu, kejadian ini juga menjadi refleksi penting bahwa cara penyampaian aspirasi harus mempertimbangkan konteks situasi, terutama jika menyangkut kesehatan publik.
2. Tata cara mengemukakan pendapat dan solusi di tengah pandemi. Aksi demonstrasi adalah hak demokratis, namun tidak boleh mengorbankan kepentingan umum seperti merusak fasilitas negara atau membahayakan kesehatan orang lain. Merusak fasilitas justru memperburuk citra perjuangan itu sendiri dan membuka celah untuk dipolitisasi atau ditunggangi. Alternatif di tengah pandemi:
a. Aksi digital: kampanye di media sosial, petisi online, diskusi publik daring.
b. Kajian akademik dan opini ilmiah yang dipublikasikan dan dikirimkan ke pembuat kebijakan.
c. Aliansi strategis antara mahasiswa, buruh, dan akademisi yang menyampaikan tuntutan melalui dialog formal dengan pemerintah.
Demonstrasi bukan satu-satunya bentuk aspirasi; suara bisa terdengar nyaring lewat pemikiran yang rapi dan solusi yang bisa diimplementasikan.
3. Solusi benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh
Benturan kepentingan itu wajar, karena pengusaha ingin efisiensi, sementara buruh butuh perlindungan. Kuncinya ada di regulasi yang adil dan transparan, yang mengatur:
a. Upah minimum yang layak, tapi fleksibel berdasarkan sektor dan wilayah.
b. Sistem kerja yang manusiawi, seperti jam kerja, cuti, dan jaminan sosial.
c. Insentif untuk pengusaha kecil dan menengah, agar bisa memenuhi hak buruh tanpa bangkrut.
Solusinya adalah forum dialog tripartit (pemerintah, pengusaha, buruh) yang bersifat berkala dan mengikat, agar keputusan tidak sepihak dan semua pihak merasa didengar.
4. Perbaikan dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban negara dan warga
Agar tercipta harmoni:
a. Pemerintah harus transparan dan partisipatif dalam membuat kebijakan.
b. Warga negara harus kritis, tapi juga bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat.
c. Pendidikan kewarganegaraan harus lebih ditekankan di sekolah dan kampus, supaya masyarakat tahu hak dan kewajibannya secara seimbang.
Kita juga perlu membangun budaya diskusi, bukan provokasi. Dengan begitu, negara tak dianggap sebagai lawan, dan warga tak dianggap sebagai ancaman.