Shela Puspa Ningrum
2217011134
B
2217011134
B
Posts made by Shela Puspa Ningrum II 2217011134
Shela Puspa Ningrum
2217011134
B
1.Tanggapan mengenai Isi Berita dan Hal Positif yang Bisa Diambil:
Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa pernyataan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, sangat tepat. Melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi memang dapat dianggap sebagai eksploitasi, karena mereka belum cukup memahami isu yang diperjuangkan dan rentan dimanfaatkan. Hal positif yang bisa diambil dari pernyataan Risma adalah pentingnya melindungi hak anak-anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, Risma juga mengingatkan bahwa demonstrasi adalah hak masyarakat, namun harus dilakukan dengan damai, tanpa merusak fasilitas publik, dan dengan mengutamakan keamanan serta ketertiban.
2.Solusi untuk Mengantisipasi Hal yang Tidak Diinginkan dalam Menyampaikan Aspirasi di Depan Umum:
Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi di depan umum adalah:
- Edukasi dan Sosialisasi: Peserta demonstrasi harus diberi pengetahuan tentang aturan dan etika dalam berdemonstrasi, termasuk larangan membawa anak-anak dan pentingnya menjaga keamanan.
- Koordinasi dengan Pihak Berwenang: Penyelenggara aksi perlu bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pemerintah untuk memastikan demonstrasi berlangsung dengan damai dan aman.
-Penerapan Mekanisme Kontrol : Pastikan hanya orang dewasa yang benar-benar memahami isu yang diperjuangkan yang ikut serta dalam aksi.
- Menjaga Ketertiban dan Keamanan: Demonstrasi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, menjaga fasilitas publik, dan tidak menimbulkan kerusuhan.
- Alternatif Penyampaian Aspirasi: Jika demonstrasi berpotensi menimbulkan kekacauan, dapat dipertimbangkan cara lain seperti audiensi dengan pihak berwenang atau kampanye digital.
3.Kewajiban Dasar Manusia dan Apakah Kewajiban Itu Membatasi Hak:
Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kewajiban ini mencakup beberapa aspek, yaitu:
- Kewajiban terhadap Negara: Mematuhi hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan negara.
- kewajiban terhadap Masyarakat: Menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, serta berperilaku sesuai dengan norma sosial yang berlaku.
- Kewajiban terhadap Diri Sendiri:Mengembangkan potensi diri, menjaga kesehatan, dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil.
Kewajiban dasar manusia dapat membatasi hak, karena hak individu tidak bersifat mutlak dan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak orang lain serta kepentingan bersama. Misalnya, hak kebebasan berpendapat tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian, dan hak untuk berdemonstrasi tidak boleh merusak ketertiban umum atau mengganggu hak orang lain untuk merasa aman. Dengan demikian, kewajiban dan hak harus dijaga keseimbangannya agar tercipta keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.
2217011134
B
1.Tanggapan mengenai Isi Berita dan Hal Positif yang Bisa Diambil:
Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa pernyataan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, sangat tepat. Melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi memang dapat dianggap sebagai eksploitasi, karena mereka belum cukup memahami isu yang diperjuangkan dan rentan dimanfaatkan. Hal positif yang bisa diambil dari pernyataan Risma adalah pentingnya melindungi hak anak-anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, Risma juga mengingatkan bahwa demonstrasi adalah hak masyarakat, namun harus dilakukan dengan damai, tanpa merusak fasilitas publik, dan dengan mengutamakan keamanan serta ketertiban.
2.Solusi untuk Mengantisipasi Hal yang Tidak Diinginkan dalam Menyampaikan Aspirasi di Depan Umum:
Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi di depan umum adalah:
- Edukasi dan Sosialisasi: Peserta demonstrasi harus diberi pengetahuan tentang aturan dan etika dalam berdemonstrasi, termasuk larangan membawa anak-anak dan pentingnya menjaga keamanan.
- Koordinasi dengan Pihak Berwenang: Penyelenggara aksi perlu bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pemerintah untuk memastikan demonstrasi berlangsung dengan damai dan aman.
-Penerapan Mekanisme Kontrol : Pastikan hanya orang dewasa yang benar-benar memahami isu yang diperjuangkan yang ikut serta dalam aksi.
- Menjaga Ketertiban dan Keamanan: Demonstrasi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, menjaga fasilitas publik, dan tidak menimbulkan kerusuhan.
- Alternatif Penyampaian Aspirasi: Jika demonstrasi berpotensi menimbulkan kekacauan, dapat dipertimbangkan cara lain seperti audiensi dengan pihak berwenang atau kampanye digital.
3.Kewajiban Dasar Manusia dan Apakah Kewajiban Itu Membatasi Hak:
Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kewajiban ini mencakup beberapa aspek, yaitu:
- Kewajiban terhadap Negara: Mematuhi hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan negara.
- kewajiban terhadap Masyarakat: Menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, serta berperilaku sesuai dengan norma sosial yang berlaku.
- Kewajiban terhadap Diri Sendiri:Mengembangkan potensi diri, menjaga kesehatan, dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil.
Kewajiban dasar manusia dapat membatasi hak, karena hak individu tidak bersifat mutlak dan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak orang lain serta kepentingan bersama. Misalnya, hak kebebasan berpendapat tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian, dan hak untuk berdemonstrasi tidak boleh merusak ketertiban umum atau mengganggu hak orang lain untuk merasa aman. Dengan demikian, kewajiban dan hak harus dijaga keseimbangannya agar tercipta keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.
Nama : Shela Puspa Ningrum
Nom :2217011134
Kelas :
Video tersebut membahas perkembangan konstitusi Indonesia yang beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik, serta tantangan dalam implementasinya, terutama terkait isu hak asasi manusia dan demokrasi. Solusi yang diusulkan meliputi evaluasi legislatif dan yudikatif untuk memastikan konstitusi diterapkan secara efektif, pendidikan konstitusi bagi masyarakat, dan pengawasan independen terhadap pelaksanaan konstitusi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Perkembangan konstitusi Indonesia dimulai dengan UUD 1945 setelah kemerdekaan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950, dan kembali ke UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 1959. Perubahan besar terjadi pasca-Orde Baru dengan amandemen UUD 1945 yang membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat demokrasi, termasuk pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, tantangan dalam implementasi ketatanegaraan masih ada, menunjukkan bahwa perjalanan Indonesia dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan stabil terus berlanjut.
Nom :2217011134
Kelas :
Video tersebut membahas perkembangan konstitusi Indonesia yang beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik, serta tantangan dalam implementasinya, terutama terkait isu hak asasi manusia dan demokrasi. Solusi yang diusulkan meliputi evaluasi legislatif dan yudikatif untuk memastikan konstitusi diterapkan secara efektif, pendidikan konstitusi bagi masyarakat, dan pengawasan independen terhadap pelaksanaan konstitusi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Perkembangan konstitusi Indonesia dimulai dengan UUD 1945 setelah kemerdekaan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950, dan kembali ke UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 1959. Perubahan besar terjadi pasca-Orde Baru dengan amandemen UUD 1945 yang membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat demokrasi, termasuk pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, tantangan dalam implementasi ketatanegaraan masih ada, menunjukkan bahwa perjalanan Indonesia dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan stabil terus berlanjut.