Nama : Berkat Ramadhoni
NPM : 2256031008
Kelas : Man B
NPM : 2256031008
Kelas : Man B
Posts made by Berkat Ramadhoni
Nama : Berkat Ramadhoni
NPM : 2256031008
Kelas : Man B
Prodi : Ilmu Komunikasi
NPM : 2256031008
Kelas : Man B
Prodi : Ilmu Komunikasi
Nama : Berkat Ramadhoni
NPM : 2256031008
Kelas : Man B
Prodi : Ilmu Komunikasi
Analisis jurnal yang berjudul " Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara"
Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan
yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M.Hadjon.
Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan.
Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi.
NPM : 2256031008
Kelas : Man B
Prodi : Ilmu Komunikasi
Analisis jurnal yang berjudul " Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara"
Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan
yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M.Hadjon.
Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan.
Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi.
Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.
Nama : Berkat Ramadhoni
NPM : 2256031008
Kelas : Man B
Prodi : Ilmu Komunikasi
Analisis Video
Penegakan hukum hendaknya dipahami bukan hanya sebagai tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Penegakan hukum dalam arti yang lebih luas mencakup segala aktivitas yang bertujuan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya,
Supremasi hukum untuk kemakmuran ini meniscayakan seluruh potensi, sumber daya, dan anggaran serta instrumen penyelenggaraan negara, seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, haruslah berorientasi semata-mata untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran diri sendiri.
Dengan demikian, langkah dan tindakan yang keluar dari koridor arahan konstitusi menunjukan ketidakpahaman kita terhadap pesan-pesan konstitusi. Selain inkonstitusional, langkah dan tindakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap tujuan proklamasi kemerdekaan dan ide dasar pembentukan negara kesatuan republik indonesia,
NPM : 2256031008
Kelas : Man B
Prodi : Ilmu Komunikasi
Analisis Video
Penegakan hukum hendaknya dipahami bukan hanya sebagai tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Penegakan hukum dalam arti yang lebih luas mencakup segala aktivitas yang bertujuan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya,
Supremasi hukum untuk kemakmuran ini meniscayakan seluruh potensi, sumber daya, dan anggaran serta instrumen penyelenggaraan negara, seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, haruslah berorientasi semata-mata untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran diri sendiri.
Dengan demikian, langkah dan tindakan yang keluar dari koridor arahan konstitusi menunjukan ketidakpahaman kita terhadap pesan-pesan konstitusi. Selain inkonstitusional, langkah dan tindakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap tujuan proklamasi kemerdekaan dan ide dasar pembentukan negara kesatuan republik indonesia,
Nama : Berkat Ramadhoni
NPM : 2256031008
Kelas : Man B
Prodi : Ilmu Komunikasi
NPM : 2256031008
Kelas : Man B
Prodi : Ilmu Komunikasi