NAMA : NATALINE GLORYVHA SIANTURI
NPM : 2257051013
KELAS : D

Analisa saya berdasarkan video tersebut,jika kita bandingkan negara yang mempunyai demokrasi dengan yang tidak memiliki demokrasi,umumnya negara yang memiliki demokrasi akan lebih kaya karena memiliki tingkat perkembangan manusia yang jauh lebih tinggi.Jika suatu negara memiliki demokrasi maka angka korupsi di negara tersebut jauh lebih rendah dibanding dengan negara yang tidak memiliki demokrasi.Masyarakat di negara demokrasi juga akan lebih Bahagia dan sehat serta mereka akan lebih banyak menikmati jaminan atas Hak Asasi Manusia.

Namun pasca-perang dingin banyak negara ingin kebebasan dan kemakmuran seperti negara demokrasi.Sejak akhir 1980-an negara yang menganut demokrasi pun meningkat dengan pesat dan semakin banyak pula rezim autokrasi yang ikut berjatuhan.Ini bukan berarti demokrasi merupakan system pemerintahan yang sempurna.Banyak kritikus demokrasi yang kerap mempertanyakan soal memberikan hak pilih kepada warga atas sesuatu yang tidak mereka mengerti/kuasai merupakan keputusan yang tepat?,ini sejalan dengan banyak nya pemimpin-pemimpin populis yang anti-sains serta politikus yang menolak untuk dikritik dan menampik kebebasan berpendapat.

Sekarang banyak analisis mengatakan demokrasi berada dalam fase krisis.Jika dilihat dari The Economist Intelligence Unit Indonesia sudah masuk flawed democracy.Kondisi ini juga telah terjadi di berbagai negara bahkan negara yang sudah established demokrasi nya seperti Amerika Serikat rankingnya drop.Ada beberapa alasan yang menyebabkan demokrasi dilanda krisis mulai dari rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus,penurunan jumlah keanggotaan partai politik,hingga regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan.

NAMA : NATALINE GLORYVHA SIANTURI
NPM : 2257051013
KELAS : D


Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, pertama, pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat sipil, partai politik dan birokrasi . Kedua, pengembangan penguatan kapasitas administrative..Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokaL.Pilpres langsung menjadi langkah awal bagi penguatan peran masyarakat. Peran masyarakat akan senantiasa mewarnai implementasi program pemerintah, dan sebaliknya pemerintah akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Menurut Migdal, negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing. Dengan kapasitasnya tersebut negara diharapkan mampu melakukan penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur relasi sosial, mengambil sumber daya dan mengelolanya. Selain itu, negara juga harus mampu memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kontrol social..Masyarakat diasumsikan memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas pilihannya berdasarkan rasionalitas politik. Untuk itu, kiranya perlu dikedepankan kembali tujuan utama pilpres sebagai sarana untuk menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dan kebebasan politik masyarakat.

Masalahnya kepastian sosial politik terasa menjauh seiring dengan hadirnya keriuhan, kegaduhan, penistaan agama, isu intoleransi, masalah kebhinekaan yang menimbulkan konflik/ sengketa dan silang pendapat serta berita-berita hoax yang muncul tanpa henti. Penggunaan politisasi agama dan character assassination dalam kampanye semakin mempertajam ketegangan sosial yang berdampak pada munculnya rasa saling tak percaya dan saling tak menghargai antarsesama anak bangsa. Indonesia yang berbentuk archipelago, membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki karakteristik dan kekhasannya sendiri membutuhkan nilai-nilai toleransi, yakni menerima perbedaan, baik agama maupun suku atau etnis . Berkurangnya nilai-nilai toleransi, khususnya, dalam pemilu telah menimbulkan ekses negatif, seperti kekerasan dan kerusuhan. Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial.

Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila..Politisasi identitas di tataran empirik menunjukkan tarikan isu-isu terkait identitas seperti agama, ras/etnisitas, dan suku ke ranah politik. Khususnya hal ini digunakan dalam pilkada, pemilu presiden dan pemilu legislative untuk mendongkrak elektabilitas.

NAMA : NATALINE GLORYVHA SIANTURI
NPM : 2257051013
KELAS :D

NAMA : NATALINE GLORYVHA SIANTURI

NPM : 2257051013

KELAS : D

NAMA : NATALINE GLORYVHA SIANTURI
NPM : 2257051013
KELAS : D

Menurut analisis saya,jurnal tersebut membahas Pendidikan Kewarganegaraan yang mempunyai peran penting di masyarakat.Karna terdapat nilai dan norma yang akan membentuk setiap pribadi masyarakat agar memiliki sifat patriotisme dan nasionalisme.

Pendidikan Kewarganegaran juga memiliki peran untuk melatih kita berpikir kritis agar dapat bersikap serta bertindak dalam menghadapi permasalahan yang akan datang di masyarakat dan tetap berlandasan kepada Pancasila dan UUD 1945.