NAMA: Wardah Fauziah
NPM: 2257011003
KELAS: B
PRODI: Kimia
NPM: 2257011003
KELAS: B
PRODI: Kimia
Posts made by Wardah Fauziah
NAMA: Wardah Fauziah
NPM: 2257011003
KELAS: B
PRODI: Kimia
NPM: 2257011003
KELAS: B
PRODI: Kimia
NAMA: Wardah Fauziah
NPM: 2257011003
KELAS: B
PRODI: Kimia
NPM: 2257011003
KELAS: B
PRODI: Kimia
Nama: Wardah Fauziah
NPM: 2257011003
Kelas: B
Bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” seharusnya tercermin dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.
Kaitan Demokrasi dan Pancasila
Penulis menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak cukup dipahami sebatas sistem pemilihan langsung. Demokrasi yang ideal—disebut demokrasi Pancasila—harus dilandasi oleh semangat musyawarah, mufakat, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, bukan hanya prosedural.
Kesenjangan antara Nilai Pancasila dan Realitas Pilkada
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada masih jauh dari nilai-nilai sila keempat. Masalah seperti praktik politik uang, kampanye negatif, hoaks, minimnya partisipasi masyarakat, hingga dominasi partai politik yang tak selalu mewakili suara rakyat masih marak terjadi. Bahkan, penentuan calon kepala daerah kerap hanya ditentukan oleh elit partai secara tertutup.
Hambatan bagi Calon Independen
Penulis juga menyoroti betapa sulitnya calon independen untuk ikut serta dalam kontestasi politik lokal. Persyaratan administratif yang berat serta tuntutan dukungan yang tinggi membuat akses politik bagi warga biasa menjadi terbatas, bertolak belakang dengan prinsip keterbukaan partisipasi dalam sila keempat.
Partai Politik dan Masalah Internal
Idealnya, partai politik menjadi media pendidikan demokrasi dan sarana menyalurkan aspirasi rakyat. Namun dalam praktiknya, banyak partai justru bersifat sentralistik, dengan mekanisme pencalonan yang sangat tergantung pada keputusan pimpinan pusat. Hal ini menunjukkan ketimpangan antara cita-cita demokrasi Pancasila dan praktik politik riil di Indonesia.
NPM: 2257011003
Kelas: B
Bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” seharusnya tercermin dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.
Kaitan Demokrasi dan Pancasila
Penulis menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak cukup dipahami sebatas sistem pemilihan langsung. Demokrasi yang ideal—disebut demokrasi Pancasila—harus dilandasi oleh semangat musyawarah, mufakat, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, bukan hanya prosedural.
Kesenjangan antara Nilai Pancasila dan Realitas Pilkada
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada masih jauh dari nilai-nilai sila keempat. Masalah seperti praktik politik uang, kampanye negatif, hoaks, minimnya partisipasi masyarakat, hingga dominasi partai politik yang tak selalu mewakili suara rakyat masih marak terjadi. Bahkan, penentuan calon kepala daerah kerap hanya ditentukan oleh elit partai secara tertutup.
Hambatan bagi Calon Independen
Penulis juga menyoroti betapa sulitnya calon independen untuk ikut serta dalam kontestasi politik lokal. Persyaratan administratif yang berat serta tuntutan dukungan yang tinggi membuat akses politik bagi warga biasa menjadi terbatas, bertolak belakang dengan prinsip keterbukaan partisipasi dalam sila keempat.
Partai Politik dan Masalah Internal
Idealnya, partai politik menjadi media pendidikan demokrasi dan sarana menyalurkan aspirasi rakyat. Namun dalam praktiknya, banyak partai justru bersifat sentralistik, dengan mekanisme pencalonan yang sangat tergantung pada keputusan pimpinan pusat. Hal ini menunjukkan ketimpangan antara cita-cita demokrasi Pancasila dan praktik politik riil di Indonesia.
Nama: Wardah Fauziah
NPM: 2257011003
Dalam “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" karya R. Siti Zuhro yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Politik.
Artikel tersebut menyoroti dinamika demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks Pemilu Presiden 2019, yang dinilai masih diwarnai berbagai persoalan. Meskipun pemilu langsung telah beberapa kali dilaksanakan, kualitas demokrasi dinilai belum sepenuhnya matang. Pemilu 2019 justru menunjukkan berbagai tantangan, seperti polarisasi masyarakat, munculnya isu-isu SARA, serta penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial. Salah satu akar masalahnya adalah partai politik yang belum optimal menjalankan fungsinya, misalnya dalam proses rekrutmen kader yang cenderung pragmatis dan hanya mengandalkan popularitas tokoh. Tak hanya itu, birokrasi yang seharusnya bersikap netral justru ikut terseret ke dalam arena politik, termasuk di tingkat lokal. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara seperti penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum menjadi menurun. Penulis menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada sinergi semua elemen bangsa—pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan media. Apabila setiap pihak menjalankan perannya secara jujur dan profesional, pemilu bisa menjadi instrumen yang sehat untuk melahirkan pemimpin yang legitimat dan dipercaya rakyat.
NPM: 2257011003
Dalam “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" karya R. Siti Zuhro yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Politik.
Artikel tersebut menyoroti dinamika demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks Pemilu Presiden 2019, yang dinilai masih diwarnai berbagai persoalan. Meskipun pemilu langsung telah beberapa kali dilaksanakan, kualitas demokrasi dinilai belum sepenuhnya matang. Pemilu 2019 justru menunjukkan berbagai tantangan, seperti polarisasi masyarakat, munculnya isu-isu SARA, serta penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial. Salah satu akar masalahnya adalah partai politik yang belum optimal menjalankan fungsinya, misalnya dalam proses rekrutmen kader yang cenderung pragmatis dan hanya mengandalkan popularitas tokoh. Tak hanya itu, birokrasi yang seharusnya bersikap netral justru ikut terseret ke dalam arena politik, termasuk di tingkat lokal. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara seperti penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum menjadi menurun. Penulis menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada sinergi semua elemen bangsa—pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan media. Apabila setiap pihak menjalankan perannya secara jujur dan profesional, pemilu bisa menjadi instrumen yang sehat untuk melahirkan pemimpin yang legitimat dan dipercaya rakyat.