Nama: Almausshofi
NPM: 2211021107
Kelas: PKn EP C

Analisis Jurnal:
DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA

Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan mandat sila keempat Pancasila.
Negara Demokrasi seperti Indonesia telah melaksanakan amanat konstitusi berupa dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung. Rakyat Indonesia berada diurutan tertinggi dalam hierarki sistem ketatanegaraan Indonesia, yang berarti hal ini merupakan perwujudan dari nilai kerakyatan yang terkandung dalam Pancasila. Pelaksanaan pemilihan umum secara reguler dan rutin setiap 5 tahun sekali menjadikan iklim politik yang sehat karena setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Pemilihan umum sebagai penerapan pesta demokrasi di Indonesia dapat dijadikan pembelajaran pendidikan politik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik.
Dengan menerapkan sila-sila Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum, Indonesia menjadi negara yang demokratis. Semua regulasi pelaksanaan pemilihan umum harus mengacu pada nilai dan norma yang terdapat pada Pancasila. Dengan begitu, ini akan menjadi sarana pendidikan politik yang efektif bagi masyarakat dibandingkan hanya dengan memberikan teori-teori tanpa pelaksanaan yang sesungguhnya.

NAMA : Almausshofi
NPM : 2211021107
KELAS : PKn EP B

Nama: Almausshofi
NPM: 2211021107
Kelas: PKn EP B

2211021107 

PKn B

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Tidak dapat dipungkiri jika aksi demo beresiko menimbulkan kekerasan. Menurut saya, perlu adanya perlindungan khusus untuk anak dan hal tersebut harus tercantum dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan demonstrasi. Anak rentan dimanipulasi sehingga banyak penyalahgunaan anak dalam aksi demo. Anak digunakan sebagai massa atas suatu aksi demo yang mana mereka pun tidak mengerti.

2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998, disebutkan warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Jelaskan  apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia  menjadikan hak itu dibatasi?
Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
Tidak, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan. Pada hakikatnya, hak dan kewajiban asasi manusia dimaknai sebagai dua hal yang mempunyai hubungan kausalitas dalam kehidupan. Seseorang akan memperoleh haknya jika sudah memenuhi kewajibannya. Hak orang lain juga termasuk kewajiban bagi pihak lain untuk menghormatinya.

Almausshofi 2211021107 (PKn B)