Nama : Septiana Dwi Nurmala
NPM : 2211021131
Kelas : PKN B EP
Judul jurnal : DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA

Analisis saya mengenai jurnal:
Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara-nya dapat berpartisipasi dalam menjalankan roda dalam pemerintahan. Secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh banyak masyarakat yang ada di Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia.

Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai
dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disintegrasi pada bangsa Indonesia. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas. Oleh karena itu perlunya
dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya dapat
menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa Indonesia.

Partai politik masyarakat dapat
menyalurkan proses demokrasi seperti apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Peraturan perundang-undangan yang ada.

NAMA : SEPTIANA DWI NURMALA
NPM : 2211021131
KELAS PKN EP B

Nama: Septiana Dwi Nurmala
NPM : 2211021131
Kelas : EP PKN B

Nama: Septiana Dwi Nurmala
NPM: 2211021131
Kelas: PKN B

1. Menurut saya apa yang dikatakan oleh walikota Surabaya, Tri Rismaharini adalah iya benar, bahwa mengajak dan sampai mewajibkan anak-anak untuk melakukan demo termasuk sebuah eksploitasi. Demo termasuk sebuah unjuk rasa yang dilakukan dalam rangka memprotes kebijakan yang dikeluarkan. Sebelum demo, masa harus sudah mengerti apa yang sedang diperjuangkan, bukan asal ikut-ikutan dan akhirnya hanya merusak fasilitas atau akan terjadi hal yang berbahaya yang tidak diinginkan.
Hal positif dari larangan walikota Surabaya itu adalah memikirkan keselamatan orang lain dan tidak memperbolehkan untuk eksploitasi kepada anak-anak. Dengan adanya larangan ini juga, para peserta demo harus mengerti apa yang harus disampaikan bukan hanya ikut-ikutan untuk unjuk rasa padahal tidak mengerti apa yang sedang di maksud dalam demo tersebut.

2. •Harus bersifat kondusif
•tenang dan dapat taat kepada peraturan yang sudah diberikan di awal.
•Adanya koordinasi antara pendemo dengan pihak keamanan di tempat demo tersebut.
•Tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang berbuat anarkis dalam penyampaian orasi demo tersebut.

3. Kewajiban dasar manusia adalah kewajiban yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk sosial. Kewajiban dasar ini meliputi kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup, kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku, kewajiban untuk membantu sesama, dan sebagainya.
Kewajiban dasar manusia tidak secara langsung membatasi hak asasi manusia, karena hak asasi manusia juga merupakan hak yang melekat pada setiap manusia. Namun, dalam prakteknya, hak asasi manusia seringkali dibatasi untuk menjaga kewajiban dasar manusia yang lain, seperti misalnya kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini terlihat dalam pembatasan hak untuk berkumpul dan berunjuk rasa di tempat umum, yang dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, pembatasan ini harus dilakukan dengan proporsional dan tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia yang lain.

Septiana Dwi Nurmala (2211021131)
PKN B