Nama: Melan Tania Shelomita Yusniar
NPM: 2217011080
Kelas: A
NPM: 2217011080
Kelas: A
Kiriman dibuat oleh Melan Tania Shelomita Yusniar
Melan Tania Shelomita Yusniar
2217011080
Kimia A
Jurnal yang berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia," yang ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni, mengupas secara mendalam bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Meskipun pemilihan kepala daerah merupakan bagian penting dari proses demokrasi, dalam praktiknya sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Pancasila, terutama yang berkaitan dengan musyawarah, kejujuran, dan semangat kolektif untuk kepentingan bersama. Proses pemilihan ini sering kali diwarnai oleh konflik internal, kampanye yang bernuansa negatif, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Dari sudut pandang saya, situasi ini mencerminkan pemahaman yang keliru mengenai makna pemilu, yang sering dianggap hanya sebagai prosedur politik formal, bukan sebagai sarana untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan moralitas sebagai warga negara. Demokrasi yang sejalan dengan Pancasila seharusnya menciptakan ruang partisipasi rakyat yang nyata, yang tidak hanya terbatas pada saat pemilihan, tetapi juga berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan bernegara dengan cara yang adil, jujur, dan bebas dari dominasi elit politik.
Jurnal ini juga menyoroti bahwa peran partai politik semakin menjauh dari semangat demokrasi yang diamanatkan oleh Pancasila. Dalam kenyataannya, proses pencalonan kepala daerah sering kali ditentukan oleh sekelompok kecil elite partai, bukan berdasarkan pertimbangan kualitas dan integritas calon. Kondisi ini membuka peluang bagi praktik politik transaksional yang dapat mengganggu independensi kepala daerah dan merusak prinsip netralitas yang seharusnya dijaga. Dari perspektif saya sebagai mahasiswa, hal ini menunjukkan bahwa meskipun reformasi politik telah terjadi, perubahan yang ada belum menyentuh inti permasalahan yang ada dalam sistem demokrasi kita.
Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat regulasi dan pendidikan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Tujuannya adalah agar pemilu tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menghidupkan kembali semangat musyawarah dan prinsip kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berfokus pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat tumbuh dengan karakter yang kuat dan sejalan dengan tujuan Pancasila sebagai fondasi negara. Hal ini akan membantu menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2217011080
Kimia A
Jurnal yang berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia," yang ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni, mengupas secara mendalam bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Meskipun pemilihan kepala daerah merupakan bagian penting dari proses demokrasi, dalam praktiknya sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Pancasila, terutama yang berkaitan dengan musyawarah, kejujuran, dan semangat kolektif untuk kepentingan bersama. Proses pemilihan ini sering kali diwarnai oleh konflik internal, kampanye yang bernuansa negatif, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Dari sudut pandang saya, situasi ini mencerminkan pemahaman yang keliru mengenai makna pemilu, yang sering dianggap hanya sebagai prosedur politik formal, bukan sebagai sarana untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan moralitas sebagai warga negara. Demokrasi yang sejalan dengan Pancasila seharusnya menciptakan ruang partisipasi rakyat yang nyata, yang tidak hanya terbatas pada saat pemilihan, tetapi juga berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan bernegara dengan cara yang adil, jujur, dan bebas dari dominasi elit politik.
Jurnal ini juga menyoroti bahwa peran partai politik semakin menjauh dari semangat demokrasi yang diamanatkan oleh Pancasila. Dalam kenyataannya, proses pencalonan kepala daerah sering kali ditentukan oleh sekelompok kecil elite partai, bukan berdasarkan pertimbangan kualitas dan integritas calon. Kondisi ini membuka peluang bagi praktik politik transaksional yang dapat mengganggu independensi kepala daerah dan merusak prinsip netralitas yang seharusnya dijaga. Dari perspektif saya sebagai mahasiswa, hal ini menunjukkan bahwa meskipun reformasi politik telah terjadi, perubahan yang ada belum menyentuh inti permasalahan yang ada dalam sistem demokrasi kita.
Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat regulasi dan pendidikan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Tujuannya adalah agar pemilu tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menghidupkan kembali semangat musyawarah dan prinsip kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berfokus pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat tumbuh dengan karakter yang kuat dan sejalan dengan tujuan Pancasila sebagai fondasi negara. Hal ini akan membantu menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melan Tania Shelomita Yusniar
2217011080
Kimia A
Video ini membahas perjalanan demokrasi di Indonesia, mulai dari masa revolusi kemerdekaan hingga reformasi. Pada masa revolusi, demokrasi belum berkembang karena fokus utama adalah mempertahankan kemerdekaan dari kolonial. Media massa seperti Tempo berfungsi lebih sebagai alat perjuangan daripada pengawas kekuasaan.
Periode demokrasi parlementer (1945–1959) dianggap sebagai masa keemasan, tetapi tidak bertahan lama akibat perpecahan politik, lemahnya struktur sosial ekonomi, dan ketidakpuasan militer serta Presiden Soekarno terhadap sistem multipartai. Era demokrasi terpimpin (1959–1965) menyaksikan konsentrasi kekuasaan pada Soekarno, dengan meningkatnya otoritarianisme dan terbatasnya partisipasi masyarakat.
Di era Orde Baru, demokrasi diubah menjadi Demokrasi Pancasila, di mana kekuasaan semakin terpusat di militer dan birokrasi, dengan pembatasan peran partai politik dan kebebasan sipil. Reformasi 1998 membawa harapan baru, dengan pemilu yang lebih transparan dan penghormatan terhadap hak-hak sipil, meskipun demokrasi masih dalam proses menuju bentuk ideal.
Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia berkembang secara bertahap dari yang terbatas menjadi lebih terbuka, meskipun tantangan dalam memperkuat institusi politik dan budaya demokrasi masih ada. Video ini menekankan bahwa demokrasi adalah hasil dari proses panjang yang memerlukan komitmen kolektif.
2217011080
Kimia A
Video ini membahas perjalanan demokrasi di Indonesia, mulai dari masa revolusi kemerdekaan hingga reformasi. Pada masa revolusi, demokrasi belum berkembang karena fokus utama adalah mempertahankan kemerdekaan dari kolonial. Media massa seperti Tempo berfungsi lebih sebagai alat perjuangan daripada pengawas kekuasaan.
Periode demokrasi parlementer (1945–1959) dianggap sebagai masa keemasan, tetapi tidak bertahan lama akibat perpecahan politik, lemahnya struktur sosial ekonomi, dan ketidakpuasan militer serta Presiden Soekarno terhadap sistem multipartai. Era demokrasi terpimpin (1959–1965) menyaksikan konsentrasi kekuasaan pada Soekarno, dengan meningkatnya otoritarianisme dan terbatasnya partisipasi masyarakat.
Di era Orde Baru, demokrasi diubah menjadi Demokrasi Pancasila, di mana kekuasaan semakin terpusat di militer dan birokrasi, dengan pembatasan peran partai politik dan kebebasan sipil. Reformasi 1998 membawa harapan baru, dengan pemilu yang lebih transparan dan penghormatan terhadap hak-hak sipil, meskipun demokrasi masih dalam proses menuju bentuk ideal.
Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia berkembang secara bertahap dari yang terbatas menjadi lebih terbuka, meskipun tantangan dalam memperkuat institusi politik dan budaya demokrasi masih ada. Video ini menekankan bahwa demokrasi adalah hasil dari proses panjang yang memerlukan komitmen kolektif.
Melan Tania Shelomita Yusniar
2217011080
Kimia A
Dalam jurnal berjudul "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" yang ditulis oleh R. Siti Zuhro, dijelaskan bahwa pelaksanaan pemilu presiden pada tahun 2019 belum mampu memperkuat demokrasi secara substansial di Indonesia. Dari perspektif saya sebagai seorang mahasiswa, inti dari tulisan ini menegaskan bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural, yang hanya terfokus pada rutinitas pemilu yang diadakan setiap lima tahun, tanpa menyentuh aspek-aspek penting seperti keadilan, kesetaraan politik, dan partisipasi publik yang berkualitas. Pemilu 2019 justru menunjukkan adanya polarisasi yang semakin tajam di masyarakat. Kampanye yang dipenuhi dengan berita palsu, ujaran kebencian, dan politisasi agama menjadikan demokrasi bukan sebagai ruang untuk berdialog, melainkan sebagai arena konflik. Kedua kubu pendukung calon presiden saling menyerang dan merendahkan satu sama lain.
Jurnal ini juga menyoroti lemahnya peran partai politik yang lebih mengutamakan popularitas tokoh daripada kualitas dan kemampuan mereka. Banyak selebritas yang diusung sebagai calon legislatif hanya karena ketenaran mereka, bukan karena kompetensi atau integritas yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik belum optimal dalam menjalankan proses kaderisasi. Menurut saya, ini mencerminkan wajah politik yang masih pragmatis dan jauh dari cita-cita demokrasi yang seharusnya mendidik masyarakat. Selain partai politik, birokrasi juga terjebak dalam praktik politik yang pragmatis. Padahal, seharusnya birokrasi bersikap netral dan melayani seluruh warga, namun kenyataannya banyak aparatur negara yang terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan kita masih rentan terhadap intervensi politik.
Sebagai refleksi, saya sependapat dengan penulis bahwa demokrasi tidak hanya sebatas memilih pemimpin. Demokrasi juga melibatkan kemampuan pemimpin terpilih untuk membangun kepercayaan publik serta menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan transparan. Jika demokrasi hanya dijalankan sebagai formalitas tanpa memperhatikan nilai-nilai esensialnya, maka konflik sosial, ketidakpercayaan publik, dan ketimpangan akan terus berulang.
Jurnal ini menyadarkan saya bahwa semua elemen —masyarakat, media, partai politik, birokrasi, hingga lembaga penyelenggara pemilu— harus menjalankan peran mereka dengan integritas dan tanggung jawab. Hanya dengan cara ini, demokrasi di Indonesia dapat berkembang tidak hanya secara tampak, tetapi juga mengakar dalam sistem dan budaya bangsa.
2217011080
Kimia A
Dalam jurnal berjudul "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" yang ditulis oleh R. Siti Zuhro, dijelaskan bahwa pelaksanaan pemilu presiden pada tahun 2019 belum mampu memperkuat demokrasi secara substansial di Indonesia. Dari perspektif saya sebagai seorang mahasiswa, inti dari tulisan ini menegaskan bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural, yang hanya terfokus pada rutinitas pemilu yang diadakan setiap lima tahun, tanpa menyentuh aspek-aspek penting seperti keadilan, kesetaraan politik, dan partisipasi publik yang berkualitas. Pemilu 2019 justru menunjukkan adanya polarisasi yang semakin tajam di masyarakat. Kampanye yang dipenuhi dengan berita palsu, ujaran kebencian, dan politisasi agama menjadikan demokrasi bukan sebagai ruang untuk berdialog, melainkan sebagai arena konflik. Kedua kubu pendukung calon presiden saling menyerang dan merendahkan satu sama lain.
Jurnal ini juga menyoroti lemahnya peran partai politik yang lebih mengutamakan popularitas tokoh daripada kualitas dan kemampuan mereka. Banyak selebritas yang diusung sebagai calon legislatif hanya karena ketenaran mereka, bukan karena kompetensi atau integritas yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik belum optimal dalam menjalankan proses kaderisasi. Menurut saya, ini mencerminkan wajah politik yang masih pragmatis dan jauh dari cita-cita demokrasi yang seharusnya mendidik masyarakat. Selain partai politik, birokrasi juga terjebak dalam praktik politik yang pragmatis. Padahal, seharusnya birokrasi bersikap netral dan melayani seluruh warga, namun kenyataannya banyak aparatur negara yang terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan kita masih rentan terhadap intervensi politik.
Sebagai refleksi, saya sependapat dengan penulis bahwa demokrasi tidak hanya sebatas memilih pemimpin. Demokrasi juga melibatkan kemampuan pemimpin terpilih untuk membangun kepercayaan publik serta menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan transparan. Jika demokrasi hanya dijalankan sebagai formalitas tanpa memperhatikan nilai-nilai esensialnya, maka konflik sosial, ketidakpercayaan publik, dan ketimpangan akan terus berulang.
Jurnal ini menyadarkan saya bahwa semua elemen —masyarakat, media, partai politik, birokrasi, hingga lembaga penyelenggara pemilu— harus menjalankan peran mereka dengan integritas dan tanggung jawab. Hanya dengan cara ini, demokrasi di Indonesia dapat berkembang tidak hanya secara tampak, tetapi juga mengakar dalam sistem dan budaya bangsa.
Melan Tania Shelomita Yusniar
2217011080
Kimia A
Video tersebut memberikan wawasan tentang kehidupan di masyarakat demokratis, di mana pentingnya keberagaman pendapat dan diskusi terbuka menjadi kunci, selama kita tetap mengikuti aturan yang telah disepakati. Namun, video tersebut tidak hanya berhenti pada merayakan kebebasan untuk berbicara. Ia juga mengajak kita untuk melihat lebih dalam permasalahan yang lebih serius, yaitu penurunan kualitas demokrasi. Menurut data dari Freedom House dan Economist Intelligence Unit, sejak tahun 2013, skor demokrasi Indonesia terus menurun, yang menunjukkan terdapat kendala dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi di negara kita.
Kemudian, video tersebut menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi bukan hanya menjadi masalah di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara yang biasanya dianggap telah mapan dalam hal demokrasi, seperti Amerika Serikat. Ini berarti bahwa tantangan untuk mempertahankan demokrasi adalah persoalan global yang perlu mendapatkan perhatian serius. Video tersebut menggugah kita untuk mencari tahu akar masalah, memahami dampaknya pada stabilitas sosial dan politik, serta menyadari betapa pentingnya kerja sama global untuk menjaga dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Dengan kata lain, video tersebut lebih dari sekadar merayakan kebebasan berpendapat; ia mengingatkan kita untuk tetap waspada dan bertindak demi masa depan demokrasi yang lebih kuat.
2217011080
Kimia A
Video tersebut memberikan wawasan tentang kehidupan di masyarakat demokratis, di mana pentingnya keberagaman pendapat dan diskusi terbuka menjadi kunci, selama kita tetap mengikuti aturan yang telah disepakati. Namun, video tersebut tidak hanya berhenti pada merayakan kebebasan untuk berbicara. Ia juga mengajak kita untuk melihat lebih dalam permasalahan yang lebih serius, yaitu penurunan kualitas demokrasi. Menurut data dari Freedom House dan Economist Intelligence Unit, sejak tahun 2013, skor demokrasi Indonesia terus menurun, yang menunjukkan terdapat kendala dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi di negara kita.
Kemudian, video tersebut menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi bukan hanya menjadi masalah di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara yang biasanya dianggap telah mapan dalam hal demokrasi, seperti Amerika Serikat. Ini berarti bahwa tantangan untuk mempertahankan demokrasi adalah persoalan global yang perlu mendapatkan perhatian serius. Video tersebut menggugah kita untuk mencari tahu akar masalah, memahami dampaknya pada stabilitas sosial dan politik, serta menyadari betapa pentingnya kerja sama global untuk menjaga dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Dengan kata lain, video tersebut lebih dari sekadar merayakan kebebasan berpendapat; ia mengingatkan kita untuk tetap waspada dan bertindak demi masa depan demokrasi yang lebih kuat.