Nama : Tiara Cahya Mukti
NPM : 2217011027
Kelas : B
Jurnal Penelitian Politik LIPI edisi Juni 2019 ini banyak membahas soal dinamika politik menjelang Pemilu Serentak 2019, di mana untuk pertama kalinya pemilu legislatif dan pemilihan presiden digelar bersamaan. Salah satu topik utama yang dibahas adalah soal sistem presidensial yang katanya mau diperkuat, tapi nyatanya masih lemah karena partai-partai politik belum solid dan sistem threshold masih bikin capres-cawapres harus berkoalisi secara pragmatis. Di sisi lain, ada juga pembahasan tentang bagaimana suara perempuan coba dimobilisasi lewat label ‘emak-emak’ dan ‘ibu bangsa’, yang ternyata lebih ke simbolis saja dan justru memperkuat kesan kalau perempuan hanya cocok di ranah domestik.
Isu netralitas Polri juga jadi sorotan, apalagi karena tugas mereka penting banget dalam menjaga keamanan pemilu. Ada juga bahasan menarik soal populisme yang makin marak, di mana elit politik pakai isu identitas dan agama buat narik simpati rakyat. Dalam artikel R. Siti Zuhro, dijelasin juga kalau demokrasi Indonesia masih sebatas formalitas—karena masih banyak masalah kayak politisasi birokrasi, hoaks, ujaran kebencian, sampai ketidakpercayaan publik terhadap hasil pilpres. Bahkan, kerusuhan setelah pengumuman hasil pemilu jadi bukti kalau konsolidasi demokrasi masih jauh dari kata ideal.
Selain itu, ada artikel yang mengulas sisi politik dari Shalawat Badar, yang ternyata sering dijadikan alat mobilisasi santri dalam politik. Di bagian akhir, jurnal ini juga nyentuh soal perlunya penataan demokrasi pasca reformasi. Intinya, walaupun Indonesia udah punya pengalaman panjang soal pemilu, tapi kualitasnya masih harus banyak diperbaiki, terutama dalam hal kepercayaan publik, netralitas birokrasi, dan peran partai politik yang belum maksimal.
NPM : 2217011027
Kelas : B
Jurnal Penelitian Politik LIPI edisi Juni 2019 ini banyak membahas soal dinamika politik menjelang Pemilu Serentak 2019, di mana untuk pertama kalinya pemilu legislatif dan pemilihan presiden digelar bersamaan. Salah satu topik utama yang dibahas adalah soal sistem presidensial yang katanya mau diperkuat, tapi nyatanya masih lemah karena partai-partai politik belum solid dan sistem threshold masih bikin capres-cawapres harus berkoalisi secara pragmatis. Di sisi lain, ada juga pembahasan tentang bagaimana suara perempuan coba dimobilisasi lewat label ‘emak-emak’ dan ‘ibu bangsa’, yang ternyata lebih ke simbolis saja dan justru memperkuat kesan kalau perempuan hanya cocok di ranah domestik.
Isu netralitas Polri juga jadi sorotan, apalagi karena tugas mereka penting banget dalam menjaga keamanan pemilu. Ada juga bahasan menarik soal populisme yang makin marak, di mana elit politik pakai isu identitas dan agama buat narik simpati rakyat. Dalam artikel R. Siti Zuhro, dijelasin juga kalau demokrasi Indonesia masih sebatas formalitas—karena masih banyak masalah kayak politisasi birokrasi, hoaks, ujaran kebencian, sampai ketidakpercayaan publik terhadap hasil pilpres. Bahkan, kerusuhan setelah pengumuman hasil pemilu jadi bukti kalau konsolidasi demokrasi masih jauh dari kata ideal.
Selain itu, ada artikel yang mengulas sisi politik dari Shalawat Badar, yang ternyata sering dijadikan alat mobilisasi santri dalam politik. Di bagian akhir, jurnal ini juga nyentuh soal perlunya penataan demokrasi pasca reformasi. Intinya, walaupun Indonesia udah punya pengalaman panjang soal pemilu, tapi kualitasnya masih harus banyak diperbaiki, terutama dalam hal kepercayaan publik, netralitas birokrasi, dan peran partai politik yang belum maksimal.