Nama : Maulida Aprilia
NPM : 2217011176
Kelas : B
Prodi : Kimia
NPM : 2217011176
Kelas : B
Prodi : Kimia
Posts made by Maulida Aprilia 2217011176
Nama : Maulida Aprilia
NPM : 2217011176
Kelas : B
Prodi : Kimia
NPM : 2217011176
Kelas : B
Prodi : Kimia
Nama : Maulida Aprilia
NPM : 2217011176
Kelas : B
Prodi : Kimia
NPM : 2217011176
Kelas : B
Prodi : Kimia
Nama : Maulida Aprilia
NPM : 2217011176
Kelas : B
Dalam vidio tersebut menjelaskan bahwa Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Pada awalnya, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer dengan UUDS 1950 sebagai landasan hukum. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada di bawah kontrol parlemen, dan presiden hanya berperan sebagai kepala negara. Namun, ketidakstabilan politik akibat sering bergantinya kabinet dan konflik antarpartai menyebabkan sistem ini tidak berjalan efektif. Akhirnya, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengembalikan UUD 1945 dan memulai masa Demokrasi Terpimpin yang mengonsentrasikan kekuasaan pada presiden dan mengurangi peran partai politik serta parlemen.
Masa Demokrasi Terpimpin berakhir ketika Presiden Soeharto mengambil alih kekuasaan melalui proses yang dikenal sebagai Orde Baru. Pada masa ini, Indonesia secara formal tetap menganut sistem demokrasi, namun praktiknya lebih menyerupai otoritarianisme. Pemilu tetap dilaksanakan, tetapi tidak kompetitif karena adanya dominasi Golkar dan pembatasan terhadap partai oposisi. Kebebasan berpendapat, pers, dan organisasi politik dikekang. Orde Baru berkuasa selama lebih dari tiga dekade hingga runtuhnya pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi, korupsi, dan desakan kuat dari masyarakat untuk reformasi.
Era Reformasi yang dimulai setelah lengsernya Soeharto menandai babak baru demokrasi di Indonesia. Perubahan besar dilakukan, termasuk amandemen UUD 1945, pembentukan lembaga independen, dan pelaksanaan pemilu yang bebas dan langsung. Pemilihan presiden secara langsung dimulai pada 2004, memberi rakyat kekuasaan lebih besar dalam menentukan pemimpin nasional. Demokrasi Indonesia terus berkembang dengan meningkatnya partisipasi publik, kebebasan pers, dan peran masyarakat sipil. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti politik identitas, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan, demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan menuju sistem yang lebih terbuka dan akuntabel.
NPM : 2217011176
Kelas : B
Dalam vidio tersebut menjelaskan bahwa Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Pada awalnya, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer dengan UUDS 1950 sebagai landasan hukum. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada di bawah kontrol parlemen, dan presiden hanya berperan sebagai kepala negara. Namun, ketidakstabilan politik akibat sering bergantinya kabinet dan konflik antarpartai menyebabkan sistem ini tidak berjalan efektif. Akhirnya, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengembalikan UUD 1945 dan memulai masa Demokrasi Terpimpin yang mengonsentrasikan kekuasaan pada presiden dan mengurangi peran partai politik serta parlemen.
Masa Demokrasi Terpimpin berakhir ketika Presiden Soeharto mengambil alih kekuasaan melalui proses yang dikenal sebagai Orde Baru. Pada masa ini, Indonesia secara formal tetap menganut sistem demokrasi, namun praktiknya lebih menyerupai otoritarianisme. Pemilu tetap dilaksanakan, tetapi tidak kompetitif karena adanya dominasi Golkar dan pembatasan terhadap partai oposisi. Kebebasan berpendapat, pers, dan organisasi politik dikekang. Orde Baru berkuasa selama lebih dari tiga dekade hingga runtuhnya pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi, korupsi, dan desakan kuat dari masyarakat untuk reformasi.
Era Reformasi yang dimulai setelah lengsernya Soeharto menandai babak baru demokrasi di Indonesia. Perubahan besar dilakukan, termasuk amandemen UUD 1945, pembentukan lembaga independen, dan pelaksanaan pemilu yang bebas dan langsung. Pemilihan presiden secara langsung dimulai pada 2004, memberi rakyat kekuasaan lebih besar dalam menentukan pemimpin nasional. Demokrasi Indonesia terus berkembang dengan meningkatnya partisipasi publik, kebebasan pers, dan peran masyarakat sipil. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti politik identitas, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan, demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan menuju sistem yang lebih terbuka dan akuntabel.
Nama : Maulida Aprilia
NPM : 2217011176
Kelas : B
Dalam jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Penulis menekankan bahwa meskipun Indonesia secara konstitusional adalah negara hukum dan demokrasi, pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan umum daerah belum sepenuhnya mencerminkan nilai “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”
Hal ini terlihat dari masih adanya konflik politik, dominasi partai, dan sulitnya calon independen untuk maju. Jurnal ini mengkritisi kurangnya kesadaran penyelenggara pemilu terhadap prinsip-prinsip Pancasila dan lemahnya implementasi nilai musyawarah dan keadilan dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, penegakan demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat agar pemilu benar-benar menjadi sarana rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan secara adil dan beradab.
NPM : 2217011176
Kelas : B
Dalam jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Penulis menekankan bahwa meskipun Indonesia secara konstitusional adalah negara hukum dan demokrasi, pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan umum daerah belum sepenuhnya mencerminkan nilai “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”
Hal ini terlihat dari masih adanya konflik politik, dominasi partai, dan sulitnya calon independen untuk maju. Jurnal ini mengkritisi kurangnya kesadaran penyelenggara pemilu terhadap prinsip-prinsip Pancasila dan lemahnya implementasi nilai musyawarah dan keadilan dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, penegakan demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat agar pemilu benar-benar menjadi sarana rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan secara adil dan beradab.