Fitra Rizqi Ramadhani
2217011087
Kelas B

Analisis Soal

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Jawab :
Berita ini menyampaikan pesan penting dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mengenai larangan melibatkan anak-anak dalam demonstrasi menolak Omnibus Law. Tanggapan saya terhadap isi berita ini adalah positif dan mendukung penuh. Tindakan Risma yang tegas melindungi anak-anak dari eksploitasi dalam demonstrasi adalah langkah yang tepat. Anak-anak adalah kelompok yang rentan dan belum memiliki pemahaman yang cukup tentang isu-isu kompleks seperti Omnibus Law. Melibatkan mereka dalam aksi demonstrasi tidak hanya membahayakan keselamatan mereka, tetapi juga merampas hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan kondusif.
Hal positif yang dapat diambil dari berita ini adalah:
• Perlindungan Anak: Risma menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan anak. Tindakannya ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang eksploitasi anak dalam bentuk apapun.
• Kesadaran akan Hak Anak: Berita ini mengingatkan kita semua akan pentingnya menghormati hak-hak anak, termasuk hak untuk tidak dilibatkan dalam kegiatan yang dapat membahayakan fisik dan mental mereka.
• Pentingnya Pendidikan: Risma menekankan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Dengan menjauhkan mereka dari demonstrasi, kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk fokus pada pendidikan dan pengembangan diri.
• Kondusifitas Kota: Dengan melarang pelibatan anak-anak dalam demo, itu dapat menjaga kondusifitas kota, dan menghindari terjadinya kericuhan yang dapat membahayakan anak-anak.
Secara keseluruhan, berita ini memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi dan memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.
2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Jawab :
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, penting untuk merencanakan demonstrasi dengan matang, termasuk menentukan tujuan yang jelas, rute yang aman, dan penanggung jawab yang terorganisir. Kedua, komunikasi yang baik dengan pihak berwenang, seperti kepolisian, sangat penting untuk memastikan demonstrasi berjalan tertib dan aman. Ketiga, demonstran harus diberikan edukasi tentang hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya menjaga ketertiban umum dan menghindari tindakan provokatif. Keempat, penggunaan media sosial dan platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang akurat dan mencegah penyebaran hoaks yang dapat memicu kerusuhan. Kelima, keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat membantu meredakan ketegangan dan mempromosikan dialog yang konstruktif. Terakhir, penting untuk memastikan bahwa demonstrasi berlangsung secara damai dan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak anak-anak untuk tidak dieksploitasi.
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Jawab :
Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat tanggung jawab yang melekat pada setiap individu sebagai anggota masyarakat. Kewajiban ini meliputi menghormati hak asasi orang lain, mematuhi hukum yang berlaku, dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Dalam konteks demonstrasi, kewajiban dasar mencakup menyampaikan pendapat secara damai, tidak merusak fasilitas umum, dan tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan yang berpotensi membahayakan.

Kewajiban dasar manusia tidak serta-merta membatasi hak, tetapi lebih kepada mengatur bagaimana hak tersebut dijalankan. Misalnya, hak untuk berpendapat dijamin, tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain atau mengganggu ketertiban umum. Dalam kasus demonstrasi, kewajiban untuk tidak melibatkan anak-anak bertujuan untuk melindungi hak anak-anak dari eksploitasi dan potensi bahaya.

Fitra Rizqi Ramadhani
2217011087
Kelas B

Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia
Konstitusi Republik adalah landasan hukum tertinggi suatu negara yang berbentuk republik. Konstitusi ini merumuskan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara. Dalam konteks konstitusional, perubahan atau amandemen konstitusi harus dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi itu sendiri, untuk memastikan bahwa perubahan tersebut mencerminkan kehendak rakyat dan menjaga stabilitas negara.
1. Perkembangan Konstitusi Perkembangan konstitusi juga terjadi di dunia
Perkembangan konstitusi di dunia berakar dari gagasan pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Magna Carta di Inggris (1215) menjadi tonggak awal, diikuti oleh konstitusi tertulis pertama di dunia, Konstitusi Amerika Serikat (1787), yang dipengaruhi oleh pemikiran John Locke dan Montesquieu. Revolusi Prancis (1789) dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara juga berperan penting. Pada abad ke-19 dan ke-20, konstitusi menyebar ke berbagai negara, sering kali sebagai hasil dari perjuangan kemerdekaan atau perubahan rezim. Kini, konstitusi modern umumnya mengatur struktur negara, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme perubahan konstitusi.
Di Indonesia, perkembangan konstitusi dimulai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang dirancang dalam waktu singkat di tengah perjuangan kemerdekaan. UUD 1945 mengalami beberapa perubahan, termasuk perubahan menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949) dan Undang-Undang Dasar Sementara (1950), sebelum kembali ke UUD 1945 pada tahun 1959 dengan Dekrit Presiden. Pada masa Orde Baru, terjadi penafsiran yang sentralistik terhadap UUD 1945. Setelah reformasi 1998, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen (1999-2002), yang memperkuat sistem presidensial, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan. Kini, UUD 1945 menjadi landasan hukum yang dinamis, mencerminkan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam berdemokrasi.
2. Perubahan Konstitusi Perubahan konstitusi juga terjadi di dunia dan Indonesia
Perubahan konstitusi adalah fenomena yang umum terjadi di berbagai negara di dunia. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan sosial, politik, atau ekonomi. Di beberapa negara, perubahan konstitusi dilakukan secara damai melalui amandemen atau revisi. Di negara lain, perubahan konstitusi terjadi melalui revolusi atau kudeta. Misalnya, di Amerika Serikat, Konstitusi telah mengalami beberapa amandemen sejak disahkan pada tahun 1787. Di Prancis, Konstitusi telah mengalami beberapa kali perubahan sejak Revolusi Prancis.
Di Indonesia, perubahan konstitusi juga telah terjadi beberapa kali. Konstitusi pertama Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen sejak tahun 1999 hingga tahun 2002. Amandemen ini dilakukan untuk menyesuaikan UUD 1945 dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa Indonesia. Selain amandemen UUD 1945, Indonesia juga pernah mengalami perubahan konstitusi lainnya, seperti perubahan menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) pada tahun 1950. Perubahan-perubahan ini mencerminkan dinamika politik dan sejarah Indonesia.
3. Dokumen Konstitusi Dokumen konstitusi juga telah diterbitkan
Dokumen konstitusi adalah fondasi hukum tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara. Dokumen ini merangkum prinsip-prinsip dasar, struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme perubahan konstitusi itu sendiri. Bentuknya beragam, ada yang ringkas seperti Konstitusi Amerika Serikat, ada pula yang lebih rinci seperti Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia.
Dokumen konstitusi biasanya mencakup:
• Pembukaan: Bagian awal yang merumuskan cita-cita dan tujuan negara.
• Batang Tubuh: Pasal-pasal yang mengatur struktur negara, lembaga-lembaga negara, hak asasi manusia, dan lain-lain.
• Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan: Ketentuan yang mengatur transisi dari sistem lama ke sistem baru.
Penerbitan dokumen konstitusi menandai momen penting dalam sejarah suatu negara, sering kali setelah proklamasi kemerdekaan, revolusi, atau perubahan rezim. Dokumen ini menjadi rujukan utama dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan publik, serta menjadi simbol kedaulatan dan identitas nasional.
Di era modern, dokumen konstitusi tidak hanya tersedia dalam bentuk cetak, tetapi juga dalam format digital, memudahkan akses bagi warga negara dan peneliti. Terjemahan dokumen konstitusi ke berbagai bahasa juga umum dilakukan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang prinsip-prinsip konstitusional.

Fitra Rizqi Ramadhani
2217011087
Kelas B

Analisis Soal

1. Bagaimana pendapat dan sikap Anda terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Apakah hal itu dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia? Mengapa hal ini terjadi?

Jawab :
Pendapat dan Sikap saya terhadap Tantangan Bangsa Indonesia yaitu Globalisasi IPTEK membawa dampak yang kompleks bagi Indonesia. Di satu sisi, kemajuan teknologi dan informasi membuka peluang besar untuk kemajuan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan. Namun, di sisi lain, arus globalisasi juga menggerus nilai-nilai luhur bangsa, seperti yang Anda sebutkan dalam konteks Pancasila.
Masalah-masalah seperti melemahnya pendidikan agama, krisis moral pemuda, memudarnya semangat persatuan, kepemimpinan yang kurang demokratis, dan ketidakadilan ekonomi adalah tantangan nyata yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan-tantangan ini berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa jika tidak ditangani dengan serius. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, pengaruh budaya asing yang tidak tersaring, kesenjangan sosial dan ekonomi.

2. Lemahnya penegakan hukum Apa yang perlu dilakukan agar kebudayaan Indonesia sebagai pemersatu dibalik keberagaman dan pluralnya bangsa Indonesia?

Jawab :
Untuk memperkuat kebudayaan Indonesia sebagai pemersatu bangsa, beberapa langkah perlu dilakukan beberapa tindakan diantaranya
- Pendidikan karakter yang kuat, dimana pendidikan ini harus tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter yang kuat, berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
- Pelestarian dan pengembangan budaya lokal: Budaya lokal adalah kekayaan bangsa yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan, festival budaya, dan dukungan terhadap seniman dan budayawan lokal.
- Penyaringan budaya asing: Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan untuk menyaring budaya asing yang masuk, sehingga hanya budaya yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa yang diterima.
- Penguatan rasa nasionalisme: Rasa nasionalisme perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan, kegiatan kebangsaan, dan media massa.
- Pemerataan pembangunan : pembangunan harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial dan ekonomi yang mencolok.
- Penegakan hukum yang adil: Penegakan hukum yang adil dan tegas akan menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebudayaan Indonesia dapat menjadi kekuatan pemersatu bangsa di tengah arus globalisasi yang deras.

Fitra Rizqi Ramadhani
2217011087
Kelas B

"Integrasi Nasional Sebagai Penangkal Etnosentrisme di Indonesia"

Menurut hasil analisis saya, jurnal ini mengangkat isu penting mengenai etnosentrisme sebagai ancaman terhadap integrasi nasional di Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa etnosentrisme, yaitu kecenderungan untuk memandang budaya sendiri lebih unggul daripada budaya lain, dapat menghambat terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, etnosentrisme dapat memicu konflik antaretnis dan mengancam keutuhan NKRI.

Dalam jurnal ini menekankan pentingnya integrasi nasional sebagai solusi untuk mengatasi etnosentrisme. Integrasi nasional diartikan sebagai proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dan identitas nasional. Penulis mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat memperkuat integrasi nasional, seperti pendidikan multikultural, dialog antaretnis, dan kebijakan pemerintah yang adil dan inklusif.

Selain itu, peran penting masyarakat sipil dalam mempromosikan integrasi nasional. Organisasi masyarakat, tokoh agama, dan media massa dapat berperan sebagai agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan semangat kebangsaan. Dengan demikian, integrasi nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Fitra Rizqi Ramadhani
2217011087
Kelas B

Identitas nasional dan integrasi nasional

Identitas nasional adalah kumpulan budaya yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Hakikat identitas nasional Indonesia adalah Pancasila, yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Unsur-unsur identitas nasional meliputi suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Identitas nasional dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu identitas fundamental (Pancasila), identitas instrumental (UUD 1945), dan identitas alamiah (kondisi geografis Indonesia).

Integrasi nasional adalah penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Faktor pendorong integrasi nasional antara lain sejarah, keinginan bersatu, cinta tanah air dan rela berkorban, serta konsensus nasional. Faktor penghambat integrasi nasional meliputi heterogenitas masyarakat, ketimpangan sosial, etnosentrisme, dan gangguan dari luar. Bentuk-bentuk integrasi nasional adalah asimilasi (peleburan budaya) dan akulturasi (penerimaan budaya tanpa menghilangkan budaya asli). Myron Weiner (1971) mendefinisikan integrasi nasional sebagai penyatuan kelompok budaya, pembentukan wewenang kekuasaan, penghubungan pemerintah dan yang diperintah, konsensus terhadap nilai, dan perilaku yang terintegrasi.

Identitas nasional dan integrasi nasional memiliki hubungan yang erat. Identitas nasional menjadi dasar bagi integrasi nasional. Dengan memiliki identitas nasional yang kuat, bangsa Indonesia dapat bersatu dan mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Integrasi nasional yang berhasil akan memperkuat identitas nasional bangsa.