Nama : Fitra Rizqi Ramadhani
NPM : 2217011087
Kelas : B

Demokrasi dan Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas

Jurnal ini mengupas secara mendalam hubungan antara demokrasi, pendidikan politik, dan kualitas pemilu di Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa demokrasi pada dasarnya adalah sistem pemerintahan yang memberikan ruang sebesar-besarnya kepada rakyat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, termasuk melalui pemilu. Namun, keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada sejauh mana rakyat memahami hak dan kewajibannya dalam sistem tersebut. Di sinilah pendidikan politik memainkan peran strategis. Pendidikan politik bertujuan untuk membentuk masyarakat yang sadar politik, kritis, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan politik yang baik, masyarakat dapat mengenali pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu, memahami proses politik, serta mampu menilai calon pemimpin berdasarkan rekam jejak dan visi-misi, bukan sekadar popularitas atau praktik transaksional seperti politik uang.

Jurnal ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, antara lain rendahnya literasi politik masyarakat, penyebaran informasi yang tidak akurat, serta lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran pemilu. Selain itu, partisipasi masyarakat sering kali belum dilandasi oleh kesadaran politik yang matang, melainkan hanya bersifat prosedural. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu (seperti KPU dan Bawaslu), organisasi masyarakat sipil, institusi pendidikan, dan media massa dalam menyelenggarakan pendidikan politik secara berkelanjutan. Pendidikan politik tidak boleh hanya dilakukan menjelang pemilu saja, tetapi harus menjadi proses yang berkesinambungan sejak dini, misalnya melalui kurikulum pendidikan di sekolah dan kampus, serta kampanye publik yang informatif dan membangun.
Kesimpulannya, kualitas pemilu yang baik hanya dapat terwujud jika masyarakat memiliki pengetahuan politik yang memadai dan terlibat aktif dalam proses demokrasi. Pendidikan politik menjadi fondasi utama untuk membangun masyarakat yang cerdas, berintegritas, dan siap menjaga nilai-nilai demokrasi. Tanpa pendidikan politik yang efektif, demokrasi berisiko mengalami stagnasi bahkan kemunduran karena minimnya kontrol publik dan dominasi elite politik. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pemilu harus dimulai dari penguatan pendidikan politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi substantif di Indonesia.

Nama : Fitra Rizqi Ramadhani
NPM : 2217011087
Kelas B

Demokrasi tetap menjadi pilihan banyak negara meskipun sering dianggap gaduh. Pertama, demokrasi memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Kedua, demokrasi mendorong penyelesaian konflik secara terstruktur melalui pemilu dan dialog, berbeda dengan sistem otoriter. Ketiga, pemerintahan demokratis cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat karena pemimpin dipilih melalui pemilu. Selain itu, demokrasi berpotensi mendukung hak asasi manusia dan kebebasan individu.
Demokrasi ketika diterapkan dalam masyarakat dengan pola pikir feodal. Dalam kondisi ini, partisipasi masyarakat dalam demokrasi tidak didasari oleh kesadaran kritis, melainkan oleh rasa hormat berlebihan terhadap hierarki dan tokoh. Akibatnya, demokrasi menjadi ramai namun dangkal, dan pemilu kehilangan esensinya sebagai momentum perubahan. Sistem demokrasi yang ideal pun menjadi kurang bermakna tanpa nalar yang setara dari masyarakatnya.
Hal ini menjelaskan mengapa demokrasi di Indonesia sering menjadi sorotan terkait penurunan indeks demokrasi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan kurangnya transparansi kebijakan. Teks tersebut menekankan bahwa agar demokrasi dapat tumbuh sehat, rakyat tidak hanya perlu diberi hak memilih, tetapi juga didorong untuk berpikir kritis, karena demokrasi mencerminkan watak kolektif masyarakat.Meskipun memiliki kelemahan seperti lambatnya kebijakan dan perpecahan politik, daya tarik utama demokrasi adalah kemampuannya untuk memberikan suara dan kendali kepada masyarakat, menjanjikan partisipasi, tanggung jawab, dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik.

Nama : Fitra Rizqi Ramadhani
Npm : 2217011087
Kelas : B

Fitra Rizqi Ramadhani
2217011087
Kelas B

Analisis Soal
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut?
- Berita tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang risiko kesehatan yang dihadapi saat pandemi COVID-19, terutama dalam konteks kegiatan yang melibatkan kerumunan besar seperti demonstrasi. Meskipun demonstrasi adalah hak yang dijamin, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan publik.
Hal positif yang bisa diambil:
• Kesadaran akan risiko kesehatan: Berita ini meningkatkan kesadaran akan risiko penularan COVID-19 dalam kerumunan, bahkan di kalangan mahasiswa yang mungkin merasa lebih kuat.
• Pentingnya protokol kesehatan: Ini menekankan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, terutama dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang.
• Alternatif penyampaian pendapat: Ini mendorong pencarian cara alternatif untuk menyampaikan pendapat, seperti melalui kajian akademis atau dialog, yang lebih aman selama pandemi.
• Transparansi informasi: Pemberitaan ini menunjukan adanya keterbukaan informasi dari pihak pihak terkait, seperti Satgas COVID-19 dan Kemendikbud, mengenai kondisi yang terjadi.
Secara keseluruhan, berita ini adalah pengingat penting bahwa kesehatan publik harus menjadi prioritas, terutama dalam situasi pandemi.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19?
- Mengemukakan pendapat di tempat umum, seperti dalam demonstrasi, adalah hak setiap warga negara. Namun, hak tersebut harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Merusak fasilitas umum bukanlah cara yang tepat untuk menyampaikan aspirasi. Tindakan tersebut justru merugikan masyarakat luas dan mencoreng citra demonstrasi itu sendiri.
Di tengah pandemi COVID-19, menyalurkan aspirasi memerlukan cara yang lebih bijak. Beberapa alternatif yang dapat ditempuh antara lain:
• Dialog dan diskusi
• Pemanfaatan media sosial
• Petisi daring
• Kajian akademis
Penting untuk diingat bahwa menyampaikan aspirasi harus dilakukan dengan cara yang damai, santun, dan tidak merugikan orang lain. Di tengah pandemi, menjaga protokol kesehatan juga menjadi hal yang sangat penting.
3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang?
- Artikel tersebut membahas tentang potensi penyebaran Covid-19 dalam aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja. Terdapat perbedaan data antara Kemendikbud dan Satgas Covid-19 mengenai jumlah mahasiswa yang positif Covid-19 setelah demo. Kemendikbud menyebut 123 mahasiswa, sedangkan Satgas menyebut 123 demonstran reaktif (bukan hanya mahasiswa). Artikel juga menyoroti imbauan Kemendikbud agar mahasiswa tidak ikut demo, serta pendapat ahli epidemiologi dan kesehatan masyarakat mengenai risiko penyebaran Covid-19 dalam kerumunan massa. Selain itu, artikel juga menyinggung kontroversi terkait klaster pendidikan dalam UU Cipta Kerja.
- Solusi Permasalahan Benturan Kepentingan Pengusaha dan Buruh:
Untuk mengatasi benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh, diperlukan dialog yang konstruktif dan berkelanjutan. Pemerintah harus berperan sebagai mediator yang netral, memastikan regulasi yang adil dan transparan, serta menegakkan hukum secara konsisten. Pengusaha perlu memahami bahwa kesejahteraan buruh adalah investasi jangka panjang, bukan beban. Buruh juga perlu menyadari bahwa kelangsungan usaha adalah syarat bagi perlindungan hak-hak mereka. Serikat pekerja dan organisasi pengusaha perlu membangun mekanisme komunikasi yang efektif, menghindari polarisasi, dan fokus pada solusi yang saling menguntungkan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak perlu ditingkatkan, agar tercipta pemahaman yang lebih baik dan mengurangi potensi konflik.

4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?
- Dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, beberapa hal perlu diperbaiki:
• Peningkatan Kesadaran Hukum
• Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
• Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
• Penegakan Hukum yang Adil dan Tidak Diskriminatif
• Dialog dan Komunikasi yang Efektif
• Pendidikan Kewarganegaraan yang Berkualitas
• Saling menghormati dan menghargai.
Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan terwujud kehidupan yang harmonis antara negara dan warga negara, serta tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Fitra Rizqi Ramadhani
2217011087
Kelas B