NAMA : RORO REZAMITA HAPSARI
NPM : 2217011047
KELAS : A
NPM : 2217011047
KELAS : A
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Roro Rezamita Hapsari
NAMA : RORO REZAMITA HAPSARI
NPM : 2217011047
KELAS : A
NPM : 2217011047
KELAS : A
Roro Rezamita Hapsari
2217011047
Kimia Kelas A
Jawaban untuk Analisis Soal:
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut? Tanggapan saya terhadap isi berita ini adalah bahwa demonstrasi sebagai bentuk kebebasan berpendapat memang merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, tetapi dalam kondisi pandemi Covid-19, kegiatan yang melibatkan kerumunan besar memiliki risiko tinggi terhadap penularan virus. Berita ini menunjukkan bagaimana demonstrasi yang melibatkan banyak orang di tengah pandemi Covid-19 dapat meningkatkan risiko penularan virus. Di mana terdapat dua informasi berbeda yang disampaikan, yakni oleh Kemendikbud dan Satgas Covid-19, yang mengarah pada perbedaan antara mahasiswa yang dinyatakan positif dan demonstran yang hanya reaktif berdasarkan rapid test. Meskipun mahasiswa dan masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi mereka, protokol kesehatan tetap harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kesehatan publik. Hal positif yang bisa diambil dari kejadian ini adalah kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan dalam aktivitas publik, termasuk demonstrasi, memahami bahwa kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri dan orang lain, demonstrasi dalam jumlah besar berisiko tinggi terhadap penyebaran penyakit, sehingga di masa depan masyarakat lebih waspada dan mencari alternatif yang lebih aman untuk menyampaikan aspirasi, dan mendorong mahasiswa untuk mencari cara lain dalam menyampaikan aspirasi yang lebih aman, seperti kajian akademis atau diskusi formal dengan pemerintah.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19? Menurut saya demonstrasi merupakan hak asasi yang dijamin dalam UUD NRI 1945, tetapi aksi merusak fasilitas umum bertentangan atau melanggar prinsip hukum dan etika sosial. Tindakan tersebut melanggar kewajiban warga negara, seperti yang dijelaskan dalam materi PPT yang telah diberikan bahwa merusak fasilitas negara merupakan bentuk pengingkaran kewajiban warga negara. Oleh karenanya terdapat beberapa alternatif untuk menyalurkan aspirasi di tengah pandemi yaitu melalui kajian akademis di mana mahasiswa bisa mengkaji UU Cipta Kerja dan menyampaikan hasilnya kepada DPR atau lembaga terkait, lalu menggunakan media digital seperti petisi online, webinar, atau diskusi daring dapat menjadi wadah menyampaikan pendapat secara luas, dapat juga dengan memanfaatkan forum resmi untuk berdialog dengan perwakilan pemerintah atau legislatif, dan dengan menyuarakan pendapat melalui media sosial dengan data yang valid dan komunikasi yang efektif (kampanye sosial).
3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang? Solusi untuk mengatasi benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks keseimbangan hak dan kewajiban adalah dengan menciptakan regulasi ketenagakerjaan yang adil serta memperkuat dialog sosial antara kedua pihak. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan, seperti upah minimum dan jam kerja, dibuat berdasarkan keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan kesejahteraan pekerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menekankan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional. Forum komunikasi yang efektif juga diperlukan, seperti dewan ketenagakerjaan untuk menengahi perbedaan kepentingan serta memastikan bahwa hak-hak buruh, seperti jaminan sosial dan perlindungan kerja, tetap dipenuhi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengusaha juga harus menjalankan kewajibannya dengan memberikan kondisi kerja yang layak, sementara buruh perlu memahami bahwa produktivitas dan disiplin kerja merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas perusahaan. Jadi, keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat terwujud yang akan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.
4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam konsep bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan perbaikan di beberapa aspek penting yang menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan kewajiban negara serta warga negara. Pertama, peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan. Warga negara harus memahami bahwa selain memiliki hak, mereka juga memiliki kewajiban, seperti membayar pajak, menaati hukum, dan menjaga ketertiban umum. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan formal maupun kampanye publik yang berkelanjutan. Dimulai dari kesadaran diri sendiri terlebih dahulu. Kedua, transparansi dan akuntabilitas pemerintah perlu diperkuat. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dibuat secara terbuka, dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta pengawasan oleh lembaga independen untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Ketiga, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif harus menjadi prioritas. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan tidak berpihak, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin kuat. Jika dilakukan dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara dapat ditindak secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum itu jangan tajam ke bawah tumpul ke atas. Keempat, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial juga perlu diperhatikan. Negara harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk buruh, pengusaha kecil, dan kelompok rentan, sehingga ketimpangan sosial dapat diminimalkan. Kelima, penguatan budaya gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat perlu ditanamkan sejak dini. Saling menghormati hak antarwarga negara dan menjalankan kewajiban secara bertanggung jawab akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hubungan antara negara dan warga negara akan lebih seimbang dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, sehingga kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud. Intinya perubahan tidak dapat diperbaiki jika tidak dari kesadaran masyarakatnya sendiri. Daripada koar-koar sana sini, lebih baik perbaiki diri sendiri dahulu.
2217011047
Kimia Kelas A
Jawaban untuk Analisis Soal:
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut? Tanggapan saya terhadap isi berita ini adalah bahwa demonstrasi sebagai bentuk kebebasan berpendapat memang merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, tetapi dalam kondisi pandemi Covid-19, kegiatan yang melibatkan kerumunan besar memiliki risiko tinggi terhadap penularan virus. Berita ini menunjukkan bagaimana demonstrasi yang melibatkan banyak orang di tengah pandemi Covid-19 dapat meningkatkan risiko penularan virus. Di mana terdapat dua informasi berbeda yang disampaikan, yakni oleh Kemendikbud dan Satgas Covid-19, yang mengarah pada perbedaan antara mahasiswa yang dinyatakan positif dan demonstran yang hanya reaktif berdasarkan rapid test. Meskipun mahasiswa dan masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi mereka, protokol kesehatan tetap harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kesehatan publik. Hal positif yang bisa diambil dari kejadian ini adalah kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan dalam aktivitas publik, termasuk demonstrasi, memahami bahwa kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri dan orang lain, demonstrasi dalam jumlah besar berisiko tinggi terhadap penyebaran penyakit, sehingga di masa depan masyarakat lebih waspada dan mencari alternatif yang lebih aman untuk menyampaikan aspirasi, dan mendorong mahasiswa untuk mencari cara lain dalam menyampaikan aspirasi yang lebih aman, seperti kajian akademis atau diskusi formal dengan pemerintah.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19? Menurut saya demonstrasi merupakan hak asasi yang dijamin dalam UUD NRI 1945, tetapi aksi merusak fasilitas umum bertentangan atau melanggar prinsip hukum dan etika sosial. Tindakan tersebut melanggar kewajiban warga negara, seperti yang dijelaskan dalam materi PPT yang telah diberikan bahwa merusak fasilitas negara merupakan bentuk pengingkaran kewajiban warga negara. Oleh karenanya terdapat beberapa alternatif untuk menyalurkan aspirasi di tengah pandemi yaitu melalui kajian akademis di mana mahasiswa bisa mengkaji UU Cipta Kerja dan menyampaikan hasilnya kepada DPR atau lembaga terkait, lalu menggunakan media digital seperti petisi online, webinar, atau diskusi daring dapat menjadi wadah menyampaikan pendapat secara luas, dapat juga dengan memanfaatkan forum resmi untuk berdialog dengan perwakilan pemerintah atau legislatif, dan dengan menyuarakan pendapat melalui media sosial dengan data yang valid dan komunikasi yang efektif (kampanye sosial).
3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang? Solusi untuk mengatasi benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks keseimbangan hak dan kewajiban adalah dengan menciptakan regulasi ketenagakerjaan yang adil serta memperkuat dialog sosial antara kedua pihak. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan, seperti upah minimum dan jam kerja, dibuat berdasarkan keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan kesejahteraan pekerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menekankan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional. Forum komunikasi yang efektif juga diperlukan, seperti dewan ketenagakerjaan untuk menengahi perbedaan kepentingan serta memastikan bahwa hak-hak buruh, seperti jaminan sosial dan perlindungan kerja, tetap dipenuhi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengusaha juga harus menjalankan kewajibannya dengan memberikan kondisi kerja yang layak, sementara buruh perlu memahami bahwa produktivitas dan disiplin kerja merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas perusahaan. Jadi, keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat terwujud yang akan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.
4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam konsep bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan perbaikan di beberapa aspek penting yang menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan kewajiban negara serta warga negara. Pertama, peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan. Warga negara harus memahami bahwa selain memiliki hak, mereka juga memiliki kewajiban, seperti membayar pajak, menaati hukum, dan menjaga ketertiban umum. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan formal maupun kampanye publik yang berkelanjutan. Dimulai dari kesadaran diri sendiri terlebih dahulu. Kedua, transparansi dan akuntabilitas pemerintah perlu diperkuat. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dibuat secara terbuka, dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta pengawasan oleh lembaga independen untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Ketiga, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif harus menjadi prioritas. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan tidak berpihak, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin kuat. Jika dilakukan dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara dapat ditindak secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum itu jangan tajam ke bawah tumpul ke atas. Keempat, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial juga perlu diperhatikan. Negara harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk buruh, pengusaha kecil, dan kelompok rentan, sehingga ketimpangan sosial dapat diminimalkan. Kelima, penguatan budaya gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat perlu ditanamkan sejak dini. Saling menghormati hak antarwarga negara dan menjalankan kewajiban secara bertanggung jawab akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hubungan antara negara dan warga negara akan lebih seimbang dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, sehingga kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud. Intinya perubahan tidak dapat diperbaiki jika tidak dari kesadaran masyarakatnya sendiri. Daripada koar-koar sana sini, lebih baik perbaiki diri sendiri dahulu.
Roro Rezamita Hapsari, 2217011047, Kelas A
Roro Rezamita Hapsari, 2217011047, Kelas A