Nama : Qori Atsaravin Husein
Npm : 2211011070
Kelas : S1 Manajemen (B)
Menganalisis jurnal "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui
Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani."

pendidikan kewarganegaraan (Civics) berasal dari pendidikan tentang kewarganegaraan (Citizenship). Stanley E. Dimond menjelaskan bahwa Citizenship sebagaimana keterhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian dalam arti sempit,citizenship hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak hak hukum dan tanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang perkuliahan.
yang menjadi fokus dari Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga dunia.
Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah :
a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa;
c) mengembangkan
kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan,toleransi dan tanggungjawab.

demokrasi secara terminology berarti
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat atau rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi.
Demokrasi dibagi menjadi 2 macam yaitu : Demokrasi langsung (direct
democracy) adalah demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan suatu negara.
demokrasi tidak langsung, adalah demokrasi yang secara tidak langsung melibatkan rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Demokratisasi sangat berkaitan dengan kebebasan berkarya dan berekpresi individu dalam ruang civil society termasuk di dalamnya, antara lain kebebasan untuk berkomunikasi, kebebasan berpikir dan beragama kebebasan untuk berpendapat dan berasosiasi serta kebebasan untuk memiliki dan mengatur kepemilikannya.
Menurut cendekiawan Nurcholish
Madjid, setidaknya ada enam (6) norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis yaitu sebagai berikut :
-Pertama, kesadaran akan pluralisme. Kesadaran akan kemajemukan tidak sekedar
pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk.
-Kedua, musyawarah. Makna dan semangat musyawarah adalah mengharuskan adanya kesadaran dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negoisasidan kompromi-kompromis sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama.
-Ketiga, cara haruslah berjalan dengan tujuan. Norma ini menekankan bahwa hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan.
-Keempat, norma kejujuran dalam pemufakatan. Suasama masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberikan keuntungan semua pihak.
-Kelima, kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban. Pengakuan akan kebebasan Nurani (freedom of conscience),persamaan hak dan kewajiban bagi semua (egalitarianism)merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada itikad baik orang dan kelompok lain (trust attitude).
-Keenam, trial and error (percobanan dan salah) dalam berdemokrasi. Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji tetapi ia merpakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik untuk berdemokrasi.

hak asasi manusia adalah hak- hak yang diberikan langsungoleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrat.Pengertian HAM tertuang di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut UU ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupaan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Di dalam HAM terdapat empat prinsip
dasar HAM yaitu;
1.Kebebasan merupakan penghormatan yang diciptakan oleh Sang Pencipta kepada martabat manusia selaku ciptaan-Nya dimana manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk berkuasa.
2. Kemerdekaan, memiliki arti bahwa manusia teah diberikan kebebasan oleh Sang Pencipta oleh karena itu manusia harus dibiarkan meredeka dalam arti tidak boleh dijajah, dibelenggu atau dipasung dalam bentuk apapun.
3. Persamaan memiliki arti bahwa setiap manusia berasal dari produk yang sama sebagai ciptaan Tuhan maka manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan tidak boleh membedakan manusia yang satu dengan lainnya.
4. keadilan menunjukkan adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagai ciri utama negara hukum dan negara demokrasi.
Dalam Pasal 3 s.d. Pasal 21 Universal Declaration of Human Rights dapat digolongkan ke dalam 5 kelompok HAM ,yaitu:
a) hak untuk hidup, memperoleh kebebasan dan keselamatan individu;
b)hak pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat,kebebasan memeluk agama,kebebasan bergerak dan sebagainya;
c) hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (rights of egal equality);
d) hak atas kebebasan berkumpul secara damai (rights of peacefull assembly);
e) hak politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum).

Pendidikan Kewarganegaraan yang humanis-partisipatoris diharapkan mampu menjadi wadah bagi penyemaian prinsip prinsip demokrasi yang terintegrasikan dengan nilai-nilai keindonesiaan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa yang diharapkan dapat menjadi unsur utama pembentukan karakter nasional Indonesia.

Nama : Qori Atsaravin H.
Npm : 2211011070
Kelas : S1 Manajemen (A)
Menganalisis jurnal PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT ILMU DAN IMPLIKASI TERHADAP PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta : panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Muhammad Yamin bahwa Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik.Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.
Pancasila sebagai filsafat
ilmu memungkinkan masyarakat dapat memikirkan masalah-masalah dasar
hidupnya secara rasional dengan bahasa,wawasan dan argumentasi yang universal.
Implikasi sila-sila dalam Pengembangan IPTEK
1. Ketuhanan yang maha esa
a. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang maha Esa sesuai dengan agama
dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab.
b. Hormat menghormati dan berkerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.
Dalam Pengembangan Ilmu pengetahuan, sangat perlu dilakukan penanaman nilai religi mulai dari
pendidikan dasar, sampai pada pendidikan Tinggi. Dalam Pengembangan ilmu pengetahuan manusia perlu memahami batas kemampuannya dalam berfikir.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
memberi arah dan mengendalikan
ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk
kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok, lapisan tertentu. Sila
kemanusiaan yang adil dan beradab juga memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan haruslah secara beradab.
3. Persatuan Indonesia
memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek,
dengan iptek persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara,
persaudaraan dan pesahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin
karena tidak lepas dari factor kemajuan iptek.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan
.
mendasari pengembangan Iptek secara demokratis. Artinya,
setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan Iptek.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
mengimplementasikan
pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya,manusia dengan manusia lain manusia dengan msyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya.

Nama : Qori Atsaravin H.
Npm : 2211011070
Kelas : S1 Manajemen (A)

1. Bagaimanakah peran Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi disiplin ilmu anda masing-masing dengan merinci setiap sila ke dalam kebijakan ilmu dan landasan etika bagi pengembangan ilmu yang anda pelajari dan bagaimana prosesnya di tengah persaingan global seperti sekarang ini?
= peran Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi disiplin ilmu
1. Sila pertama, menyiratkan adanya konsep tentang keberadaan Tuhan YME
yang terus menjalin hubungan dan kesatuan dengan manusia dan alam
semesta beserta isinya.
2. Sila kedua, menyiratkan adanya konsep tentang manusia yang
utuh. Dalam keutuhannya, ada rohani dan ada jasmani.
3. Sila ketiga,menunjukkan adanya keterpaduan antara karakter ilmu dengan
faham kebangsaan Indonesia, sekaligus penolakan terhadap faham yang bertentangan terhadap pancasila.
4. Sila keempat,rakyat atau wakil-wakil rakyat
dalam menjalankan kekuasaannya harus dipimpin oleh kebijaksanaan, dengan
penuh rasa tanggungjawab, baik secara vertikal kepada Tuhan YME maupun
secara horizontal kepada seluruh rakyat Indonesia.
5. Sila kelima,suatu keadilan yang lahir karena
perundang-undangan, melainkan keadilan yang bertumpu pada habitat
sosialnya, yaitu masyarakat Indonesia.
prosesnya di tengah persaingan global seperti sekarang ini dengan tetap menerapkan nilai nilai pancasila tersebut dengan sebagai pedoman bagi ilmu agar berkembang dengan sangat baik namun tidak menghilangkan unsur ideologi Indonesianya.

2. Bagaimanakah harapanmu mengenai model pemimpin, warganegara dan ilmuwan yang Pancasilais di Indonesia sekarang dan di masa mendatang?
= Harapanya untuk model pemimpin,warganegara,dan ilmuan di masal sekarang dan yang akan datang yaitu dengan bersikap berdasarkan nilai nilai pancasila seperti takwa terhadap tuhan yang maha esa,Senantiasa berbuat adil,benar,jujur,sabar dan memiliki sikap rendah hati.Memiliki sikap yang bertanggung jawab. Juga Mengamalkan setiap nilai-nilai Pancasila.

Nama : Qori Atsaravin H.
Npm : 2211011070
Kelas : S1 Manajemen (A)

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai berita tersebut dan apa yang anda lakukan untuk mengantisipasi dampak negatif penyebaran hoaxs?
= Dalam berita tersebut dapat membuktikan bahwa berita hoax masih menjadi isu yang populer di Indonesia ini,bahkan masih banyak orang yang masih menjadi korban/tertipu dengan berita bohong tersebut,juga tidak menjamin pula pendidikan yang tinggi dapat mengatasi masalah tersebut. Padahal berita hoax memicu perselisihan antar masyarakat sehingga menimbulkan perpecahan dan memudarnya rasa persatuan dalam bernegara.
Cara yang dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif berita hoax :
1. Menyaring berita terlebih dahulu,ambil yang positif saja
2. Membaca berita dengan cermat agar tidak terjadi kesalah pahaman
3. Melihat sumber dari berita tersebut
4. Tidak terpengaruh berita hoax dan menyebarkannya.

2.Bagaimanakah pengaruh pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di media sosial dan solusi apa yang anda sampaikan bagi pengembangan iptek yang lebih baik?
= Perkembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai pancasila berpengaruh bagi para penggunanya,jika tidak sesuai dengan berbagai nilai sila maka menyebabkan iptek menjadi tidak ter-arah yang memicu dampak negatif bagi pengguna iptek itu sendiri. Seperti salah satunya isu berita hoax yang menjadi masalah bagi bangsa Indonesia.
Solusi bagi pengembangan iptek yang lebih baik :
1. Diharapkan memberikan dampak positif yang luas seiring perkembangan zaman
2. Tetap menjaga nilai nilai ideologi indonesia dalam mengembangkan iptek
3. Memberikan jaminan keamanan digital bagi penggunanya.

3. Sikap Konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya, bagaimakah solusi menurut program studi/jurusan yang anda ambil saat ini atas permasalahan tersebut?
=Konsumerisme merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan. Sikap tersebut menyebabkan seseorang menjadi boros dan berdampak negatif lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut berdasarkan ilmu manajemen, kita dapat belajar dalam me-manajemenkan keuangan dengan cara membatasi pengeluaran harian seperti hanya membeli yang butuh saja bukan yang diinginkan,dan juga dengan menambah penghasilan seperi dengan investasi yang menguntungkan ,juga dengan menabung kita dapat berjaga-jaga untuk saat senting dan sangat membutuhkan uang.