NAMA : ADINE GLORIA KALALO
NPM : 2255012022
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2255012022
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Posts made by 2255012012 Adine Gloria Kalalo
NAMA : ADINE GLORIA KALALO
NPM : 2255012012
KELAS : B
NPM : 2255012012
KELAS : B
NAMA : ADINE GLORIA KALALO
NPM : 2255012012
KELAS : B
Demokrasi merupakan ungkapan sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Pilkada di Indonesia merupakan salah satu bentuk implementasi dari nilai-nilai demokrasi tersebut.
Dalam pemilihan kepala daerah, rakyat berhak memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingannya dan melaksanakan tugas pemerintahan daerah. Proses pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia dan transparan, sehingga setiap suara memiliki nilai yang sama.
Selain itu, pilkada juga memuat prinsip-prinsip demokrasi lainnya, seperti kebebasan berserikat, berekspresi, dan berkampanye publik. Calon pimpinan daerah juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan mengikuti pemilu.
Dalam demokrasi, pemimpin yang terpilih harus mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mereka harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan.
Demokrasi sebagai perwujudan nilai-nilai sila keempat Pancasila dan menjunjung tinggi peran permusyawaratan dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin daerah perlu berdiskusi dengan pemangku kepentingan yang berbeda untuk membuat keputusan terbaik untuk daerah mereka. Singkatnya, pilkada di Indonesia merupakan implementasi dari nilai-nilai demokrasi, yang merupakan ekspresi dari nilai-nilai sila keempat Pancasila. Melalui pilkada, rakyat dapat memilih pemimpin yang mewakili kepentingannya, dan pemimpin yang terpilih harus mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan.
NPM : 2255012012
KELAS : B
Demokrasi merupakan ungkapan sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Pilkada di Indonesia merupakan salah satu bentuk implementasi dari nilai-nilai demokrasi tersebut.
Dalam pemilihan kepala daerah, rakyat berhak memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingannya dan melaksanakan tugas pemerintahan daerah. Proses pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia dan transparan, sehingga setiap suara memiliki nilai yang sama.
Selain itu, pilkada juga memuat prinsip-prinsip demokrasi lainnya, seperti kebebasan berserikat, berekspresi, dan berkampanye publik. Calon pimpinan daerah juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan mengikuti pemilu.
Dalam demokrasi, pemimpin yang terpilih harus mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mereka harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan.
Demokrasi sebagai perwujudan nilai-nilai sila keempat Pancasila dan menjunjung tinggi peran permusyawaratan dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin daerah perlu berdiskusi dengan pemangku kepentingan yang berbeda untuk membuat keputusan terbaik untuk daerah mereka. Singkatnya, pilkada di Indonesia merupakan implementasi dari nilai-nilai demokrasi, yang merupakan ekspresi dari nilai-nilai sila keempat Pancasila. Melalui pilkada, rakyat dapat memilih pemimpin yang mewakili kepentingannya, dan pemimpin yang terpilih harus mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan.
NAMA : ADINE GLORIA KALALO
NPM : 2255012012
KELAS : B
Perkembangan demokrasi di Indonesia
1. Perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan sangat terbatas
2. Perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959) , masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia tetapi demokrasi parlementer gagal.
3. Perkembangan demokrasi terpimpin (1959-1965), politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu yaitu ABRI, Soekarno dan PKI.
4. Perkembangan demokrasi pada masa Orde Baru, demokrasi pancasila pada Orde Baru 3 tahun awal kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat, ternyata setelah 3 tahun dominan peranannya adalah ABRI.
5. Perkembangan demokrasi masa reformasi (1998-sekarang) , demokrasi era ini adalah demokrasi pancasila tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru, dan sedikit mirip dengan demokrasi pada masa parlementer (1959-1959. Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari sebelumnya
- Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai tingkat desa
- Pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka
- Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan berpendapat
NPM : 2255012012
KELAS : B
Perkembangan demokrasi di Indonesia
1. Perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan sangat terbatas
2. Perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959) , masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia tetapi demokrasi parlementer gagal.
3. Perkembangan demokrasi terpimpin (1959-1965), politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu yaitu ABRI, Soekarno dan PKI.
4. Perkembangan demokrasi pada masa Orde Baru, demokrasi pancasila pada Orde Baru 3 tahun awal kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat, ternyata setelah 3 tahun dominan peranannya adalah ABRI.
5. Perkembangan demokrasi masa reformasi (1998-sekarang) , demokrasi era ini adalah demokrasi pancasila tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru, dan sedikit mirip dengan demokrasi pada masa parlementer (1959-1959. Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari sebelumnya
- Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai tingkat desa
- Pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka
- Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan berpendapat