Han Damaila Kirana Sita, 2217011055, Kelas A
Posts made by Han Damaila Kirana Sita
Han Damaila Kirana Sita
2217011055
Kelas A
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Jawaban: Tanggapan saya mengenai isi dari berita tersebut yaitu sangat setuju dengan Ibu Tri Rismaharini selaku Wali Kota Surabaya yang peduli dengan perlindungan anak dari eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila anak-anak terlibat dalam demonstrasi dapat menjadi bahaya dan berdampak negatif anak. Selain itu, tak jarang pula bahwa anak-anak yang turut ikut dalam demonstrasi dapat dipengaruhi dengan mudah karena belum sepenuhnya paham dengan apa yang dituntut dalam demonstrasi tersebut. Dengan demikian, hal positif yang dapat diambil yaitu adanya sikap dalam perlindungan anak dari eksploitasi sehingga memberikan kesadaran mengenai risiko apabila anak-anak terlibat dalam demonstrasi. Hal positif lainnya yaitu dapat meningkatkan pendidikan anak supaya lebih fokus dalam mengembangkan potensi dirinya, sehingga diperlukan tindakan bagi pemerintah dengan memberikan pengarahan supaya dapat mencegah eksploitasi anak.
2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Jawaban: Solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti menyampaikan aspirasi dengan baik dan tepat. Hal ini dapat diimplementasikan melalui demonstrasi yang dilakukan secara tertib sehingga tercipta kedamaian tanpa adanya tindakan kekerasan. Dilakukan pula evaluasi terkait demonstrasi tersebut sehingga dapat dijamin tidak terdapat pelanggaran hukum yang merugikan. Negosiasi dan mediasi juga dapat dilakukan dalam menemukan solusi yang tepat. Solusi lainnya dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman mengenai isu yang menjadi tuntutan sebagai edukasi yang efisien sehingga aspirasi akan tersampaikan dengan baik.
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Jawaban: Kewajiban dasar manusia merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap manusia dan telah ada sejak manusia itu lahir. Kewajiban dasar manusia harus dilaksanakan setiap manusia sebagai warga negara yang baik. Kewajiban dasar manusia memiliki tujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban sehingga terbentuk kehidupan yang damai. Mematuhi hukum dan peraturan yang telah ditetapkan merupakan salah satu contoh kewajiban dasar manusia yang harus dijalankan karena dapat melindungi hak setiap manusia.
Menurut saya, kewajiban dasar manusia tidak membatasi hak. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban dapat dijadikan sebagai prinsip dalam menjamin bahwa hak yang didapatkan telah sesuai. Apabila setiap manusia telah melakukan kewajibannya, maka hal ini dapat menunjukkan keterlibatannya dalam menjaga kehidupan melalui pemberian hak secara tepat. Sebagai contoh, adanya kewajiban dalam membayar pajak sehingga sebagai warga negara kita dapat menggunakan layanan publik yang telah disediakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewajiban dasar manusia tidak membatasi hak.
2217011055
Kelas A
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Jawaban: Tanggapan saya mengenai isi dari berita tersebut yaitu sangat setuju dengan Ibu Tri Rismaharini selaku Wali Kota Surabaya yang peduli dengan perlindungan anak dari eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila anak-anak terlibat dalam demonstrasi dapat menjadi bahaya dan berdampak negatif anak. Selain itu, tak jarang pula bahwa anak-anak yang turut ikut dalam demonstrasi dapat dipengaruhi dengan mudah karena belum sepenuhnya paham dengan apa yang dituntut dalam demonstrasi tersebut. Dengan demikian, hal positif yang dapat diambil yaitu adanya sikap dalam perlindungan anak dari eksploitasi sehingga memberikan kesadaran mengenai risiko apabila anak-anak terlibat dalam demonstrasi. Hal positif lainnya yaitu dapat meningkatkan pendidikan anak supaya lebih fokus dalam mengembangkan potensi dirinya, sehingga diperlukan tindakan bagi pemerintah dengan memberikan pengarahan supaya dapat mencegah eksploitasi anak.
2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Jawaban: Solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti menyampaikan aspirasi dengan baik dan tepat. Hal ini dapat diimplementasikan melalui demonstrasi yang dilakukan secara tertib sehingga tercipta kedamaian tanpa adanya tindakan kekerasan. Dilakukan pula evaluasi terkait demonstrasi tersebut sehingga dapat dijamin tidak terdapat pelanggaran hukum yang merugikan. Negosiasi dan mediasi juga dapat dilakukan dalam menemukan solusi yang tepat. Solusi lainnya dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman mengenai isu yang menjadi tuntutan sebagai edukasi yang efisien sehingga aspirasi akan tersampaikan dengan baik.
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Jawaban: Kewajiban dasar manusia merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap manusia dan telah ada sejak manusia itu lahir. Kewajiban dasar manusia harus dilaksanakan setiap manusia sebagai warga negara yang baik. Kewajiban dasar manusia memiliki tujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban sehingga terbentuk kehidupan yang damai. Mematuhi hukum dan peraturan yang telah ditetapkan merupakan salah satu contoh kewajiban dasar manusia yang harus dijalankan karena dapat melindungi hak setiap manusia.
Menurut saya, kewajiban dasar manusia tidak membatasi hak. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban dapat dijadikan sebagai prinsip dalam menjamin bahwa hak yang didapatkan telah sesuai. Apabila setiap manusia telah melakukan kewajibannya, maka hal ini dapat menunjukkan keterlibatannya dalam menjaga kehidupan melalui pemberian hak secara tepat. Sebagai contoh, adanya kewajiban dalam membayar pajak sehingga sebagai warga negara kita dapat menggunakan layanan publik yang telah disediakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewajiban dasar manusia tidak membatasi hak.
Han Damaila Kirana Sita
2217011055
Kelas A
Berdasarkan video tersebut, materi yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2003-2008 yaitu mengenai perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Video ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami perkembangan konstitusi selama beberapa periode yaitu:
1. UUD 1945 (18 Agustus 1945)
2. Republik Indonesia Serikat (RIS),
3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS)
4. UUD 1945 (5 Juli 1959)
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat adanya beberapa perubahan terkait konstitusi di Indonesia yang menggambarkan perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, dijelaskan pula mengenai perbedaan antara UUD 1945 (18 Agustus 1945) dan UUD 1945 (5 Juli 1959) terletak pada lampiran. Jadi, ditunjukkan bahwa dokumen UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 sangat berbeda dengan dokumen UUD 1945 yang diberlakukan kembali pada 5 Juli 1959. Setelah reformasi, dokumen yang dijadikan untuk pegangan adalah naskah UUD 1945 (5 Juli 1959) dengan 4 lampiran berupa perubahan 1,2,3, dan 4 sebagai lampiran. Masalah yang dibahas pada video ini yaitu pada Pasal II Aturan Tambahan yang berbunyi:
“Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.”
Berdasarkan pasal tersebut, terdapat beberapa orang yang menafsirkan bahwa naskah UUD 1945 tidak lagi terdapat penjelasan. Namun, disepakati bahwa metode yang digunakan adalah metode adendum (lampiran) sehingga naskah orisinil tetap pada UUD 1945 (5 Juli 1959). Selain itu, terdapat kesepakatan kedua di mana materi yang terdapat di penjelasan UUD 1945, dimasukkan menjadi pasal-pasal UUD1945 sehingga dapat ditafsirkan bahwa tidak ada lagi penjelasan yang dapat menjadi sumber masalah karena dianggap sebagai konstitusi UUD 2002. Menurut saya, solusi dari masalah yang terdapat di dalam video tersebut adalah melakukan sosialisasi sebagai bentuk edukasi yang berfungsi untuk menegaskan penjelasan UUD 1945 dan memahami metode adendum yang menunjukkan bahwa naskah asli UUD 1945 (5 Juli 1959) tetap berlaku. Walaupun penjelasan telah dimasukkan ke dalam pasal-pasal, naskah orisinil (fisik) masih tetap ada sehingga dapat digunakan dalam memahami penafsiran sejarah. UUD 195 yang dipelajari saat ini adalah UUD 1945 (5 Juli 1959) dengan 4 dokumen berupa perubahan 1,2,3, dan 4. Dengan demikian, dalam menghadapi perkembangan konstitusi di Indonesia diperlukan solusi atas permasalahan atau tantangan secara tepat seperti memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan menegakkan hukum dengan baik.
2217011055
Kelas A
Berdasarkan video tersebut, materi yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2003-2008 yaitu mengenai perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Video ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami perkembangan konstitusi selama beberapa periode yaitu:
1. UUD 1945 (18 Agustus 1945)
2. Republik Indonesia Serikat (RIS),
3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS)
4. UUD 1945 (5 Juli 1959)
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat adanya beberapa perubahan terkait konstitusi di Indonesia yang menggambarkan perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, dijelaskan pula mengenai perbedaan antara UUD 1945 (18 Agustus 1945) dan UUD 1945 (5 Juli 1959) terletak pada lampiran. Jadi, ditunjukkan bahwa dokumen UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 sangat berbeda dengan dokumen UUD 1945 yang diberlakukan kembali pada 5 Juli 1959. Setelah reformasi, dokumen yang dijadikan untuk pegangan adalah naskah UUD 1945 (5 Juli 1959) dengan 4 lampiran berupa perubahan 1,2,3, dan 4 sebagai lampiran. Masalah yang dibahas pada video ini yaitu pada Pasal II Aturan Tambahan yang berbunyi:
“Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.”
Berdasarkan pasal tersebut, terdapat beberapa orang yang menafsirkan bahwa naskah UUD 1945 tidak lagi terdapat penjelasan. Namun, disepakati bahwa metode yang digunakan adalah metode adendum (lampiran) sehingga naskah orisinil tetap pada UUD 1945 (5 Juli 1959). Selain itu, terdapat kesepakatan kedua di mana materi yang terdapat di penjelasan UUD 1945, dimasukkan menjadi pasal-pasal UUD1945 sehingga dapat ditafsirkan bahwa tidak ada lagi penjelasan yang dapat menjadi sumber masalah karena dianggap sebagai konstitusi UUD 2002. Menurut saya, solusi dari masalah yang terdapat di dalam video tersebut adalah melakukan sosialisasi sebagai bentuk edukasi yang berfungsi untuk menegaskan penjelasan UUD 1945 dan memahami metode adendum yang menunjukkan bahwa naskah asli UUD 1945 (5 Juli 1959) tetap berlaku. Walaupun penjelasan telah dimasukkan ke dalam pasal-pasal, naskah orisinil (fisik) masih tetap ada sehingga dapat digunakan dalam memahami penafsiran sejarah. UUD 195 yang dipelajari saat ini adalah UUD 1945 (5 Juli 1959) dengan 4 dokumen berupa perubahan 1,2,3, dan 4. Dengan demikian, dalam menghadapi perkembangan konstitusi di Indonesia diperlukan solusi atas permasalahan atau tantangan secara tepat seperti memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan menegakkan hukum dengan baik.