Khansa Fathrizkiya Julisa_2217011015_Hadir
Posts made by Khansa Fathrizkiya Julisa_2217011015
NAMA: Khansa Fathrizkiya Julisa
NPM: 2217011015
KELAS: C
NPM: 2217011015
KELAS: C
Nama : Khansa Fathrizkiya Julisa
NPM : 2217011015
Kelas : C
NPM : 2217011015
Kelas : C
Jawaban Analisis Soal
1. Tanggapan saya mengenai hal tersebut yaitu, saya setuju dengan Wali Kota Risma bahwa melibatkan anak-anak dalam demonstrasi adalah bentuk eksploitasi, karena mereka belum memahami isu yang diperjuangkan. Hal positif dari berita ini adalah pentingnya menjaga keamanan anak-anak serta menciptakan demonstrasi yang damai dan tertib tanpa merusak fasilitas atau mengorbankan pihak yang rentan.
2. Solusinya adalah dengan melakukan demonstrasi secara damai, mengikuti prosedur hukum, serta menghindari provokasi dan kekerasan. Selain itu, aspirasi juga bisa disampaikan melalui jalur resmi seperti audiensi dengan pemerintah, petisi online, atau diskusi publik agar lebih efektif dan tidak menimbulkan kericuhan.
3. Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab individu terhadap hukum, norma, dan hak orang lain, seperti menaati aturan dan menjaga ketertiban. Kewajiban ini tidak membatasi hak, tetapi menjadi pengimbang agar hak tidak disalahgunakan dan tetap menghormati kepentingan bersama.
1. Tanggapan saya mengenai hal tersebut yaitu, saya setuju dengan Wali Kota Risma bahwa melibatkan anak-anak dalam demonstrasi adalah bentuk eksploitasi, karena mereka belum memahami isu yang diperjuangkan. Hal positif dari berita ini adalah pentingnya menjaga keamanan anak-anak serta menciptakan demonstrasi yang damai dan tertib tanpa merusak fasilitas atau mengorbankan pihak yang rentan.
2. Solusinya adalah dengan melakukan demonstrasi secara damai, mengikuti prosedur hukum, serta menghindari provokasi dan kekerasan. Selain itu, aspirasi juga bisa disampaikan melalui jalur resmi seperti audiensi dengan pemerintah, petisi online, atau diskusi publik agar lebih efektif dan tidak menimbulkan kericuhan.
3. Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab individu terhadap hukum, norma, dan hak orang lain, seperti menaati aturan dan menjaga ketertiban. Kewajiban ini tidak membatasi hak, tetapi menjadi pengimbang agar hak tidak disalahgunakan dan tetap menghormati kepentingan bersama.
Jawaban Analisis Soal
1. Hal positif dari artikel ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengawasi kebijakan pemerintah, terutama dalam menjaga independensi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang mengawal konstitusi. Artikel ini juga menyoroti pentingnya prinsip checks and balances agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Namun, yang perlu dibenahi adalah transparansi dalam proses pembuatan undang-undang, peningkatan partisipasi publik dalam kebijakan negara, serta pencegahan intervensi politik dalam sistem peradilan agar demokrasi tetap terjaga dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
2. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan, hubungan antara negara dan warga negara, serta membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Konstitusi penting karena berfungsi sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia, mengatur tata kelola negara agar berjalan dengan tertib, serta menjaga stabilitas nasional dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
3. Contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional seperti korupsi yang merugikan keuangan negara, penyalahgunaan kekuasaan seperti intervensi hukum demi kepentingan pribadi, pengabaian terhadap putusan MK yang seharusnya bersifat final dan mengikat, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia melalui tindakan represif terhadap masyarakat. Pejabat yang melanggar konstitusi seharusnya mendapatkan hukuman maksimal, seperti pemecatan, hukuman pidana, atau pencabutan hak politik, sebagai bentuk penegakan hukum dan efek jera. Namun, bagi mereka yang masih memiliki itikad baik untuk memperbaiki diri, kesempatan dapat diberikan dengan syarat adanya pengawasan ketat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
1. Hal positif dari artikel ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengawasi kebijakan pemerintah, terutama dalam menjaga independensi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang mengawal konstitusi. Artikel ini juga menyoroti pentingnya prinsip checks and balances agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Namun, yang perlu dibenahi adalah transparansi dalam proses pembuatan undang-undang, peningkatan partisipasi publik dalam kebijakan negara, serta pencegahan intervensi politik dalam sistem peradilan agar demokrasi tetap terjaga dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
2. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan, hubungan antara negara dan warga negara, serta membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Konstitusi penting karena berfungsi sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia, mengatur tata kelola negara agar berjalan dengan tertib, serta menjaga stabilitas nasional dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
3. Contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional seperti korupsi yang merugikan keuangan negara, penyalahgunaan kekuasaan seperti intervensi hukum demi kepentingan pribadi, pengabaian terhadap putusan MK yang seharusnya bersifat final dan mengikat, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia melalui tindakan represif terhadap masyarakat. Pejabat yang melanggar konstitusi seharusnya mendapatkan hukuman maksimal, seperti pemecatan, hukuman pidana, atau pencabutan hak politik, sebagai bentuk penegakan hukum dan efek jera. Namun, bagi mereka yang masih memiliki itikad baik untuk memperbaiki diri, kesempatan dapat diberikan dengan syarat adanya pengawasan ketat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.