Nama: Tiara Brazeski
NPM: 2217011118
Kelas: B
NPM: 2217011118
Kelas: B
Kiriman dibuat oleh Tiara Brazeski
Nama: Tiara Brazeski
NPM: 2217011118
Kelas: B
NPM: 2217011118
Kelas: B
Nama: Tiara Brazeski
NPM: 2217011118
Kelas: B
Prodi: Kimia
Jurnal ini menggambarkan perjalanan komunitas Tionghoa di Indonesia, khususnya dalam meraih hak-hak sipil dan politik yang selama Orde Baru banyak dibatasi. Figur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi simbol keberhasilan perjuangan tersebut dengan terpilihnya ia sebagai Gubernur DKI Jakarta, meskipun menghadapi tantangan politik dan sosial, termasuk dari kelompok keagamaan. Gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dan tanpa kompromi menuai pro dan kontra di tengah masyarakat yang majemuk. Respons Presiden Jokowi terhadap gejolak yang muncul mencerminkan peran negara dalam melindungi semua warganya serta menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional.
Jurnal ini membahas perlindungan hukum bertujuan melindungi hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian pelanggaran). Penegakan hukum merupakan proses penerapan hukum oleh aparat seperti polisi, jaksa, hakim, dan lainnya, demi tercapainya keadilan dan ketertiban. Penegakan ini dibagi dalam tiga bentuk (total, full, dan actual enforcement) dan dipengaruhi oleh lima faktor utama: hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.
Kesimpulan jurnal ini Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar meskipun pemerintah terus berupaya melalui kebijakan dan lembaga hukum baru. Tingginya kriminalitas, korupsi, narkoba, serta masalah pungutan liar menunjukkan bahwa reformasi hukum belum efektif. Proses penegakan hukum yang dipertanyakan dan perilaku aparat yang tidak amanah menghambat terciptanya good governance. Pemerintah perlu memperbaiki sistem hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak warga negara sesuai konstitusi.
NPM: 2217011118
Kelas: B
Prodi: Kimia
Jurnal ini menggambarkan perjalanan komunitas Tionghoa di Indonesia, khususnya dalam meraih hak-hak sipil dan politik yang selama Orde Baru banyak dibatasi. Figur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi simbol keberhasilan perjuangan tersebut dengan terpilihnya ia sebagai Gubernur DKI Jakarta, meskipun menghadapi tantangan politik dan sosial, termasuk dari kelompok keagamaan. Gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dan tanpa kompromi menuai pro dan kontra di tengah masyarakat yang majemuk. Respons Presiden Jokowi terhadap gejolak yang muncul mencerminkan peran negara dalam melindungi semua warganya serta menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional.
Jurnal ini membahas perlindungan hukum bertujuan melindungi hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian pelanggaran). Penegakan hukum merupakan proses penerapan hukum oleh aparat seperti polisi, jaksa, hakim, dan lainnya, demi tercapainya keadilan dan ketertiban. Penegakan ini dibagi dalam tiga bentuk (total, full, dan actual enforcement) dan dipengaruhi oleh lima faktor utama: hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.
Kesimpulan jurnal ini Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar meskipun pemerintah terus berupaya melalui kebijakan dan lembaga hukum baru. Tingginya kriminalitas, korupsi, narkoba, serta masalah pungutan liar menunjukkan bahwa reformasi hukum belum efektif. Proses penegakan hukum yang dipertanyakan dan perilaku aparat yang tidak amanah menghambat terciptanya good governance. Pemerintah perlu memperbaiki sistem hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak warga negara sesuai konstitusi.
Nama: Tiara Brazeski
NPM: 2217011118
Kelas: B
Prodi: Kimia
Video ini mengupas secara mendalam tentang supremasi hukum di Indonesia, dengan menyoroti berbagai jenis hukum yang berlaku di negara ini. Mulai dari hukum adat yang sifatnya lebih interaksional dan berkaitan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, hingga fondasi konstitusional yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Konsep supremasi hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia bersifat adil dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau individu tertentu. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, hukum adat tetap memiliki tempat yang penting, namun tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi.
Transformasi Indonesia sebagai negara hukum semakin terasa pasca Reformasi 1998, yang membawa perubahan besar dalam hal demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan. Dalam proses ini, peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Police Watch, dan MAPPI FHUI menjadi sangat krusial. LSM-LSM ini berfungsi sebagai agen pengawas yang tidak hanya memantau implementasi hukum, tetapi juga mendorong perubahan dalam sistem peradilan untuk mewujudkan keadilan yang lebih transparan dan akuntabel. Mereka berperan penting dalam menjaga supremasi hukum dengan mengungkapkan pelanggaran hukum, korupsi, dan ketidakadilan yang terjadi dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.
NPM: 2217011118
Kelas: B
Prodi: Kimia
Video ini mengupas secara mendalam tentang supremasi hukum di Indonesia, dengan menyoroti berbagai jenis hukum yang berlaku di negara ini. Mulai dari hukum adat yang sifatnya lebih interaksional dan berkaitan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, hingga fondasi konstitusional yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Konsep supremasi hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia bersifat adil dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau individu tertentu. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, hukum adat tetap memiliki tempat yang penting, namun tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi.
Transformasi Indonesia sebagai negara hukum semakin terasa pasca Reformasi 1998, yang membawa perubahan besar dalam hal demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan. Dalam proses ini, peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Police Watch, dan MAPPI FHUI menjadi sangat krusial. LSM-LSM ini berfungsi sebagai agen pengawas yang tidak hanya memantau implementasi hukum, tetapi juga mendorong perubahan dalam sistem peradilan untuk mewujudkan keadilan yang lebih transparan dan akuntabel. Mereka berperan penting dalam menjaga supremasi hukum dengan mengungkapkan pelanggaran hukum, korupsi, dan ketidakadilan yang terjadi dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.
Nama: Tiara Brazeski
NPM: 2217011118
Kelas: B
Prodi: Kimia
Video ini menjelaskan bahwa supremasi hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menyatakan bahwa hukum harus menjadi otoritas tertinggi yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Konsep ini menggarisbawahi bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk pejabat dan penguasa. Hal ini memastikan bahwa kekuasaan pemerintah terbatas dan tidak dapat disalahgunakan, sehingga hak-hak individu terlindungi. Supremasi hukum juga menjamin adanya kesetaraan di depan hukum, yang berarti bahwa setiap individu diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi oleh sistem hukum. Prinsip ini merupakan dasar dari tatanan hukum yang adil dan demokratis, di mana semua warga negara, terlepas dari status sosial atau kekuasaan, dihadapkan pada aturan yang sama.
Dalam video ini, terdapat kutipan dari Albert Einstein yang mengingatkan bahwa "pertahanan adalah hukum dan keteraturan," yang menggarisbawahi pentingnya keberadaan hukum yang ditegakkan dengan ketat untuk menjaga keteraturan sosial. Supremasi hukum berfungsi untuk menjaga stabilitas dan menghindari kekacauan dalam masyarakat dengan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam menyelesaikan setiap perselisihan. Dengan demikian, supremasi hukum bukan hanya tentang penegakan aturan, tetapi juga tentang perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan individu berada dalam kerangka hukum yang adil dan transparan.
NPM: 2217011118
Kelas: B
Prodi: Kimia
Video ini menjelaskan bahwa supremasi hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menyatakan bahwa hukum harus menjadi otoritas tertinggi yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Konsep ini menggarisbawahi bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk pejabat dan penguasa. Hal ini memastikan bahwa kekuasaan pemerintah terbatas dan tidak dapat disalahgunakan, sehingga hak-hak individu terlindungi. Supremasi hukum juga menjamin adanya kesetaraan di depan hukum, yang berarti bahwa setiap individu diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi oleh sistem hukum. Prinsip ini merupakan dasar dari tatanan hukum yang adil dan demokratis, di mana semua warga negara, terlepas dari status sosial atau kekuasaan, dihadapkan pada aturan yang sama.
Dalam video ini, terdapat kutipan dari Albert Einstein yang mengingatkan bahwa "pertahanan adalah hukum dan keteraturan," yang menggarisbawahi pentingnya keberadaan hukum yang ditegakkan dengan ketat untuk menjaga keteraturan sosial. Supremasi hukum berfungsi untuk menjaga stabilitas dan menghindari kekacauan dalam masyarakat dengan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam menyelesaikan setiap perselisihan. Dengan demikian, supremasi hukum bukan hanya tentang penegakan aturan, tetapi juga tentang perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan individu berada dalam kerangka hukum yang adil dan transparan.