NAMA : DEA NISA SIFANA
NPM :2216031001
KELAS : REGULER A
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
NPM :2216031001
KELAS : REGULER A
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
Posts made by DEA NISA SIFANA
NAMA : DEA NISA SIFANA
KELAA : REGULER A
NPM : 2216031001
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
TUGAS ANALISIS VIDEO
JUDUL : KETAHANAN NASIONAL pendidikan kewarganegaraan
Didalam video tersebut menjelaskan mengenai ketahanan nasional
Ketahanan nasional adalah keuletan, keterampilan, ketangguhan, dan kemampuan mengembangkan potensi nasional untuk untuk menghadapi ancaman yang datang. Ada beberapa sumber ancaman yaitu langsung, luar, dalam, dan tidak langsung. Ancaman yang diserang yaitu tentang integritas, identitas kelangsungan hidup, perjuangan mencapai tujuan nasional. Ada 2 jenis ancaman yaitu :
Perwujudan Aspek Alamiah (Tri Gatra)
1. Lokasi dan posisi geografis yakni peningkatan potensi laut 9 darat posisi dengan negara tetangga
2. Sumberdaya alam yaitu kesadaran nasional pemanfaatan kekayaan alam
3. Keadaan dan kemampuan arus penduduk yaitu pendidikan
perwujudan Aspek sosial (Panca Gatra)
1. Ideologi yaitu rangkaian nilai mampu menampung aspirasi
2. Politik : Demokrasi : keseimbangan input dan output
3. Ekonomi terdapat sarana, modal, TK, teknologi
4. Sosbud : tradisi, pendidikan, keterampilan
5. Hankam : partisipasi dan kesadaran masyarakat
KELAA : REGULER A
NPM : 2216031001
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
TUGAS ANALISIS VIDEO
JUDUL : KETAHANAN NASIONAL pendidikan kewarganegaraan
Didalam video tersebut menjelaskan mengenai ketahanan nasional
Ketahanan nasional adalah keuletan, keterampilan, ketangguhan, dan kemampuan mengembangkan potensi nasional untuk untuk menghadapi ancaman yang datang. Ada beberapa sumber ancaman yaitu langsung, luar, dalam, dan tidak langsung. Ancaman yang diserang yaitu tentang integritas, identitas kelangsungan hidup, perjuangan mencapai tujuan nasional. Ada 2 jenis ancaman yaitu :
Perwujudan Aspek Alamiah (Tri Gatra)
1. Lokasi dan posisi geografis yakni peningkatan potensi laut 9 darat posisi dengan negara tetangga
2. Sumberdaya alam yaitu kesadaran nasional pemanfaatan kekayaan alam
3. Keadaan dan kemampuan arus penduduk yaitu pendidikan
perwujudan Aspek sosial (Panca Gatra)
1. Ideologi yaitu rangkaian nilai mampu menampung aspirasi
2. Politik : Demokrasi : keseimbangan input dan output
3. Ekonomi terdapat sarana, modal, TK, teknologi
4. Sosbud : tradisi, pendidikan, keterampilan
5. Hankam : partisipasi dan kesadaran masyarakat
Nama : Dea Nisa Sifana
Npm : 2216031001
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Tugas Analisis Jurnal
Judul Jurnal : SEMANGAT BELA NEGARA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 ( THE NATIONAL SPIRIT OF DEFENSE IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC)
Bela negara adalah kewajiban semua warga negara. Bahkan di masa pandemi ini, semua warga negara memiliki kewajiban untuk membela negaranya Hal ini karena pertahanan negara diabadikan dalam undang-undang dan otoritas Negara membuktikan kesetiaan dan cintanya pada negaranya. Memperjuangkan eksistensi negara di mata dunia. Pertahankan negara ini adalah hak dan kewajiban warga negara, karena mereka semua memiliki Keseimbangan di mata hukum, maka kita memiliki kewajiban untuk membela negara Karena semua ini juga berlaku di masa-masa sulit seperti Covid-19 saat ini. Ini masalah umum, bukan hanya satu pihak, jadi ini kita wajib bela negara, misalnya bela negara, yaitu dengan diam Tetap di rumah dan jangan menyebarkan berita bohong.
Kebanyakan orang masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan perekonomian keluarga. akan Tapi banyak juga orang yang terkena dampak pandemi ini ditendang keluar dari pekerjaan mereka sehingga mereka tidak bisa melakukan semuanya keluarga dan keuangan mereka secara drastis melemah. Karena banyak yang melakukannya Banyak orang diberhentikan dari pekerjaan mereka, begitu pula banyak perusahaan bangkrut karena pandemi ini. Banyak orang menemukan diri mereka dalam situasi seperti itu emosional, bingung, takut dan stres kepada pejabat pemerintah Kondisi ini disebabkan oleh paparan virus Covid-19.
Bela negara merupakan konsep yang dikembangkan melalui undang-undang dan pejabat negara tentang patriotisme seseorang, kelompok atau organisasi untuk mempertahankan eksistensi negara tersebut. Kesadaran untuk membela negara pada hakekatnya adalah keinginan untuk berbakti kepada negara dan kemauan untuk berkorban dalam membela negara. Spektrum pertahanan negara sangat luas, dari yang paling diperlukan hingga yang paling keras. Mulailah hubungan yang baik Warga melawan ancaman nyata dengan senjata.
Npm : 2216031001
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Tugas Analisis Jurnal
Judul Jurnal : SEMANGAT BELA NEGARA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 ( THE NATIONAL SPIRIT OF DEFENSE IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC)
Bela negara adalah kewajiban semua warga negara. Bahkan di masa pandemi ini, semua warga negara memiliki kewajiban untuk membela negaranya Hal ini karena pertahanan negara diabadikan dalam undang-undang dan otoritas Negara membuktikan kesetiaan dan cintanya pada negaranya. Memperjuangkan eksistensi negara di mata dunia. Pertahankan negara ini adalah hak dan kewajiban warga negara, karena mereka semua memiliki Keseimbangan di mata hukum, maka kita memiliki kewajiban untuk membela negara Karena semua ini juga berlaku di masa-masa sulit seperti Covid-19 saat ini. Ini masalah umum, bukan hanya satu pihak, jadi ini kita wajib bela negara, misalnya bela negara, yaitu dengan diam Tetap di rumah dan jangan menyebarkan berita bohong.
Kebanyakan orang masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan perekonomian keluarga. akan Tapi banyak juga orang yang terkena dampak pandemi ini ditendang keluar dari pekerjaan mereka sehingga mereka tidak bisa melakukan semuanya keluarga dan keuangan mereka secara drastis melemah. Karena banyak yang melakukannya Banyak orang diberhentikan dari pekerjaan mereka, begitu pula banyak perusahaan bangkrut karena pandemi ini. Banyak orang menemukan diri mereka dalam situasi seperti itu emosional, bingung, takut dan stres kepada pejabat pemerintah Kondisi ini disebabkan oleh paparan virus Covid-19.
Bela negara merupakan konsep yang dikembangkan melalui undang-undang dan pejabat negara tentang patriotisme seseorang, kelompok atau organisasi untuk mempertahankan eksistensi negara tersebut. Kesadaran untuk membela negara pada hakekatnya adalah keinginan untuk berbakti kepada negara dan kemauan untuk berkorban dalam membela negara. Spektrum pertahanan negara sangat luas, dari yang paling diperlukan hingga yang paling keras. Mulailah hubungan yang baik Warga melawan ancaman nyata dengan senjata.
NAMA : DEA NISA SIFANA
NPM : 2216031001
KELAS : REGULER A
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
NPM : 2216031001
KELAS : REGULER A
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
Nama : Dea Nisa Sifana
Kelas : Reguler A
Npm : 2216031001
Prodi : Ilmu Komunikasi
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Analisis Soal!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Artikel ini membahas tentang Penegakan Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia, dalam artikel ini juga menekankan isu-isu agar masyarakat dan pemerintah dapat melakukan perubahan yang diperlukan untuk membela hak asasi manusia di Indonesia. Satu hal posistif yang saya dapat yaitu pentingnya kesadaran yang besar terhadap mengohrmati Hak Asasi Manusia. Artikel ini bisa menjadi patokan bagi setiap induvidu dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia di negara sendiri.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi Indonesia memiliki konteks yang unik karena mempertimbangkan nilai-nilai tradisional dan budaya masyarakat asli Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, Indonesia menyadari pentingnya keragaman dalam membentuk sistem politik dan praktik demokrasi. Adat istiadat dan nilai budaya masyarakat adat Indonesia dapat memberikan efek positif bagi demokrasi. Konsep budaya Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan kerukunan sosial dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang partisipatif, inklusif, dan menghargai pendapat berbagai pihak.
Prinsip demokrasi Indonesia yang juga berlabuh pada Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa, mengakui keberadaan dan peran agama dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya nilai moral dan etika dalam penyelenggaraan tatanan sosial dan politik. Namun, prinsip ini juga mensyaratkan agar pemerintah dan lembaga publik menjaga ketidakberpihakan dan menghormati kebebasan beragama dan hak-hak individu dalam demokrasi yang inklusif. Penting untuk diingat bahwa prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks demokrasi tidak boleh dimaknai sebagai penguasaan agama tertentu atau penindasan terhadap kelompok minoritas. Prinsip ini harus ditafsirkan sesuai dengan prinsip demokrasi universal seperti kebebasan beragama, kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai analisis, mengintegrasikan nilai-nilai dan budaya asli masyarakat Indonesia ke dalam praktik demokrasi dapat memperkuat partisipasi masyarakat, mendorong kerukunan dan mendorong partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, seperti dalam semua sistem demokrasi, tantangan tetap ada. Penting untuk terus memperkuat mekanisme demokrasi, memastikan perlindungan hak asasi manusia, menghindari diskriminasi dan membangun masyarakat yang inklusif dan adil.
Kesimpulannya, penting untuk mendamaikan nilai-nilai dan budaya asli masyarakat Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi universal seperti kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, penting untuk menghormati kebebasan beragama dan menjaga keseimbangan antara kepentingan agama dan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktek demokrasi di Indonesia saat ini dapat berubah dari waktu ke waktu Sebagai negara yang menganut Pancasila dan UUD 1945, Indonesia secara teoretis berkomitmen untuk menjalankan demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan menghormati hak asasi manusia. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menghargai prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, persatuan, kebijaksanaan, dan kemakmuran. UUD 1945 juga menjamin HAM dalam Pasal 28A-28J. Namun kenyataannya, terdapat tantangan dan permasalahan dalam praktik demokrasi Indonesia yang perlu dibenahi. Korupsi, kebebasan berbicara, hak-hak minoritas dan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan politik sering menjadi masalah. Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia dan dapat menghambat perkembangan demokrasi. Selain itu, kebebasan berekspresi seringkali menghadapi tantangan, baik berupa pembatasan kebebasan berekspresi di media maupun pembatasan terhadap aktivis atau kelompok yang kritis terhadap pemerintah.
Hak minoritas juga menjadi isu penting dalam praktik demokrasi Indonesia. Terkadang hak kelompok agama atau etnis tertentu dilanggar dan perlindungan hak minoritas harus diperkuat. Akses yang setara terhadap keputusan politik juga menjadi tantangan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik harus ditingkatkan, terutama di tingkat lokal, agar kepentingan seluruh lapisan masyarakat terwakili secara merata. Namun, Indonesia telah membuat beberapa kemajuan dalam praktik demokrasinya. Negara ini rutin mengadakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan kepala negara, dan kebebasan pers dan kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi. Untuk menjamin praktik demokrasi yang lebih baik dan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia, bangsa Indonesia perlu terus berpartisipasi aktif dalam proses politik, memperkuat kelembagaan demokrasi, dan mendorong perubahan positif dalam sistem politik dan pemerintah.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
Praktik anggota parlemen yang menggunakan jabatannya untuk memajukan tujuan politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang sebenarnya adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar prinsip dasar demokrasi, yang seharusnya mewakili suara rakyat. Sebagai Anggota DPR, anggota DPR harus bertanggung jawab untuk memajukan dan membela kepentingan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Ini termasuk memprakarsai kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, melindungi hak-hak mereka dan mempromosikan kebaikan bersama secara keseluruhan. Ketika anggota parlemen menggunakan jabatannya untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan demokrasi.
Karena itu penting bagi publik untuk melihat dan menilai kinerja anggota parlemen dan berpartisipasi aktif dalam proses politik, baik dengan memberikan suara dalam pemilihan, menangani ketertiban umum, atau menyampaikan tuntutan dan keinginan mereka kepada perwakilan mereka. Masyarakat juga harus memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan politik dan mendukung praktik demokrasi yang mempromosikan representasi suara rakyat yang adil dan efektif.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :
Pengaruh orang-orang dengan kekuasaan kharismatik, yang berakar pada tradisi atau agama, bisa menjadi fenomena yang kompleks dalam konteks politik. Dalam beberapa kasus, kepemimpinan karismatik dapat menggerakkan dan memobilisasi loyalitas dan emosi orang dengan sangat kuat, bahkan sampai mengorbankan individu atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuannya. Namun, bahkan di era demokrasi saat ini, prinsip-prinsip hak asasi manusia harus dihormati. Hak asasi manusia, sebagaimana diabadikan dalam beberapa perjanjian internasional, mencakup prinsip-prinsip seperti kebebasan, kesetaraan, martabat manusia, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, praktik-praktik yang memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat dengan mengabaikan atau melanggar hak asasi manusia karena alasan tradisi atau agama bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Saat ini, prinsip-prinsip demokrasi menekankan perlindungan hak-hak individu, pluralisme, kebebasan berekspresi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik.
Itulah mengapa penting untuk menemukan keseimbangan antara kekuatan karismatik dan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Kepemimpinan karismatik harus terus menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan beroperasi dalam kerangka demokrasi yang transparan, akuntabel dan memungkinkan partisipasi aktif semua warga negara. Masyarakat juga harus menyadari pentingnya memahami kepemimpinan karismatik secara kritis dan memantau potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM. Partisipasi masyarakat yang aktif, pemantauan yang independen dan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia merupakan faktor penting untuk memastikan praktik politik yang demokratis dan hak asasi manusia di era demokrasi saat ini.
Kelas : Reguler A
Npm : 2216031001
Prodi : Ilmu Komunikasi
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Analisis Soal!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Artikel ini membahas tentang Penegakan Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia, dalam artikel ini juga menekankan isu-isu agar masyarakat dan pemerintah dapat melakukan perubahan yang diperlukan untuk membela hak asasi manusia di Indonesia. Satu hal posistif yang saya dapat yaitu pentingnya kesadaran yang besar terhadap mengohrmati Hak Asasi Manusia. Artikel ini bisa menjadi patokan bagi setiap induvidu dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia di negara sendiri.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi Indonesia memiliki konteks yang unik karena mempertimbangkan nilai-nilai tradisional dan budaya masyarakat asli Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, Indonesia menyadari pentingnya keragaman dalam membentuk sistem politik dan praktik demokrasi. Adat istiadat dan nilai budaya masyarakat adat Indonesia dapat memberikan efek positif bagi demokrasi. Konsep budaya Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan kerukunan sosial dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang partisipatif, inklusif, dan menghargai pendapat berbagai pihak.
Prinsip demokrasi Indonesia yang juga berlabuh pada Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa, mengakui keberadaan dan peran agama dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya nilai moral dan etika dalam penyelenggaraan tatanan sosial dan politik. Namun, prinsip ini juga mensyaratkan agar pemerintah dan lembaga publik menjaga ketidakberpihakan dan menghormati kebebasan beragama dan hak-hak individu dalam demokrasi yang inklusif. Penting untuk diingat bahwa prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks demokrasi tidak boleh dimaknai sebagai penguasaan agama tertentu atau penindasan terhadap kelompok minoritas. Prinsip ini harus ditafsirkan sesuai dengan prinsip demokrasi universal seperti kebebasan beragama, kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai analisis, mengintegrasikan nilai-nilai dan budaya asli masyarakat Indonesia ke dalam praktik demokrasi dapat memperkuat partisipasi masyarakat, mendorong kerukunan dan mendorong partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, seperti dalam semua sistem demokrasi, tantangan tetap ada. Penting untuk terus memperkuat mekanisme demokrasi, memastikan perlindungan hak asasi manusia, menghindari diskriminasi dan membangun masyarakat yang inklusif dan adil.
Kesimpulannya, penting untuk mendamaikan nilai-nilai dan budaya asli masyarakat Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi universal seperti kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, penting untuk menghormati kebebasan beragama dan menjaga keseimbangan antara kepentingan agama dan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktek demokrasi di Indonesia saat ini dapat berubah dari waktu ke waktu Sebagai negara yang menganut Pancasila dan UUD 1945, Indonesia secara teoretis berkomitmen untuk menjalankan demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan menghormati hak asasi manusia. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menghargai prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, persatuan, kebijaksanaan, dan kemakmuran. UUD 1945 juga menjamin HAM dalam Pasal 28A-28J. Namun kenyataannya, terdapat tantangan dan permasalahan dalam praktik demokrasi Indonesia yang perlu dibenahi. Korupsi, kebebasan berbicara, hak-hak minoritas dan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan politik sering menjadi masalah. Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia dan dapat menghambat perkembangan demokrasi. Selain itu, kebebasan berekspresi seringkali menghadapi tantangan, baik berupa pembatasan kebebasan berekspresi di media maupun pembatasan terhadap aktivis atau kelompok yang kritis terhadap pemerintah.
Hak minoritas juga menjadi isu penting dalam praktik demokrasi Indonesia. Terkadang hak kelompok agama atau etnis tertentu dilanggar dan perlindungan hak minoritas harus diperkuat. Akses yang setara terhadap keputusan politik juga menjadi tantangan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik harus ditingkatkan, terutama di tingkat lokal, agar kepentingan seluruh lapisan masyarakat terwakili secara merata. Namun, Indonesia telah membuat beberapa kemajuan dalam praktik demokrasinya. Negara ini rutin mengadakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan kepala negara, dan kebebasan pers dan kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi. Untuk menjamin praktik demokrasi yang lebih baik dan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia, bangsa Indonesia perlu terus berpartisipasi aktif dalam proses politik, memperkuat kelembagaan demokrasi, dan mendorong perubahan positif dalam sistem politik dan pemerintah.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
Praktik anggota parlemen yang menggunakan jabatannya untuk memajukan tujuan politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang sebenarnya adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar prinsip dasar demokrasi, yang seharusnya mewakili suara rakyat. Sebagai Anggota DPR, anggota DPR harus bertanggung jawab untuk memajukan dan membela kepentingan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Ini termasuk memprakarsai kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, melindungi hak-hak mereka dan mempromosikan kebaikan bersama secara keseluruhan. Ketika anggota parlemen menggunakan jabatannya untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan demokrasi.
Karena itu penting bagi publik untuk melihat dan menilai kinerja anggota parlemen dan berpartisipasi aktif dalam proses politik, baik dengan memberikan suara dalam pemilihan, menangani ketertiban umum, atau menyampaikan tuntutan dan keinginan mereka kepada perwakilan mereka. Masyarakat juga harus memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan politik dan mendukung praktik demokrasi yang mempromosikan representasi suara rakyat yang adil dan efektif.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :
Pengaruh orang-orang dengan kekuasaan kharismatik, yang berakar pada tradisi atau agama, bisa menjadi fenomena yang kompleks dalam konteks politik. Dalam beberapa kasus, kepemimpinan karismatik dapat menggerakkan dan memobilisasi loyalitas dan emosi orang dengan sangat kuat, bahkan sampai mengorbankan individu atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuannya. Namun, bahkan di era demokrasi saat ini, prinsip-prinsip hak asasi manusia harus dihormati. Hak asasi manusia, sebagaimana diabadikan dalam beberapa perjanjian internasional, mencakup prinsip-prinsip seperti kebebasan, kesetaraan, martabat manusia, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, praktik-praktik yang memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat dengan mengabaikan atau melanggar hak asasi manusia karena alasan tradisi atau agama bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Saat ini, prinsip-prinsip demokrasi menekankan perlindungan hak-hak individu, pluralisme, kebebasan berekspresi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik.
Itulah mengapa penting untuk menemukan keseimbangan antara kekuatan karismatik dan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Kepemimpinan karismatik harus terus menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan beroperasi dalam kerangka demokrasi yang transparan, akuntabel dan memungkinkan partisipasi aktif semua warga negara. Masyarakat juga harus menyadari pentingnya memahami kepemimpinan karismatik secara kritis dan memantau potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM. Partisipasi masyarakat yang aktif, pemantauan yang independen dan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia merupakan faktor penting untuk memastikan praktik politik yang demokratis dan hak asasi manusia di era demokrasi saat ini.