Nama : Katherine Zeta Maulia
NPM : 2207051016
Kelas : D3 MI

Geopolitik adalah studi tentang hubungan antara faktor geografi dan politik serta bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi kekuasaan, kebijakan, dan hubungan internasional. Di Indonesia, geopolitik memainkan peran penting dalam menentukan posisi strategis negara, kebijakan luar negeri, dan dinamika regional.

Indonesia memiliki karakteristik geografis yang unik sebagai negara maritim dengan ribuan pulau dan letaknya yang strategis di persimpangan jalur perdagangan dan transportasi global antara Samudra Hindia dan Pasifik. Faktor ini memberikan potensi dan tantangan geopolitik yang signifikan.

Secara singkat, geopolitik di Indonesia melibatkan hubungan antara faktor geografis, politik, dan kekuasaan, yang mencakup kontrol terhadap perairan laut strategis, keanggotaan dalam organisasi regional seperti ASEAN, pengelolaan sumber daya alam, dan dinamika internal dalam politik domestik. Memahami geopolitik Indonesia membantu dalam merangkai kebijakan luar negeri yang efektif dan menghadapi tantangan serta peluang yang dihadapi negara ini dalam konteks global dan regional.

Nama : Katherine Zeta Maulia
NPM : 2207051016
Kelas : D3 MI

Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah aspek penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu negara. Kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pada tahun 2016 menjadi sorotan publik yang relevan untuk dianalisis secara kritis.

Dalam kasus ini, beberapa elemen penegakan hukum dan perlindungan negara perlu diperhatikan. Pertama, pentingnya independensi lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti penistaan agama. Keberadaan lembaga yang independen dan bebas dari tekanan politik sangat penting agar proses hukum dapat berjalan adil dan obyektif.

Kedua, perlindungan terhadap kebebasan beragama dan ekspresi pendapat juga menjadi aspek penting dalam kasus ini. Dalam menjaga keseimbangan antara hak kebebasan beragama dan hak kebebasan berekspresi, pemerintah dan lembaga hukum harus menegakkan hukum tanpa memihak dan menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas proses hukum juga penting dalam kasus seperti ini. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses penegakan hukum berjalan, termasuk langkah-langkah investigasi, persidangan, dan putusan hukum. Proses yang transparan dan akuntabel akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menjaga integritas lembaga penegak hukum.

Selain itu, peran media dan opini publik juga memainkan peran penting dalam kasus-kasus sensitif seperti penistaan agama. Media memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan seimbang kepada masyarakat, sambil mempertimbangkan etika jurnalistik dan kepentingan umum. Sementara itu, masyarakat perlu menjaga keterbukaan pikiran, mendengarkan berbagai sudut pandang, dan berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif.

Dalam analisis kritis terhadap kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek hukum, politik, sosial, dan budaya yang saling terkait. Keseluruhan penegakan hukum dan perlindungan negara harus berfokus pada keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menghindari polarisasi dan konflik yang lebih besar dalam masyarakat.

Nama : Katherine Zeta Maulia
NPM : 2207051016
Kelas : D3 MI

Supremasi hukum adalah prinsip dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa hukum berada di atas segala pihak, termasuk individu, organisasi, maupun pemerintah. Prinsip ini menyiratkan bahwa kekuasaan dan tindakan semua pihak harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam supremasi hukum, tidak ada yang dikecualikan dari ketentuan hukum, termasuk pemerintah dan pemimpin negara. Artinya, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum.

Supremasi hukum juga berarti bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh semua orang. Hukum harus mengatur hubungan antara individu, institusi, dan masyarakat secara adil dan setara. Ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran hukum, proses hukum harus dijalankan secara objektif dan adil.

Prinsip supremasi hukum merupakan salah satu fondasi demokrasi dan negara hukum. Dengan adanya supremasi hukum, diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain.

Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi supremasi hukum dapat bervariasi di berbagai negara. Meskipun menjadi prinsip fundamental dalam banyak sistem hukum, ada tantangan dalam menjaga dan menerapkan supremasi hukum secara konsisten dan efektif.

NAMA : KATHERINE ZETA MAULIA
NPM : 2207051016
KELAS : D3 MI

NAMA : KATHERINE ZETA MAULIA
NPM : 2207051016
KELAS : D3 MI