NAMA : HANIF AD DAFFA
NPM : 2207051031

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell diatas?

Jawaban :

1.Dalam artikel terkait nilai positif yang dapat diambil adalah terbukanya pandangan baru sebagai seorang mahasiswa terkait bertapa kompleksnya problematika perbatasan yang terjadi di indonesia, sehingga hal ini menjadi semangat baru untuk mendalami kondisi geopolitik di indonesia.

2.Konsepsi Wawasan Nusantara adalah pandangan strategis yang mengenali kedudukan geografis, kekayaan alam, keragaman budaya, dan sejarah bangsa Indonesia sebagai dasar pembangunan dan keberlanjutan negara. Berdasarkan pemahaman ini dapat ditarik kesimpulan tanpa wawasan nusantara keintegritasan dan kedaulatann indonesia akan terancam.

3.Dalam konteks penyelesaian konflik, Wawasan Nusantara mempromosikan pendekatan diplomasi dan dialog sebagai metode utama. Melalui dialog yang konstruktif dan saling menghormati, pihak-pihak yang terlibat dapat mencari solusi yang memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

Selain itu, Wawasan Nusantara mendorong kerjasama regional sebagai sarana untuk memperkuat proses penyelesaian konflik. Melalui kerjasama dengan negara-negara tetangga dan partisipasi dalam forum regional, Indonesia dapat membangun kerangka kerja yang mendukung dialog dan penyelesaian konflik secara damai.

Dengan demikian, Wawasan Nusantara memberikan pendekatan yang inklusif dan holistik dalam penyelesaian konflik antara Indonesia dan Timor Leste, dengan mengedepankan diplomasi, dialog, dan kerjasama regional sebagai langkah-langkah kunci dalam mencapai solusi yang berkelanjutan dan damai.

NAMA : HANIF AD DAFFA
NPM : 2207051031

1.Urgensi ketahan geopolitik di indonesia
Ketahanan geopolitik memiliki urgensi yang besar bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan, stabilitas politik, keamanan, akses sumber daya, keamanan maritim, peran global, dan keseimbangan regional. Melalui kebijakan luar negeri yang cerdas, diplomasi yang efektif, serta upaya menjaga integritas wilayah dan keamanan nasional, Indonesia dapat memastikan keberlanjutan dan kemakmuran negara ini di tengah kompleksitas dinamika geopolitik.

Dalam menghadapi tantangan seperti klaim teritorial, ancaman eksternal, dan kejahatan lintas batas, penting bagi Indonesia untuk membangun ketahanan geopolitik yang kuat. Hal ini melibatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan aktor global, perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas pertahanan, dan diplomasi yang berkepentingan nasional.

Dengan memiliki ketahanan geopolitik yang baik, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam forum-forum internasional, menjaga stabilitas regional, serta mempromosikan kepentingan nasional dan keadilan global. Dalam menghadapi perubahan iklim, konflik regional, dan ancaman keamanan transnasional, Indonesia dapat berperan sebagai agen perubahan yang berkontribusi pada perdamaian dan keberlanjutan global.

Oleh karena itu, Indonesia perlu terus meningkatkan pemahaman dan kebijakan terkait ketahanan geopolitik, memperkuat lembaga dan sumber daya yang terkait, serta membangun kerjasama yang kuat dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat menghadapi tantangan geopolitik dengan lebih baik dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan perdamaian yang abadi.

2.Geopolitik dalam sudut pandang konstitusi
Geopolitik dalam konstitusi Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip kedaulatan, integritas wilayah, kebijakan luar negeri, pertahanan dan keamanan, serta pengelolaan sumber daya alam. Konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dan merdeka, dengan wilayah yang terdiri dari darat, laut, udara, dan ruang angkasa. Presiden memiliki kewenangan dalam menjalankan hubungan dengan negara lain dan organisasi internasional. Konstitusi juga memberikan perhatian terhadap pertahanan dan keamanan nasional, serta memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pengelolaan sumber daya alam diatur untuk kemakmuran rakyat dan perlindungan lingkungan.

Konstitusi menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang, kebijakan, dan institusi terkait geopolitik di Indonesia. Melalui amandemen konstitusi, negara dapat menyesuaikan dan mengatur isu-isu geopolitik sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan yang muncul.

NAMA : HANIF AD DAFFA
NPM : 2207051031
KELAS :D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

NAMA : HANIF AD DAFFA
NPM :2207051031
KELAS :D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

Nama : Hanif Ad Daffa
Npm : 2207051031
Kasus Ahok, yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta, merupakan peristiwa yang menggambarkan kompleksitas dalam penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia. Dalam konteks ini, terdapat beberapa analisis yang dapat dibahas:

• Penegakan Hukum yang Adil dan Netral: Kasus Ahok menjadi sorotan karena menjadi perdebatan tentang netralitas dan keadilan penegakan hukum. Ada pandangan yang menganggap bahwa penuntutan dan proses hukum terhadap Ahok diduga dipengaruhi oleh tekanan politik dan faktor non-hukum. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang independensi dan netralitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penting.

• Perlindungan Hak Asasi Manusia: Kasus Ahok juga mencerminkan tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa pihak melihat kasus ini sebagai penghinaan terhadap agama, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dalam mengatasi kasus-kasus sensitif ini, perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan berpendapat, harus dijamin dan dihormati secara proporsional.

• Pengaruh Politik dalam Penegakan Hukum: Kasus Ahok juga menyoroti adanya intervensi politik dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, ada spekulasi bahwa penegakan hukum dalam kasus tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan politik, yang mengarah pada keraguan terhadap independensi dan integritas lembaga penegak hukum. Keterlibatan politik dalam proses penegakan hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

• Relevansi Supremasi Hukum: Kasus Ahok menggarisbawahi pentingnya menerapkan supremasi hukum di Indonesia. Prinsip supremasi hukum harus ditegakkan dengan tegas untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil, netral, dan proporsional. Supremasi hukum yang kuat juga penting dalam melindungi hak-hak individu, memastikan konsistensi kebijakan, serta meminimalisir intervensi politik dan korupsi dalam sistem peradilan.

Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menyelesaikan kasus kontroversial seperti ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip supremasi hukum dan keadilan yang berlaku secara universal. Keberhasilan dalam menangani kasus Ahok akan menjadi cerminan kemampuan Indonesia dalam menegakkan penegakan hukum yang adil dan menjaga perlindungan negara yang kuat.