གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Bintang Cornelia Fatihah Putri

Nama: Bintang Cornelia Fatihah Putri
NPM: 2256031012
Kelas: MAN B
Prodi: Ilmu Komunikasi

Analisis Jurnal

Berbeda dengan Joko Widodo yang penuh bujuk rayu, Ahok dikenal murka kepada pejabat yang pekerjaannya tidak cakap. Pendukungnya percaya dia bisa mengguncang birokrasi yang tidak efisien. Meski banyak yang meragukan sosok non-muslim saat terpilih menjadi wakil gubernur pada 2012, gaya kampanye Ahok yang keras mengedepankan transparansi di negara sekorup Indonesia ini. Pergi ke ibu kota negara, Ahok seperti pedang, siap mencabut yang bersalah. Ahok, macan yang siap menerkam mangsanya, tanpa pandang bulu mencela bawahannya dengan hinaan dan hinaan. Inilah cara Ahok menjalankan Jakarta yang bercirikan heterogenitas diwarnai kebodohannya. Partai Persatuan Indonesia Baru yang saat itu dipimpin oleh Dr. Selama di DPRD, ia berhasil membuktikan integritasnya dengan menolak mengikuti praktik KKN dengan cara menolak menerima uang SPPD fiktif, dan diakui masyarakat sebagai satu-satunya anggota DPRD yang berani dan sering bertemu dengan masyarakat untuk mendengar pendapatnya. keluhan. sedangkan anggota DPRD lainnya lebih sering. Pengertian penuntutan juga dapat dilihat dari sudut objeknya, yaitu dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, maknanya juga mencakup makna luas dan sempit. Oleh karena itu, terjemahan kata “penegakan hukum” dalam bahasa Indonesia menggunakan kata “penegakan hukum” dalam arti luas, dan istilah “penegakan aturan” dapat juga digunakan dalam arti yang lebih sempit.
Nama: Bintang Cornelia Fatihah Putri
NPM: 2256031012
Kelas: MAN B
Prodi: Ilmu Komunikasi

Menganalisi video

Berbagai struktur hukum sebagai lembaga yang diserahi pengaturan dan penyelenggaraan negara dan masyarakat. Jika selama berabad-abad kehidupan masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang sangat kompleks tidak dapat lagi bergantung sepenuhnya pada hukum adat, dan hukum saat ini adalah hukum modern. Kehidupan dan kemajuan modern membutuhkan tatanan hukum baru yang dapat diandalkan. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum tentang surat wasiat. Jika tidak, Indonesia bisa menjadi koruptor ke-7 yang menggunakan jasa pengacara untuk bermain hukum di Indonesia. Reformasi yang telah berlangsung sejak tahun 1998 telah membuka babak baru dalam hukum Indonesia di Republik Indonesia. Slogan reformasi adalah demokratisasi dan desentralisasi. Ada lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI.