NAMA : Hana Rosa Nabila
NPM : 2216031141
KELAS : Reguler A
NPM : 2216031141
KELAS : Reguler A
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Hana Rosa Nabila
NAMA : Hana Rosa Nabila
NPM : 2216031141
KELAS : Reguler A
NPM : 2216031141
KELAS : Reguler A
Nama : Hana Rosa Nabila
NPM : 2216031141
Kelas :Reguler A
Analisis Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Judul Jurnal : Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani
Oleh : Aulia Rosa Nasution
Sementara transisi Indonesia menuju demokrasi menjadi sumber keprihatinan besar, masyarakat masih menggunakan cara-cara yang tidak demokratis untuk menyelesaikan perselisihan, main hakim sendiri, memaksakan diri. Ia cenderung mempraktikkan kebijakan moneter sebagai ekspresi. Dan praktik sikap bertentangan dengan demokrasi yang mereka perjuangkan. oleh mantan reformis Dengan berkembangnya demokrasi gelombang ketiga, tuntutan demokratisasi praktis dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi. semangat reformasi.Dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban, peran pendidikan kewarganegaraan dirasakan sangat mendesak dalam membentuk karakter bangsa Indonesia.
Pada hakekatnya tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menciptakan warga negara yang cerdas dan baik yang dapat mendukung bangsa dan kelestariannya. Upaya menjadikan individu atau orang yang tinggal di negara sebagai warga negara merupakan tugas dan tanggung jawab negara yang paling utama. Praktik pendidikan kewarganegaraan masa lalu tidak terlepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, yang dirancang untuk menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan melalui indoktrinasi dan manipulasi demokrasi. . Banyak tindakan para elit baru yang memerintah negara dengan penuh praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Yang menarik menurut Dimond, kewarganegaraan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Menimbang betapa pentingnya disiplin ilmu ini bagi kehidupan warga negara di antara mereka sendiri dan dengan negara tempat mereka tinggal.
Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah pembentukan karakter (Character Building) bangsa Indonesia. Ini termasuk:
a) Terbentuknya keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berkualitas; b) Menjadikan manusia Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis namun berwawasan persatuan dan kesatuan bangsa; janji untuk mempertahankan c) pengembangan budaya demokrasi yang beradab tentang kebebasan, kesetaraan, toleransi dan tanggung jawab;
Secara etimologis, kata Yunani "demokrasi" terdiri dari dua kata: "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan "cratein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.
NPM : 2216031141
Kelas :Reguler A
Analisis Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Judul Jurnal : Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani
Oleh : Aulia Rosa Nasution
Sementara transisi Indonesia menuju demokrasi menjadi sumber keprihatinan besar, masyarakat masih menggunakan cara-cara yang tidak demokratis untuk menyelesaikan perselisihan, main hakim sendiri, memaksakan diri. Ia cenderung mempraktikkan kebijakan moneter sebagai ekspresi. Dan praktik sikap bertentangan dengan demokrasi yang mereka perjuangkan. oleh mantan reformis Dengan berkembangnya demokrasi gelombang ketiga, tuntutan demokratisasi praktis dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi. semangat reformasi.Dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban, peran pendidikan kewarganegaraan dirasakan sangat mendesak dalam membentuk karakter bangsa Indonesia.
Pada hakekatnya tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menciptakan warga negara yang cerdas dan baik yang dapat mendukung bangsa dan kelestariannya. Upaya menjadikan individu atau orang yang tinggal di negara sebagai warga negara merupakan tugas dan tanggung jawab negara yang paling utama. Praktik pendidikan kewarganegaraan masa lalu tidak terlepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, yang dirancang untuk menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan melalui indoktrinasi dan manipulasi demokrasi. . Banyak tindakan para elit baru yang memerintah negara dengan penuh praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Yang menarik menurut Dimond, kewarganegaraan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Menimbang betapa pentingnya disiplin ilmu ini bagi kehidupan warga negara di antara mereka sendiri dan dengan negara tempat mereka tinggal.
Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah pembentukan karakter (Character Building) bangsa Indonesia. Ini termasuk:
a) Terbentuknya keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berkualitas; b) Menjadikan manusia Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis namun berwawasan persatuan dan kesatuan bangsa; janji untuk mempertahankan c) pengembangan budaya demokrasi yang beradab tentang kebebasan, kesetaraan, toleransi dan tanggung jawab;
Secara etimologis, kata Yunani "demokrasi" terdiri dari dua kata: "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan "cratein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.
Nama : Hana Rosa Nabila
NPM : 2216031141
Kelas : Reguler A
Hakekat Dan Pentingnya PKN Di Perguruan Tinggi
Pengertian PKN
Kata kewarganegaraan berasal dari warga negara yang berarti adalah anggota dari suatu negara. PKN berkaitan dengan warga.Selain itu, pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik agar cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara, melatih peserta didik berpikir kritis, analitis, bersikap demokratis berdasarkan nilai nilai Pancasila.
Landasan Ideal Dan Hukum PKN
-Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai ideologi negara.
-Pembukaan UUD 1945
-Batang tubuh UUD 1945 (khususnya pada pasal 27 ayat 3 tentang bela negara. Pasal 30 ayat satu tentang pertahanan dan keamanan. Pasal 31 ayat satu tentang pendidikan)
-UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang pendidikan bela negara
-UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian
-SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah keribadian.
Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik PKN
Subtansi : Sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka
Sosiologis : Masyarakat memerlukan PKN untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa
Politik PKN : Dimuatnya dokumen kurikulum : kewarganegaraan (1957), Civics (1962), Kewarganegaraan Negara (1968)
Dinamika, Esensi, dan Urgensi PKN
PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan IPTEK untuk membangun negara-bangsa.
Masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.
NPM : 2216031141
Kelas : Reguler A
Hakekat Dan Pentingnya PKN Di Perguruan Tinggi
Pengertian PKN
Kata kewarganegaraan berasal dari warga negara yang berarti adalah anggota dari suatu negara. PKN berkaitan dengan warga.Selain itu, pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik agar cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara, melatih peserta didik berpikir kritis, analitis, bersikap demokratis berdasarkan nilai nilai Pancasila.
Landasan Ideal Dan Hukum PKN
-Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai ideologi negara.
-Pembukaan UUD 1945
-Batang tubuh UUD 1945 (khususnya pada pasal 27 ayat 3 tentang bela negara. Pasal 30 ayat satu tentang pertahanan dan keamanan. Pasal 31 ayat satu tentang pendidikan)
-UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang pendidikan bela negara
-UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian
-SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah keribadian.
Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik PKN
Subtansi : Sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka
Sosiologis : Masyarakat memerlukan PKN untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa
Politik PKN : Dimuatnya dokumen kurikulum : kewarganegaraan (1957), Civics (1962), Kewarganegaraan Negara (1968)
Dinamika, Esensi, dan Urgensi PKN
PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan IPTEK untuk membangun negara-bangsa.
Masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.
NAMA : Hana Rosa Nabila
NPM : 2216031141
KELAS : Reguler A
NPM : 2216031141
KELAS : Reguler A