NAMA : Andika Bagus Savendra
NPM : 2216031029
KELAS : Reguler A
NPM : 2216031029
KELAS : Reguler A
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ andika bagus savendra
NAMA : Andika Bagus Savendra
NPM : 2216031029
KELAS : Reguler A
Mengapa bangsa Indonesia mengalami beberapa perubahan konstitusi?
Perubahan konstitusi Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan internal, dipengaruhi oleh kerangka hukum dan politik yang ada, serta dipengaruhi juga oleh perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen konstitusi Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya, BPUPKI terlalu terburu-buru menyusun UUD-nya sehingga belum selesai. Tekanan dari pihak Belanda juga menjadi salah satu faktor reformasi konstitusi yang mengakibatkan perubahan kebijakan hukum Indonesia yang menuntut agar UUD 1945 diamandemen sehingga mempengaruhi perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Periode-periode perubahan tersebut :
Konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan, yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945, kemudian disusul UUD RIS pada tahun 1949 merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Serikat. UUDS 1950 merupakan konstitusi yang ketiga, walaupun kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah Parlementer sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 yang berlaku hingga reformasi yang menghantarkan amandemen UUD 1945 keempat kali dan berlaku sampai sekarang.
Sumber Referensi :
Firmansyah, Saputra, D., Kumala, F., & Firmansyah, Y. (2021). Alasan Dilakukannya 4 Kali Amandemen UUD 1945 Tujuan dan Sejarah Perkembangan. Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara, 1-11.
NPM : 2216031029
KELAS : Reguler A
Mengapa bangsa Indonesia mengalami beberapa perubahan konstitusi?
Perubahan konstitusi Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan internal, dipengaruhi oleh kerangka hukum dan politik yang ada, serta dipengaruhi juga oleh perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen konstitusi Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya, BPUPKI terlalu terburu-buru menyusun UUD-nya sehingga belum selesai. Tekanan dari pihak Belanda juga menjadi salah satu faktor reformasi konstitusi yang mengakibatkan perubahan kebijakan hukum Indonesia yang menuntut agar UUD 1945 diamandemen sehingga mempengaruhi perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Periode-periode perubahan tersebut :
Konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan, yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945, kemudian disusul UUD RIS pada tahun 1949 merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Serikat. UUDS 1950 merupakan konstitusi yang ketiga, walaupun kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah Parlementer sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 yang berlaku hingga reformasi yang menghantarkan amandemen UUD 1945 keempat kali dan berlaku sampai sekarang.
Sumber Referensi :
Firmansyah, Saputra, D., Kumala, F., & Firmansyah, Y. (2021). Alasan Dilakukannya 4 Kali Amandemen UUD 1945 Tujuan dan Sejarah Perkembangan. Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara, 1-11.
NAMA : Andika Bagus Savendra
NPM : 2216031029
KELAS : Reguler A
NPM : 2216031029
KELAS : Reguler A
NAMA : Andika Bagus Savendra
NPM : 2216031029
KELAS : Reguler A
1. -Hal positif yang saya dapatkan dari membaca artikel tersebut ialah masyarakat sadar akan hal yang berbahaya dari perubahan Undanh-Undang tersebut dan juga masyarakat turut menyuarakan aspirasi yang belum tersampaikan sebelumnya.
-Menurut saya hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara ialah pada aparat pemerintahan atau DPR ketika merencanakan atau membuat sesuatu yang berhubungan dengan negara seperti pada perubahan Undang-Undang Cipta Kerja sebaiknya lebih mendengarkan tentang aspirasi masyarakat apakah mereka setuju atau tidak, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.
2. Hakikat dan pentingnya konstitusi bagi suatu negara ialah pada hakikatnya konstitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Konstitusi menjadi suatu pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa berwenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.
3. Menurut saya, perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yang sering saya dengar sehari-hari yaitu Korupsi. Perilaku korupsi layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perilakunya, karena perbuatan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara.
Perilaku tersebut dapat diberi kesempatan untuk memperbaikinya setelah diberi hukuman yang setimpal, dikeluarkan dari pekerjaannya, dan hal yang sangat penting yaitu perlunya kesadaran dari dalam diri untuk berbuat yang lebih baik dari sebelumnya.
Contoh kasus korupsi di Indonesia yang terbesar yaitu Surya Darmadi dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 78 triliun. Surya Darmadi dijatuhi vonis 15 tahun penjara setelah sebelumnya dituntut penjara seumur hidup pada sidang putusan kasus korupsi alih fungsi lahan dan tindak pidana pencucian uang
NPM : 2216031029
KELAS : Reguler A
1. -Hal positif yang saya dapatkan dari membaca artikel tersebut ialah masyarakat sadar akan hal yang berbahaya dari perubahan Undanh-Undang tersebut dan juga masyarakat turut menyuarakan aspirasi yang belum tersampaikan sebelumnya.
-Menurut saya hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara ialah pada aparat pemerintahan atau DPR ketika merencanakan atau membuat sesuatu yang berhubungan dengan negara seperti pada perubahan Undang-Undang Cipta Kerja sebaiknya lebih mendengarkan tentang aspirasi masyarakat apakah mereka setuju atau tidak, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.
2. Hakikat dan pentingnya konstitusi bagi suatu negara ialah pada hakikatnya konstitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Konstitusi menjadi suatu pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa berwenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.
3. Menurut saya, perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yang sering saya dengar sehari-hari yaitu Korupsi. Perilaku korupsi layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perilakunya, karena perbuatan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara.
Perilaku tersebut dapat diberi kesempatan untuk memperbaikinya setelah diberi hukuman yang setimpal, dikeluarkan dari pekerjaannya, dan hal yang sangat penting yaitu perlunya kesadaran dari dalam diri untuk berbuat yang lebih baik dari sebelumnya.
Contoh kasus korupsi di Indonesia yang terbesar yaitu Surya Darmadi dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 78 triliun. Surya Darmadi dijatuhi vonis 15 tahun penjara setelah sebelumnya dituntut penjara seumur hidup pada sidang putusan kasus korupsi alih fungsi lahan dan tindak pidana pencucian uang
NAMA : Andika Bagus Savendra
NPM : 2216031029
KELAS : Reguler A
NPM : 2216031029
KELAS : Reguler A