Nama : Vera Maria Margaretha Sihotang
Npm :2216031121
Kelas :Reguler A

analisis mengapa bangsa indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dan jelaskan periode periode perubahan tersebut.
Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi sejak merdeka pada tahun 1945.
Berikut adalah analisis mengapa hal ini terjadi beserta dengan penjelasan mengenai periode-periode perubahan konstitusi yang terjadi di Indonesia:

Kondisi politik yang tidak stabil: Sejak awal kemerdekaan, Indonesia mengalami kondisi politik yang tidak stabil dengan berbagai perubahan pemerintahan dan konflik politik yang terjadi. Hal ini membuat konstitusi Indonesia terus berubah seiring dengan perubahan kekuasaan dan tuntutan masyarakat.
Periode perubahan konstitusi:

Konstitusi Sementara 1945: Ditetapkan pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.
Konstitusi RIS 1949: Ditetapkan setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS).
Konstitusi UUD 1950: Ditetapkan setelah RIS berakhir dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.
Konstitusi UUD 1945: Ditetapkan kembali setelah pecahnya pemberontakan PRRI/Permesta pada tahun 1958 dan dilakukan beberapa perubahan selama masa Orde Lama.
Perubahan kebutuhan masyarakat: Kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring waktu juga mempengaruhi perubahan konstitusi di Indonesia.
Periode perubahan konstitusi:

Konstitusi UUD 1945 (Amandemen) 1999: Dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan memberikan kebebasan yang lebih luas bagi masyarakat.
Konstitusi UUD 1945 (Amandemen) 2002: Dilakukan untuk memberikan otonomi yang lebih luas bagi daerah dan meningkatkan tugas dan wewenang DPR.
Perubahan tatanan politik: Perubahan tatanan politik, seperti terjadinya reformasi pada tahun 1998, juga mempengaruhi perubahan konstitusi di Indonesia.
Periode perubahan konstitusi:

Konstitusi UUD 1945 (Amandemen) 1999: Dilakukan setelah terjadinya reformasi untuk memperkuat demokrasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Konstitusi UUD 1945 (Amandemen) 2002: Dilakukan untuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada DPR dalam pemilihan Presiden.

Dalam kesimpulannya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi karena kondisi politik yang tidak stabil, perubahan kebutuhan masyarakat, dan perubahan tatanan politik. Setiap periode perubahan konstitusi memiliki tujuan dan konteks yang berbeda-beda, namun secara umum, perubahan konstitusi dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memperkuat hak asasi manusia.

Sartono, K. E. (2009). Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 9(1).

Nama: Vera Maria Margaretha Sihotang
NPM: 2216031121
Kelas: Reguler A


1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Dari artikel yang disebutkan, hal positif yang dapat dilihat adalah adanya reaksi dan partisipasi aktif masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam konteks pengujian UU Cipta Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih hidup dan berkembang, serta masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam mengawasi kebijakan pemerintah.

Namun, hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah perlunya menjaga independensi dan integritas lembaga pengadilan, terutama Mahkamah Konstitusi (MK), dari campur tangan politik. Ketergantungan MK pada kekuasaan politik dapat mengancam kredibilitas dan otoritasnya, serta menghasilkan keputusan yang tidak adil bagi masyarakat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi adalah hukum tertinggi dalam suatu negara dan menjadi landasan bagi sistem pemerintahan dan hak-hak rakyat. Hakikat konstitusi adalah sebagai instrumen yang membatasi kekuasaan pemerintah, melindungi hak-hak rakyat, serta memberikan kerangka kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan. Konstitusi juga memberikan kepastian hukum dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau pelanggaran hak asasi manusia. Pejabat yang melakukan perilaku seperti itu seharusnya mendapat hukuman yang maksimal, termasuk sanksi pidana dan pencabutan hak politik. Namun, mereka juga layak diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka dan membayar kembali kerugian yang mereka sebabkan pada masyarakat.

Nama : Vera Maria Margaretha Sihotang
NPM : 2216031121
Kelas : Reguler A

Nama : Vera Maria Margaretha Sihotang

NPM : 2216031121

Kelas : Reguler A

Nama : Vera Maria Margaretha Sihotang
NPM : 2216031121
Kelas : Reguler A

Jurnal ini berjudul "Integrasi Nasional sebagai Penangkal Etnosentrisme di Indonesia" oleh Irianto, A. M. (2013).
Dimana jurnal tersebut membahas pentingnya integrasi nasional sebagai cara untuk melawan etnosentrisme di Indonesia
Dikatakan disana bahwa etnosentrisme dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara, serta memperburuk hubungan antar etnis di Indonesia.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya etnosentrisme di Indonesia, seperti adanya perbedaan bahasa, budaya, agama, dan kepentingan ekonomi. Namun, penulis juga menyatakan bahwa integrasi nasional dapat menjadi solusi untuk mengatasi perbedaan tersebut dan memperkuat persatuan bangsa.
Penekanan akan pentingnya pembangunan nasional yang berkeadilan dan merata untuk semua etnis di Indonesia. Pembangunan yang tidak merugikan satu etnis atau kelompok tertentu dapat membantu menciptakan kesetaraan dan keadilan, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar etnis.
Selain itu pembahasan tentang pentingnya pendidikan multikultural yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan toleransi antar etnis di Indonesia. Pendidikan multikultural dapat membantu mengurangi stereotip dan diskriminasi yang sering terjadi antar etnis.
Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya integrasi nasional dalam mengatasi etnosentrisme di Indonesia. Penulis berhasil menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan etnosentrisme dan memberikan solusi yang konkrit untuk mengatasi masalah tersebut.