Nama : Vera Maria Margaretha Sihotang
NPM : 2216031121
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi
NPM : 2216031121
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Vera Maria Margaretha Sihotang
Nama : Vera Maria Margaretha Sihotang
NPM : 2216031121
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi
NPM : 2216031121
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Nama : Vera Maria Margaretha Sihotang
NPM : 2216031121
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Analisis saya mengenai jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara: Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta" oleh M. Husein Maruapey Staf dalam jurnal Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1 / Juni 2017.
Menurut analisis saya bahwasanya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah sebuah masalah yang kompleks. Sebagai seorang pemimpin, Ahok seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menyinggung atau merendahkan agama tertentu, karena hal itu dapat merusak hubungan antarumat beragama dan mencederai nilai-nilai keberagaman yang dijunjung tinggi di Indonesia.
Namun, dalam kasus ini, penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara profesional dan transparan, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Pada saat itu, masyarakat Muslim telah menuntut agar Ahok diadili atas tuduhan penistaan agama, dan keputusan untuk menetapkannya sebagai tersangka didasarkan pada pertimbangan hukum. Namun, kita perlu mengingat bahwa keputusan hukum tersebut tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan atau demonstrasi dari pihak manapun.
Memang di negara indonesia yang mayoritas islam hal yang menyinggung agama sangatlah sensitif jika dibahas. Dan bagi kaum minoritas seperti kami haruslah berhati hati agar tidak menyinggung hal yang krusial tersebut. Namun sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk memprotes atau menuntut perlindungan hukum, tetapi hal itu harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan tidak merugikan orang lain. Demonstrasi yang berjalan damai adalah hak setiap warga negara, tetapi segelintir pihak yang ingin memanfaatkannya untuk melakukan tindakan inkonstitusional harus ditindak tegas oleh aparat keamanan.
NPM : 2216031121
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Analisis saya mengenai jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara: Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta" oleh M. Husein Maruapey Staf dalam jurnal Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1 / Juni 2017.
Menurut analisis saya bahwasanya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah sebuah masalah yang kompleks. Sebagai seorang pemimpin, Ahok seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menyinggung atau merendahkan agama tertentu, karena hal itu dapat merusak hubungan antarumat beragama dan mencederai nilai-nilai keberagaman yang dijunjung tinggi di Indonesia.
Namun, dalam kasus ini, penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara profesional dan transparan, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Pada saat itu, masyarakat Muslim telah menuntut agar Ahok diadili atas tuduhan penistaan agama, dan keputusan untuk menetapkannya sebagai tersangka didasarkan pada pertimbangan hukum. Namun, kita perlu mengingat bahwa keputusan hukum tersebut tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan atau demonstrasi dari pihak manapun.
Memang di negara indonesia yang mayoritas islam hal yang menyinggung agama sangatlah sensitif jika dibahas. Dan bagi kaum minoritas seperti kami haruslah berhati hati agar tidak menyinggung hal yang krusial tersebut. Namun sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk memprotes atau menuntut perlindungan hukum, tetapi hal itu harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan tidak merugikan orang lain. Demonstrasi yang berjalan damai adalah hak setiap warga negara, tetapi segelintir pihak yang ingin memanfaatkannya untuk melakukan tindakan inkonstitusional harus ditindak tegas oleh aparat keamanan.
Nama : Vera Maria Margaretha Sihotang
NPM : 2216031121
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Analisis Video menurut saya
Yang saya tangkap dari video tersebut adalah bahwasanya hukum memang memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur dan menata negara serta masyarakat. Hukum modern juga memainkan peran penting dalam menciptakan struktur sosial-politik yang stabil dalam kehidupan modern. Hukum modern tidak hanya diperlukan untuk mempertahankan stabilitas sosial-politik, tetapi juga untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai negara yang memiliki konstitusi yang mengamanatkan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, maka penting bagi kita untuk membangun sistem hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil didasarkan pada fakta dan bukti yang valid serta adil untuk semua pihak. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kita perlu mengintegrasikan teknologi dalam sistem hukum untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya.
Pernyataan yang menyatakan bahwa cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka adalah benar adanya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa sistem hukum kita berjalan dengan baik dan adil serta memberikan perlindungan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia.
Terakhir, saya setuju bahwa kehadiran lembaga swadaya masyarakat seperti ICW Indonesia corruption watch, Indonesia Police watch dan MAPPI merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan sistem hukum kita. Dengan adanya lembaga tersebut, kita dapat memastikan bahwa penyelenggaraan hukum tidak terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi dalam sistem hukum kita.
NPM : 2216031121
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Analisis Video menurut saya
Yang saya tangkap dari video tersebut adalah bahwasanya hukum memang memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur dan menata negara serta masyarakat. Hukum modern juga memainkan peran penting dalam menciptakan struktur sosial-politik yang stabil dalam kehidupan modern. Hukum modern tidak hanya diperlukan untuk mempertahankan stabilitas sosial-politik, tetapi juga untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai negara yang memiliki konstitusi yang mengamanatkan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, maka penting bagi kita untuk membangun sistem hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil didasarkan pada fakta dan bukti yang valid serta adil untuk semua pihak. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kita perlu mengintegrasikan teknologi dalam sistem hukum untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya.
Pernyataan yang menyatakan bahwa cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka adalah benar adanya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa sistem hukum kita berjalan dengan baik dan adil serta memberikan perlindungan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia.
Terakhir, saya setuju bahwa kehadiran lembaga swadaya masyarakat seperti ICW Indonesia corruption watch, Indonesia Police watch dan MAPPI merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan sistem hukum kita. Dengan adanya lembaga tersebut, kita dapat memastikan bahwa penyelenggaraan hukum tidak terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi dalam sistem hukum kita.
Nama : Vera Maria Margaretha Sihotang
NPM : 2216031121
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi
NPM : 2216031121
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi