Nama : Zahwa Arzetty Yusuf
NPM : 2216031159
Kelas : Regular A
Prodi : Ilmu Komunikasi
NPM : 2216031159
Kelas : Regular A
Prodi : Ilmu Komunikasi
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Zahwa Arzetty Yusuf
Nama : Zahwa Arzetty Yusuf
NPM : 2216031159
Kelas : Regular A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Pertemuan 12 analisis jurnal
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah seorang politikus asal Belitung. Ia menjadi pasangan Jokowi pada pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Pada pemilihan tahun 2012, Jokowi dan Ahok terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Ia sebelumnya menjabat Gubernur Belitung Timur menggantikan Usman Saleh. Pada 14 November 2014, Ahok dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menggantikan Jokowi yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2014.
Tokoh terkemuka ini terkenal dengan keterusterangannya. ucapan tegas, keras dan langsung tanpa tidak peduli dengan siapa lawan bicaranya, belum lagi bawahannya melakukan kesalahan di tempat kerja. dia adalah Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. agama Bareskrim Polri. Keputusan itu dibuat hanya karena alasan hukum, bukan untuk apa pun tekanan sosial. Ada risiko yang terkait dengan keputusan yang diambil. Namun, ia siap menghadapi risiko terburuk meskipun. “Demonstrasi damai yang diselenggarakan mayoritas Muslim pada 4 November 2016 adalah demonstrasi.
untuk mengadili negara, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar bekerja secara profesional dan segera mencurigai Ahok sebagai pihak yang dituduh menodai Alquran. Diikuti oleh Alim Ulama, Kaum Organisasi sosial muda mengimbau presiden dan jajarannya untuk menanganinya secara tuntas Kasus Ahok yang transparan dan terbuka untuk mengolok-olok Alquran.
NPM : 2216031159
Kelas : Regular A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Pertemuan 12 analisis jurnal
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah seorang politikus asal Belitung. Ia menjadi pasangan Jokowi pada pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Pada pemilihan tahun 2012, Jokowi dan Ahok terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Ia sebelumnya menjabat Gubernur Belitung Timur menggantikan Usman Saleh. Pada 14 November 2014, Ahok dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menggantikan Jokowi yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2014.
Tokoh terkemuka ini terkenal dengan keterusterangannya. ucapan tegas, keras dan langsung tanpa tidak peduli dengan siapa lawan bicaranya, belum lagi bawahannya melakukan kesalahan di tempat kerja. dia adalah Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. agama Bareskrim Polri. Keputusan itu dibuat hanya karena alasan hukum, bukan untuk apa pun tekanan sosial. Ada risiko yang terkait dengan keputusan yang diambil. Namun, ia siap menghadapi risiko terburuk meskipun. “Demonstrasi damai yang diselenggarakan mayoritas Muslim pada 4 November 2016 adalah demonstrasi.
untuk mengadili negara, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar bekerja secara profesional dan segera mencurigai Ahok sebagai pihak yang dituduh menodai Alquran. Diikuti oleh Alim Ulama, Kaum Organisasi sosial muda mengimbau presiden dan jajarannya untuk menanganinya secara tuntas Kasus Ahok yang transparan dan terbuka untuk mengolok-olok Alquran.
Nama : Zahwa Arzetty Yusuf
NPM : 2216031159
Kelas : Regular A
Prodi : Ilmu Komunikasi
NPM : 2216031159
Kelas : Regular A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Nama : Zahwa Arzetty Yusuf
NPM : 2216031159
Kelas : Regular A
Prodi : Ilmu Komunikasi
NPM : 2216031159
Kelas : Regular A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Nama : Zahwa Arzetty Yusuf
NPM : 2216031159
Kelas : Regular A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Pertemuan 12 analisis video
Reformasi yang diluncurkan setelah reformasi tahun 1998 membuka babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Demokratisasi dan Desentralisasi adalah moto reformasi. Demokratisasi adalah peralihan ke rezim politik yang lebih demokratis, dan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan negara dari pusat ke daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi. Pembangunan masyarakat atau civil society membuka koridor baru yang tidak memungkinkan pemisahan administrasi hukum dari kontrol sosial dan juga highlight dari masyarakat Indonesia.
Hukum muncul dalam varietas yang berbeda sebagai lembaga yang seharusnya mengatur dan mengelola negara atas nama rakyat. Jika selama berabad-abad kehidupan masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana, negara yang kompleks dan masyarakat modern tidak dapat lagi tunduk pada hukum adat atau interaksi. Hukum menjadi pengaturan yang sedemikian rupa sehingga seperti hukum modern saat ini. kehidupan modern dan kemajuannya, yang membutuhkan struktur hukum baru yang mendasarinya. Hukum modern telah menjadi peran sosial dan politik yang penting dan diinginkan di tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Jadi kita membutuhkan hukum yang berbasis IPTEK agar hukum bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (1945) Indonesia adalah negara hukum. Terkait dengan keinginan untuk menggerakan hubungan antara iptek dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan bernegara, diperlukan suatu negara hukum yang berbasis iptek untuk mewujudkan suatu negara hukum yang dapat menjadi rumah yang nyaman bagi kebahagiaan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia bisa menjadi celah sendiri bagi para koruptor yang tinggal hire lawyers aja untuk "ngakalin" hukum Indonesia. Jenis hukuman yang salah dapat benar-benar mendatangkan boomerang untuk Indonesia itu sendiri.
NPM : 2216031159
Kelas : Regular A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Pertemuan 12 analisis video
Reformasi yang diluncurkan setelah reformasi tahun 1998 membuka babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Demokratisasi dan Desentralisasi adalah moto reformasi. Demokratisasi adalah peralihan ke rezim politik yang lebih demokratis, dan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan negara dari pusat ke daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi. Pembangunan masyarakat atau civil society membuka koridor baru yang tidak memungkinkan pemisahan administrasi hukum dari kontrol sosial dan juga highlight dari masyarakat Indonesia.
Hukum muncul dalam varietas yang berbeda sebagai lembaga yang seharusnya mengatur dan mengelola negara atas nama rakyat. Jika selama berabad-abad kehidupan masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana, negara yang kompleks dan masyarakat modern tidak dapat lagi tunduk pada hukum adat atau interaksi. Hukum menjadi pengaturan yang sedemikian rupa sehingga seperti hukum modern saat ini. kehidupan modern dan kemajuannya, yang membutuhkan struktur hukum baru yang mendasarinya. Hukum modern telah menjadi peran sosial dan politik yang penting dan diinginkan di tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Jadi kita membutuhkan hukum yang berbasis IPTEK agar hukum bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (1945) Indonesia adalah negara hukum. Terkait dengan keinginan untuk menggerakan hubungan antara iptek dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan bernegara, diperlukan suatu negara hukum yang berbasis iptek untuk mewujudkan suatu negara hukum yang dapat menjadi rumah yang nyaman bagi kebahagiaan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia bisa menjadi celah sendiri bagi para koruptor yang tinggal hire lawyers aja untuk "ngakalin" hukum Indonesia. Jenis hukuman yang salah dapat benar-benar mendatangkan boomerang untuk Indonesia itu sendiri.