Nama : Arnora Mardiansyah
NPM : 2215061015
Kelas : PSTI C

A. Analisis saya terkait isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia adalah lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Terkait situasi di Papua, terdapat dua kejahatan HAM yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu Kasus Wasior dan Wamena. Namun, hingga kini kasus tersebut berjalan di tempat tanpa kepastian penyelesaiannya. Persoalan di Papua bukan sekadar sekelompok orang ingin merdeka, tapi anggota suatu bangsa diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda.
Rasisme sendiri dianggap tidak pernah menjadi masalah di Indonesia. al positif yang dapat saya ambil dalam artikel ini adalah kita harus menjunjung tinggi HAM di dalam bermasyarakat dan bernegara menghargai perbedaan yang ada dan tidak melakukan tindakan diskriminatif seperti rasisme dan lain-lain.

Dan hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah kita sebagai manusia memiliki kepentingan untuk memahami HAM, karena dengan begitu kita bisa menghormati sesama dan tidak memandang kedudukan yang tinggi dan rendah karena kita semua itu sama-sama memiliki hak asasi manusia yang patut untuk dijunjung tinggi.

B. Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dan bagaimanakah pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah Demokrasi memang harus diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat, karena dengan begitu Indonesia memiliki demokrasi yang sesuai dengan kesetaraan antara budaya asli dan masyarakatnya. Masyarakat akan lebih mudah menyetarakan hidup dan sikap demokrasi Indonesia jika diambil dari budaya asli masyarakat. Demokrasi Pancasila itu sangat penting bagi negara Indonesia sebab dengan adanya sistem demokrasi tersebut dapat menjamin setiap warga negara untuk terlibat secara setara dalam kehidupan bernegara melalui hak yang dijamin. Dengan berkeTuhanan Yang Maha Esa, maka demokrasi akan selalu berpatokan dan mengingat Tuhan. Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. Menurut saya Praktik demokrasi di indonesia sudah cukup baik dan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun semakin lama sepertinya demokrasi tersebut mulai memudar dan memburuk. Seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat maupun aspirasi. Lembaga perwakilan rakyat juga banyak yang tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya dan hanya memikirkan diri sendiri, sehingga suara rakyat tidak sampai dengan benar kepada pusat.

D. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah dengan meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi secara aktif yaitu mendorong dan menuntut para pemimpin rakyat agar bertanggung jawab dan benar-benar mewakili kepentingan rakyat.

E. Menurut pendapat saya mengenai pihak pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi,maupun agama,serta tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untik menjadi tumbal dari tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia pda era demokrasi saat ini. Pihak-pihak memiliki kekuasaan karismatik berakar dari tradisi atau agama tersebut dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dengan cara menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas dan melanggar hak masyarakat seperti hak kebebasan berekspresi, kesetaraan, dan keadilan. Dalam konsepnya hak asasi manusia menegaskan bahwa individu harus diberikan hak yang sama atas perlindungan dan penindasan dan negara memiliki tanggung jawab atas hal tersebut. Oleh karena itu adanya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik seperti sudah disebutkan harus sepenuhnya diawasi oleh lembaga yang bekerja untuk menegakkan HAM dan keadilan di Indonesia. Demokrasi tidak hanya memerlukan kekuasaan yang efektif tetapi juga menghargai nilai-nilai HAM dan keadilan sebagai kunci menjalankan pemerintahan agar dapat mencapai cita-cita. Oleh karenanya penting bagi masyarakat untuk mengawasi kekuasaan yang berkaitan dengan tradisi dan agama serta memastikan bahwa hak asasi manusia dapat dijunjung tinggi.

Nama : Arnora Mardiansyah
NPM : 221506115
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

1. Tanggapan saya mengenai isi artikel tersebut adalah terjadinya konflik antara Timor leste dan Indonesia itu terjadi karena belum adanya kesepakatan delimitasi dan demarkasi batas serta maraknya aktivitas lintas batas ilegal. Masalah tersebut seharusnya perlu ditindak lanjuti mengenai batas-batas yang belum di sepakati agar tidak menimbulkan masalah yang dapat merugikan kedua belah pihak. Setelah mengetahui faktor penyebabnya juga harus di lanjutkan pada upaya penyelesaiannya agar konflik tersebut tidak memicu peperangan yang lebih besar.

Dan hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

2. Menurut pendapat saya, yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara adalah bangsa Indonesia akan dijajah oleh bangsa lain dan dapat menjadikan bangsa kita ini hancur. Hal ini disebabkan karena tidak adanya lagi rasa persatuan dan kesatuan diantara para warga negara terutama para generasi penerus karena tidak adanya rasa untuk melindungi bangsa secara utuh sehingga bangsa kita dapat dengan mudah terombang-ambing dan terpengaruh oleh bangsa lain. Selain itu, konflik antar daerah yang lebih besar. Tanpa kesadaran atas persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya, maka akan mudah terjadi konflik antar daerah yang lebih besar.
Oleh karena itu, konsepsi Wawasan Nusantara sangat penting bagi wilayah dan bangsa Indonesia untuk membangun kesadaran dan pemahaman atas identitas dan potensi bangsa Indonesia, serta menjaga persatuan dan kesatuan.

3. Bagaimana konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel diatas yaitu Konsepsi wawasan nusantara dapat menjadi sarana dalam mencegah timbulnya konflik seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia – Timor Leste. Wawasan nusantara menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak sekali keragaman budaya, agama, bahasa, dan suku. Oleh karena itu, konsep wawasan nusantara menekankan pentingnya kerjasama toleransi dan harmoni antara masyarakat, agama suku serta budaya yang beragam. Sehingga dalam hal ini konsep wawasan nusantara membantu meminimalkan terjadinya konflik dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak seperti pada artikel diatas.

Nama : Arnora Mardiansyah
NPM : 2215061015
Kelas : PSTI C
Podi : Teknik informatika

Geopolitik Indonesia adalah studi tentang hubungan antara geografi, politik, ekonomi, dan keamanan di Indonesia. Fokusnya adalah menganalisis bagaimana faktor-faktor geografis, seperti letak geografis, wilayah perairan yang luas, kepulauan yang besar, dan sumber daya alam yang kaya, mempengaruhi politik, kekuatan, dan dinamika dalam dan di sekitar negara tersebut.

Teori geopolitik diperkenalkan pertma kalinya oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.
Macam-macam Teori Geopolitik yaitu :
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
4. Teori Geopolitik Halford Mackinder
5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller.

Prinsip Geopolitik Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah, tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah. Wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Hakikat dari Wawasan Nusantara adalah pandangan atau wawasan nasional yang memiliki hakikat bahwa Indonesai merupakan satu kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia, yang Wawasan tersebut bersumber dari pancasila dan UUD NKRI 1945.

NAMA : ARNORA MARDIANSYAH
NPM: 221561015
KELAS: TI C
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Penegakan hukum memiliki makna yang sempit maupun luas, makna penegakan hukum secara luas dapat diartikan sebagai penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, makna penegakan hukum dalam arti sempit adalah penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain yaitu faktor hukum itu sendiri (UU), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, fakfor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Ruang lingkup penegakan hukum sangat luas sekali, mencakup hal-hal yang langsung maupun tidak langsung pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi.

Perlindungan hukum terdapat dalam peraturan undang-undang yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan pemerintah untuk mencegah suatu Kehadiran negara adalah untuk melindungi seluruh warganya dari tindakan yang dapat menodai. tatanan hukum. Dalam UUD 1945 Pasal 27 menyatakan bahwa Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang cukup serius dari selalu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah saat ini.

Nama : Arnora Mardiansyah
NPM : 2215061015
Kelas : PSTI C

Supremasi Hukum Dalam berbagai variasi, hokum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alarm yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada customary law/interactional law Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hokum modem sekarang ini.
Kehidupan modem sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukurn baru yang dapat menjadi sandaran Hukum modern menjadi peranan sosial politik yang penting dan dicari ditengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Sebagirnana, dicantumkan dalam UUD NRI Tahun 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bemegara. Indonesia Perlu negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak bisa Indonesia dapat menjelma menjadi sefrifen para koruptor yang mampu memanfaatkan jaksa dan pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia Cara perhukum yang keliru memangdapat menimbulkan malapetaka, in dapat terjadi karena cara perhukum tekstual atau mengeja undang- undang seperti yang tertulis Reformasi yang bergulir sejak Tahun 1998 membuka babak banu dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Selogan reformasi antara lain:
1 Demokratisasi; transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
2. Desentralisasi, penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi .
Pembangunan masyarakat madani atau sivil society, telah membuka koridor koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat Terbentuklah lembaga lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti, IWC (Indonesia Corruption Watch). Indonesia Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia)